Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kata Akbar Faisal Soal Veto 100 Posisi Strategis  

Editor

Budi Riza

image-gnews
Joko Widodo (tengah) didampingi Deputi Kepala Staf Kantor Transisi, Akbar Faisal (kiri) dan Andi Wijayanto (kanan) mengundang wartawan masuk ke Kantor Transisi Jokowi-JK di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, 4 Agustus 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Joko Widodo (tengah) didampingi Deputi Kepala Staf Kantor Transisi, Akbar Faisal (kiri) dan Andi Wijayanto (kanan) mengundang wartawan masuk ke Kantor Transisi Jokowi-JK di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, 4 Agustus 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Tim Transisi Akbar Faisal mengingatkan koalisi Prabowo akan bahaya makar. Ini sebagai respons atas pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo bahwa koalisi Prabowo akan menggunakan kekuatan veto atas 100 posisi strategis yang berada dalam kewenangan presiden dan membutuhkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

"Jika itu dikatakan setelah presiden Jokowi dilantik, maka itu bisa dikatakan makar dan dia bisa ditangkap," kata Akbar ketika dihubungi Tempo, Kamis, 9 Oktober 2014.

Akbar mempertanyakan maksud Hashim mengatakan itu. Apakah pernyataan itu disampaikan sebagai sikap resmi koalisi Prabowo atau sebatas pernyataan pribadi. (Baca: Fahri: Tak Ada Rencana Veto 100 Posisi Strategis)

Menurut Akbar, hal itu bisa dikategorikan sebagai ancaman serius pada pemerintahan sah yang akan dilantik. "Kalau dia benar menyatakan itu, maka saya kehilangan respek padanya," kata Akbar yang mengaku terkejut atas pernyataan Hashim.

Sebelumnya, pada Selasa, 7 Oktober 2014, dalam sebuah sebuah wawancara yang dirilis Wall Street Journal, disebutkan koalisi Prabowo akan mengajukan kekuatan veto atas 100 posisi strategis yang berada dalam kewenangan presiden.

Posisi strategis itu di antaranya kepala Kepolisian Republik Indonesia, panglima Tentara Nasional Indonesia, para anggota Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. "Kami berpengaruh dalam menentukan siapa yang akan duduk di dalam posisi-posisi tersebut," kata Hashim. (Baca: Koalisi Prabowo Siap Ajukan Veto untuk 100 Posisi)

Selanjutnya: Sakit hati karena kalah...

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

NU Minta Partai Kubu 02 yang Ingin Gabung Tak Dijatah Kursi Ini

28 April 2019

Calon wakil presiden Ma'ruf Amin berpakaian serba putih sesaat sebelum berangkat ke lokasi TPS di Koja, Jakarta Utara, Rabu, 17 April 2019. Tempo/Egi Adyatama
NU Minta Partai Kubu 02 yang Ingin Gabung Tak Dijatah Kursi Ini

Ketua NU Jatim Marzuki Mustamar meminta Jokowi tidak memberikan jabatan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan kepada partai oposisi.


Deretan Tokoh Ekonomi yang Disebut Prabowo Bakal Mengisi Kabinet

13 April 2019

Calon presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kebangsaan di Hotel Dyandra, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 12 April 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Deretan Tokoh Ekonomi yang Disebut Prabowo Bakal Mengisi Kabinet

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengumumkan puluhan nama yang menurut dia merupakan putra-putri terbaik bangsa.


Donald Trump Kehilangan Setengah Perempuan dalam Kabinetnya

10 April 2019

Presiden AS Donald Trump menyampaikan pidato yang disiarkan televisi dari mejanya di Oval Office mengenai imigrasi dan perbatasan AS pada hari ke 18 penutupan pemerintahan di Gedung Putih, Washington, AS, 8 Januari 2019. [REUTERS / Carlos Barria[
Donald Trump Kehilangan Setengah Perempuan dalam Kabinetnya

Pengunduran diri Menteri Keamanan AS Kirsjten Nielsen menambah daftar perempuan yang mundur dari kabinet Donald Trump.


Jokowi Akan Tagih Laporan Pencairan Dana untuk Korban Bencana

16 Oktober 2018

Presiden Jokowi (tengah) bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan), Mensesneg Pratikno (ketiga kanan), dan Kepala Staf Presiden Moeldoko menerima pimpinan BPK di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 4 Oktober 2018. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) tersebut terdiri atas 120 LHP pemerintah pusat, 542 LHP pemerintah daerah, serta 38 LHP badan usaha milik negara dan badan lain. TEMPO/Subekti
Jokowi Akan Tagih Laporan Pencairan Dana untuk Korban Bencana

Jokowi mengumpulkan para menteri dan kepala lembaga di Istana Negara, untuk rapat kabinet paripurna membahas tentang bencana alam.


7 Menteri Kabinet Jokowi yang Maju Caleg Diminta Fokus Kerja

19 Juli 2018

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Mensesneg Pratikno bersiap memimpin rapat terbatas tentang pengelolaan dana haji di Istana Bogor, Jawa Barat, 26 April 2018. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
7 Menteri Kabinet Jokowi yang Maju Caleg Diminta Fokus Kerja

Menurut Pratikno, ketujuh menteri di Kabinet Kerja Jokowi yang menjadi caleg harus tetap fokus kerja meski nanti akan sibuk dengan jadwal kampanye.


Menteri Rangkap Jabatan, Moeldoko: Tidak Usah Dikhawatirkan

24 Januari 2018

Jenderal (Purnawirawan) Moeldoko selepas pelantikannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki di Istana Negara, Jakarta, 17 Januari 2018. TEMPO/Ahmad Faiz
Menteri Rangkap Jabatan, Moeldoko: Tidak Usah Dikhawatirkan

Moeldoko berkeyakinan menteri yang merangkap jabatan di kepengurusan partai tetap akan bekerja dengan baik.


Munaslub Hanura Kubu Sudding Resmi Umumkan Pemecatan OSO

18 Januari 2018

Dewan Penasihat Hanura Chairuddin Ismail membuka acara musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Kubu Sarifuddin Sudding di bilangan Bambu Apus, Cilangkap, Jakarta Timur,18 Januari 2018. TEMPO/ewi Nurita
Munaslub Hanura Kubu Sudding Resmi Umumkan Pemecatan OSO

Keputusan pemecatan Oesman sapta Odang disampaikan dalam Munaslub Hanura.


Kubu Sarifuddin Sudding Mengklaim Munaslub Partai Hanura Legal

18 Januari 2018

Dewan Penasihat Hanura Chairuddin Ismail membuka acara musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Kubu Sarifuddin Sudding di bilangan Bambu Apus, Cilangkap, Jakarta Timur,18 Januari 2018. TEMPO/ewi Nurita
Kubu Sarifuddin Sudding Mengklaim Munaslub Partai Hanura Legal

Munaslub Partai Hanura ini digelar setelah Sarifuddin Sudding dan Oesman Sapta Oedang saling pecat.


Munaslub Hanura Kubu Sudding Dibuka Anggota Dewan Penasihat

18 Januari 2018

Dewan Penasihat Hanura Chairuddin Ismail membuka acara musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Kubu Sarifuddin Sudding di bilangan Bambu Apus, Cilangkap, Jakarta Timur,18 Januari 2018. TEMPO/ewi Nurita
Munaslub Hanura Kubu Sudding Dibuka Anggota Dewan Penasihat

Munaslub Hanura kubu Sarifuddin Sudding digelar untuk memilih ketua umum partai pengganti Oesman Sapta Odang.


Hanura Kubu Sudding Gelar Munaslub Hari Ini dan Besok

18 Januari 2018

Logo Partai Hanura
Hanura Kubu Sudding Gelar Munaslub Hari Ini dan Besok

Pakar hukum tata negara, Refly Harun, menyarankan Hanura tidak mempertahankan Oesman Sapta Odang karena masyarakat menaruh persepsi negatif.