Jokowi Akan Tagih Laporan Pencairan Dana untuk Korban Bencana

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (tengah) bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan), Mensesneg Pratikno (ketiga kanan), dan Kepala Staf Presiden Moeldoko menerima pimpinan BPK di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 4 Oktober 2018. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) tersebut terdiri atas 120 LHP pemerintah pusat, 542 LHP pemerintah daerah, serta 38 LHP badan usaha milik negara dan badan lain. TEMPO/Subekti

    Presiden Jokowi (tengah) bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan), Mensesneg Pratikno (ketiga kanan), dan Kepala Staf Presiden Moeldoko menerima pimpinan BPK di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 4 Oktober 2018. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) tersebut terdiri atas 120 LHP pemerintah pusat, 542 LHP pemerintah daerah, serta 38 LHP badan usaha milik negara dan badan lain. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan para menteri dan kepala lembaga di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2018, untuk rapat kabinet paripurna membahas tentang evaluasi penanganan bencana alam. Dalam pengantarnya, Jokowi menyampaikan soal penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah.

    Baca: Jokowi Pangkas Birokrasi Pencairan Dana untuk Korban Gempa Lombok

    Untuk korban gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Jokowi meminta agar uang bantuan dari pemerintah segera diberikan ke masyarakat. Terlebih, kata dia, pemerintah telah menyederhanakan pencairan uang bantuan ini dari 17 prosedur menjadi 1 prosedur saja.

    "Jangan sampai uangnya sudah diberikan tapi tidak bisa dicairkan. Sehingga satu prosedur tetapi dengan akuntabilitas yang memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan nanti," katanya.

    Menurut Jokowi, ia tidak ingin ada lagi masyarakat korban bencana kesulitan mencairkan bantuan karena prosedur yang berbelit-belit. Ia berujar akan menagih laporan terkini soal pencairan dana ini ke pihak terkait kamis lusa.

    Baca: Sri Mulyani: Anggaran Perbaikan Gempa Lombok Sudah Cair Rp 1,9 T

    Adapun terkait penanganan gempa bumi dan tsunami di Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Jokowi minta fokus pada penanganan pengungsi, evakuasi, dan pelayanan medis. "Termasuk di dalamnya juga distribusi bantuan logistik kita pastikan itu merata dan menjagkau semua wilayah yang terdampak," ucapnya.

    Sementara itu, Jokowi memerintahkan agar pasar dan toko segera dibuka supaya roda ekonomi kembali berputar. Di sisi lain, ia berharap kantor-kantor pemerintahan dan layanan publik juga segera beroperasi.

    Baca: Jokowi Janjikan Insentif untuk Gedung yang Ramah Disabilitas

    Secara umum, Jokowi minta agar para menteri memperhatikan sistem peringatan dini dan memberikan pendidikan tentang bencana ke masyarakat. "Edukasi mengenai kebencanaan, kesiapan manajemen bencana, itu betul-betul kita perhatikan di seluruh daerah rawan bencana yang petanya sudah kita tahu semua di mana," kata Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.