Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Resmi, Demokrat Dukung Pilkada Langsung  

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Nurhayati Ali Assegaf bersama anggota fraksi PD Herman Haeron (kanan). TEMPO/Imam Sukamto
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Nurhayati Ali Assegaf bersama anggota fraksi PD Herman Haeron (kanan). TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Demokrat secara resmi mendukung opsi sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Assegaf menjelaskan sikap itu akan diformalkan melalui pernyataan tertulis. "Hari ini Partai Demokrat akan mengeluarkan surat kepada panja agar opsi kami bisa dimasukkan dalam pembahasan," ujarnya di Jakarta, Senin, 22 September 2014. (Baca: DPR: RUU Pilkada Tak Bisa Ditunda)

Nurhayati menjelaskan surat tersebut merupakan tindak lanjut atas sikap yang diambil Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Demokrat setuju mendukung opsi pilkada langsung dengan sejumlah catatan. "Tentunya sebagai kepanjangan tangan dari DPP, Fraksi Demokrat akan mengikuti arahan. Yang lalu pun ketika pemerintah menginginkan DPRD, kami terus mengawal kebijakan pemerintah," katanya.

Meski demikian, kata Nurhayati, dukungan itu akan diberikan Demokrat asalkan RUU itu mengakomodasi sepuluh syarat. Beberapa di antaranya terkait dengan keharusan setiap calon untuk mengikuti uji kompetensi publik, efisiensi biaya, larangan melakukan politik uang, dan kampanye hitam. Nurhayati membantah jika sepuluh syarat itu telah terakomodasi dalam RUU Pilkada. (Baca: Golkar Terbelah Hadapi Voting RUU Pilkada)

Menurut Nurhayati, RUU itu belum mengatur secara eksplisit mekanisme perlindungan bagi pegawai negeri sipil yang selama ini kerap dijadikan korban oleh kepala daerah inkumben sebagai tim sukses. "Jadi tidak benar kalau semua sudah ada dalam RUU. Kami sudah meneliti itu semua. Memang ada sebagian yang sudah terakomodir. Yang jelas kami tidak mengada-ada," katanya.

Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Abdul Hakam Naja mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat tidak akan menunda pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada. "Tidak mungkin. Kalau itu terjadi maka akan ada kekosongan hukum," ujar politikus Partai Amanat Nasional ini di Jakarta, Senin, 22 September 2014. (Baca: PKS: Pilkada oleh DPRD Usulan SBY)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Hakam, kekosongan hukum bisa terjadi karena Rancangan Undang-Undang Pilkada merupakan satu dari tiga rancangan yang dipecah dari Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah. Satu undang-undang itu di antaranya membahas pedesaan, dan telah lebih dulu disahkan. Sementara dua undang-undang lainnya, yakni RUU Pilkada dan RUU Pemda, masih menunggu pengesahan. (Baca: Gerindra Optimistis RUU Pilkada oleh DPRD Lolos)

RIKY FERDIANTO

Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD | IIMS 2014

Berita terpopuler lainnya:
PKS: Pilkada oleh DPRD Usulan SBY
Istri AKBP Idha Endri Ditahan
Gerindra Usung Taufik sebagai Pengganti Ahok
Jokowi Pastikan Ubah APBN 2015
Istri AKBP Idha Endri Kuasai Harta Bandar Narkoba

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hari Batik Nasional: Ditetapkan oleh SBY hingga Pesan Jokowi

11 hari lalu

Sejumlah pesepeda dari komunitas Bike2Work (B2W) menggunakan batik saat gowes merayakan Hari Batik Nasional di Kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa, 2 Oktober 2024. Batik telah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya takbenda dari Indonesia oleh UNESCO sejak 2 Oktober 2009. Setiap tahun, Indonesia merayakan Hari Batik Nasional pada tanggal 2 Oktober sebagai bentuk penghargaan dan kebanggaan terhadap warisan budaya. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Hari Batik Nasional: Ditetapkan oleh SBY hingga Pesan Jokowi

Hari Batik Nasional pada hari ini 2 Oktober bersamaan ditetapkannya Batik sebagai Intangible Cultural Heritage of Humanity oleh Unesco 2 Oktober 2009.


SBY Diundang Bill Gates di Forum Perang Melawan Malaria Sedunia

34 hari lalu

Presiden RI ke-6 dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dicium tangannya oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono setelah menerima makanan tumpeng dalam syukuran HUT ke-23 Partai Demokrat di kantor DPP Demokrat, Jakarta, Senin, 9 September 2024. Partai Demokrat merayakan HUT ke-23 yang bersamaan dengan HUT ke-75 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). TEMPO/M Taufan Rengganis
SBY Diundang Bill Gates di Forum Perang Melawan Malaria Sedunia

HUT Partai Demokrat mulanya direncanakan digelar lebih meriah. Namun, hal itu urung dilakukan karena SBY dijadwalkan menghadiri forum internasional.


Ketua Umum Demokrat AHY Salat Idul Adha di Istiqlal, Siapkan Kurban 14 Sapi

17 Juni 2024

Ketua Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY tiba di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Agustus 2018. AHY akan salat Jumat bersama Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, kemudian mengantarkan pasangan calon presiden dan wakil presiden itu mendaftar ke KPU. TEMPO/Budiarti Utami Putri
Ketua Umum Demokrat AHY Salat Idul Adha di Istiqlal, Siapkan Kurban 14 Sapi

Daftar penyumbang kurban sapi untuk Idul Adha 1445 H, selain Ketua Umum AHY, ada pengurus Partai Demokrat lainnya.


Sri Mulyani Bertemu SBY, Jusuf Kalla dan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Ini yang Dibahas

14 Mei 2024

Sri Mulyani menghadiri halal bihalal yang diadakan SBY di Cikeas bersama menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Senin, 13 Mei 2024. Foto: Instagram/@smindrawati.
Sri Mulyani Bertemu SBY, Jusuf Kalla dan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Ini yang Dibahas

Sri Mulyani mengungkapkan pertemuannya dengan SBY membahas berbagai hal


Demokrat Klaim Ide Presidential Club Sudah Ada Sejak era SBY

9 Mei 2024

Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief usai jalani sidang daring sebagai saksi dalam sidang kasus korupsi Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis, 4 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Demokrat Klaim Ide Presidential Club Sudah Ada Sejak era SBY

Demokrat menyatakan ide pembentukan presidential club sebetulnya sudah tercetus sejak 2014.


Kalah dari AHY, Ini Jejak Pendidikan dan Karier Moeldoko Alumnus FISIP UI

10 Agustus 2023

Moeldoko menyambut kedatangan redaksi Tempo.co di Kantor Staf Presiden. (Foto: TEMPO/Dimas Prasetyo)
Kalah dari AHY, Ini Jejak Pendidikan dan Karier Moeldoko Alumnus FISIP UI

rekam jejak karier dan pendidikan Moeldoko yang selalu kalah melawan kubu AHY soal pengajuan gugatan kepengurusan Partai Demokrat


Anwar Hafid Raih Gelar Doktor, Tawarkan Integrasi Nilai Religius dan Kearifan Lokal

13 April 2023

Anwar Hafid Raih Gelar Doktor, Tawarkan Integrasi Nilai Religius dan Kearifan Lokal

Agama tidak hanya hadir sebagai ritualitas pada individu, akan tetapi memiliki dampak yang jauh lebih luas


Sejarah Pembangunan Jembatan Suramadu, Jembatan Terpanjang di Indonesia

16 Januari 2023

Penumpang kapal Kirana VII melihat arsitektur Jembatan Suramadu di Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 8 Juni 2022. Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Sejarah Pembangunan Jembatan Suramadu, Jembatan Terpanjang di Indonesia

Selain salah satu ikon Jawa Timur, Jembatan Suramadu juga menyambungkan hidup antara dua pulau. Simak sejarah singkat berdirinya jembatan tersebut.


3 Minggu Berdiam di Studionya, SBY Hasilkan 17 Lukisan

11 Oktober 2022

Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Foto: Instagram Ani Yudhoyono.
3 Minggu Berdiam di Studionya, SBY Hasilkan 17 Lukisan

SBY mengungkapkan dengan melukis dapat mendatangkan kedamaian dalam hatinya sekaligus berharap dapat mengobati rasa rindu.


Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

22 September 2022

Istri almarhum Munir, Suciwati, memberikan keterangan terkait dengan 14 tahun terbunuhnya Munir di Jakarta, Jumat, 7 September 2018. Suciwati dan sejumlah pegiat HAM mendesak Presiden dan Kapolri segera mengungkap konspirasi pembunuhan tokoh HAM itu. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

Mengapa Suciwati kecewa cara penyelesaikan kasus pembunuhan Munir dan pelanggaran HAM berat lain di era Jokowi?