Sedangkan rekrutmen calon menteri ala Jokowi menggunakan lembaga profesional semacam head hunter. "Mereka yang menyeleksi, tapi dikomunikasikan dengan Tim Transisi," kata salah Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto kepada Tempo.
Mereka pun harus meneken pakta kerahasiaan. Identitas mereka juga dirahasiakan demi menjaga independensi. "Agar tugas menyaring ribuan nama tak diintervensi," tutur Jokowi.
Lembaga yang disewa Jokowi menghasilkan 2.800 nama. Jumlah itu kemudian dikerucutkan menjadi 200, dan langsung dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan bidang profesinya. Tim pemburu selesai bertugas ketika menghasilkan 42 nama.
Setelah itu, seleksi dilakukan langsung oleh Jokowi-Jusuf Kalla. Berbeda dengan era SBY yang diliput media, Jokowi-JK cenderung melakukannya dalam suasana senyap. JK punya alasan sendiri soal cara dia dan Jokowi menyeleksi calon menteri. ”Coba bayangkan, kalau orang yang kami seleksi terbuka ternyata tidak lulus, malunya kayak apa ini orang,” ujar JK. Tanpa diketahui media, sejak awal Oktober lalu, Jokowi-JK sudah menyeleksi calon terpilih.
Tahap akhir seleksi calon menteri juga berbeda dengan era SBY. Nama yang sudah diseleksi diserahkan Jokowi kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Komisi Pemberantasan Korupsi guna menelusuri apakah si calon bersih dari kemungkinan keterlibatan kasus korupsi.
Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan catatan KPK didasari dugaan keterkaitan calon menteri itu dalam kasus-kasus yang ditangani lembaganya. "Kami memberikan saran sesuai dengan yang diminta," tutur Zulkarnain, Senin, 20 Oktober 2014.
Zulkarnain mengatakan calon menteri yang dinilai bermasalah diberikan warna merah pada namanya. Sedangkan calon menteri yang berpotensi bermasalah ditandai dengan warna kuning. (Baca: Selidiki Calon Menteri, KPK Tak Punya Cukup Waktu)
EVAN KOESOEMA | Sumber PDAT diolah Tempo
Berita Terpopuler
Surat Terbuka Anas Urbaningrum untuk Jokowi
Pelantikan Presiden: SBY Menangis, Jokowi Kaku
Misteri Amien Rais yang Absen di Pelantikan Jokowi
