TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Suhardi meragukan keberhasilan rencana Presiden Joko Widodo melakukan revolusi mental di lingkungan birokrasi. "Saya kira harapannya muluk-muluk," kata Suhardi dalam diskusi bertema "Revolusi Mental Layanan Publik" di Cikini, Jakarta, Sabtu, 22 November 2014.
Menurut Suhardi, upaya revolusi mental pada birokrasi, terutama dalam konteks memberantas korupsi dan pungutan liar, sulit dilakukan. "Ini sama dengan mengharapkan PSSI menjadi juara dunia," ujarnya. Karena itu, ia melanjutkan, perlu ada perubahan yang sangat radikal dalam upaya melakukan revolusi mental di lingkungan birokrasi. (Baca: Jokowi Bandingkan Indonesia dengan Singapura dan Cina.)
Ia mencontohkan sulitnya pelaksanaan reformasi birokrasi yang pernah dilakukan sebelumnya pada tataran birokrat. Misalnya, ketika ada kebijakan menaikkan gaji pegawai di Kementerian Keuangan, toh sebagian di antara mereka tetap melakukan korupsi. "Ternyata hal itu tidak membuat jera pelaku untuk korupsi dan melakukan pungutan liar, seperti yang dilakukan Gayus," kata Suhardi.
Menurut Suhardi, upaya revolusi mental dari level pusat hingga daerah lebih sulit dilakukan saat ini bila dibandingkan dengan masa Orde Baru. Musababnya, sekarang sudah diterapkan sistem desentralisasi. "Karena terdesentralisasi, maka pusat tidak bisa dengan sendirinya melakukan pengendalian terhadap tingkatan di bawahnya," ujarnya. (Baca: Jokowi Kenalkan Blusukan di Forum G-20.)
PRIHANDOKO
Terpopuler
Setelah Jokowi, Giliran Malaysia Cabut Subsidi BBM
Makan Daging Babi, Ini Komentar Kaesang Jokowi
Jokowi Kalahkan Obama di Voting Majalah TIME
Jokowi ke Singapura dengan Pengamanan Minim
