"

Suciwati Gugat Kebungkaman Jokowi dan Partai Politik dalam Kasus Munir dan Pelanggaran HAM

Istri almarhum Munir, Suciwati, memberikan keterangan terkait dengan 14 tahun terbunuhnya Munir di Jakarta, Jumat, 7 September 2018. Suciwati dan sejumlah pegiat HAM mendesak Presiden dan Kapolri segera mengungkap konspirasi pembunuhan tokoh HAM itu. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Istri almarhum Munir, Suciwati, memberikan keterangan terkait dengan 14 tahun terbunuhnya Munir di Jakarta, Jumat, 7 September 2018. Suciwati dan sejumlah pegiat HAM mendesak Presiden dan Kapolri segera mengungkap konspirasi pembunuhan tokoh HAM itu. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib telah memasuki tahun ke-18 tapi sejauh ini tak ada perkembangan yang berarti. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat lain juga sama-sama macet.

Suciwati, istri almarhum Munir, menilai saat ini tidak ada partai oposisi yang berani mempertanyakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, termasuk penyelesaian lewat jalur non-yudisial yang dipilih pemerintah. "Partai-partai lebih sibuk untuk tetap berkuasa. Isu hak asasi manusia hanya menjadi batu loncatan untuk berkuasa, termasuk Jokowi dengan Nawa Cita-nya," katanya dalam Aksi Kamisan di seberang Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 September 2022.

Kasus Munir masih meninggalkan banyak pertanyaan. Petinggi Garuda dan Badan Intelijen Negara (BIN) diduga kuat terlibat dalam pembunuhan ini. Namun, hanya Pollycarpus Budihari Priyanto, pilot Garuda, yang akhirnya dihukum penjara. Muchdi Pr, pejabat di BIN, pernah diadili tapi kemudian dibebaskan oleh hakim. Kejaksaan Agung tak mengajukan kasasi atas putusan bebas Muchdi, meskipun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merekomendasikan pengadilan tersebut diulang.

Suciwati mengaku kecewa atas proses hukum kasus ini. Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum) lalu dibentuk guna mengadvokasi kasus Munir. Ancaman dan teror datang silih berganti untuk membuat Suciwati berhenti tapi ia tak kendur. "Aku sejak awal sama almarhum itu sudah bilang bahwa mati-hidup kita bukan urusan manusia," ujarnya dalam wawancara dengan Tempo pada Sabtu, 10 September lalu.

Menurut Suciwati, berbagai kesaksian di pengadilan sudah terang benderang menunjukkan keterlibatan BIN tapi hal itu tidak ditindaklanjuti. Setelah pengadilan Muchdi, kasus ini mandek. Dia juga kecewa dengan penanganan kasus di masa presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Joko Widodo.

Bagaimana sikap Suciwati terhadap pembentukan tim ad hoc kasus Munir oleh Komnas HAM dan tim non-yudisial untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM oleh Presiden Jokowi? Apa saja ancaman dan tekanan yang diterimanya selama ini? Pollycarpus ternyata pernah meneleponnya. Apa yang dikatakan Pollycarpus?

Baca jawaban blak-blakan Suciwati di Majalah Tempo: Suciwati: Sampai Mati, Saya Tak Akan Menyerah








PDIP Tegaskan Tidak Ada Konflik Kepentingan Meski Adik Ipar Jokowi Jadi Ketua MK

2 jam lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman memasukkan surat suara dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023. Terpilihnya Anwar Usman berdasarkan pemungutan suara dalam Rapat Pleno Hakim Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK yang dihadiri seluruh hakim konstitusi.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
PDIP Tegaskan Tidak Ada Konflik Kepentingan Meski Adik Ipar Jokowi Jadi Ketua MK

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut tak perlu khawatir ada konflik kepentingan atas terpilihnya adik ipar Jokowi, Anwar Usman sebagai Ketua MK


Jokowi Diminta Izinkan Polisi Periksa Hakim MK Usai Guntur Hamzah Langgar Etik

3 jam lalu

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menggelar sidang pleno pengucapan putusan atas kasus pengubahan putusan MK di Gedung MK, Senin, 20 Maret 2023. Tempo/Fajar Pebrianto
Jokowi Diminta Izinkan Polisi Periksa Hakim MK Usai Guntur Hamzah Langgar Etik

Setelah Guntur Hamzah dijatuhi sanksi MKMK, Zico Leonard meminta Jokowi mengizinkan polisi memeriksa hakim MK dalam perkara pengubahan putusan.


NasDem Sebut Anies Baswedan Akan Pilah Program Jokowi yang Diteruskan Jika Terpilih Sebagai Presiden

4 jam lalu

Anies Baswedan memaparkan pidato kebangsaan dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Lintas Tokoh Kahmi untuk Indonesia Maju di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 16 Maret 2023. TEMPO/Ima Dini
NasDem Sebut Anies Baswedan Akan Pilah Program Jokowi yang Diteruskan Jika Terpilih Sebagai Presiden

Anies Baswedan disebut akan memilah program Jokowi yang akan dia teruskan jika terpilih sebagai presiden.


PDIP Singgung Kunjungan Anies Baswedan ke Surabaya, NasDem: Perbandingannya Jomplang

5 jam lalu

Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim. ANTARA - istimewa
PDIP Singgung Kunjungan Anies Baswedan ke Surabaya, NasDem: Perbandingannya Jomplang

NasDem menilai perbandingan antara kepemimpinan Anies Baswedan di DKI Jakarta dengan Wali Kota Surabaya tak seimbang.


Hakim MK Guntur Hamzah yang Dilantik Jokowi Resmi Langgar Kode Etik

6 jam lalu

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah bersiap berfoto bersama keluarganya setelah resmi menjadi hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 23 November 2022. Guntur Hamzah resmi menjadi hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR setelah membacakan sumpah dan janji di hadapan Presiden Joko Widodo menggantikan Aswanto yang diberhentikan oleh DPR. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Hakim MK Guntur Hamzah yang Dilantik Jokowi Resmi Langgar Kode Etik

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) resmi menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada Hakim Guntur Hamzah.


Jokowi Larang Impor Baju Bekas, Ketua Kadin: Kami Setuju karena...

7 jam lalu

Suasana penjualan pakaian impor bekas di Pasar Senen, Jakarta, Kamis 16 Maret 2023. Bisnis baju bekas impor tersebut, menurut Jokowi, mengganggu industri tekstil dalam negeri. TEMPO/Subekti.
Jokowi Larang Impor Baju Bekas, Ketua Kadin: Kami Setuju karena...

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid setuju Jokowi larang impor baju bekas.


PDIP Sebut Kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta akan Baik Jika Lanjutkan Program Jokowi dan Ahok

7 jam lalu

Anies Baswedan seusai memaparkan pidato kebangsaan dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Lintas Tokoh Kahmi untuk Indonesia Maju di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 16 Maret 2023. Foto Ima Dini Shafira
PDIP Sebut Kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta akan Baik Jika Lanjutkan Program Jokowi dan Ahok

PDIP sebut kunjungan Anies Baswedan ke Surabaya hanya menyadarkannya bahwa Ibu Kota Jawa Timur itu lebih baik dari Jakarta.


Hakim Guntur Hamzah Terbukti Ikut Ubah Putusan MK, Sanksinya Teguran Tertulis

8 jam lalu

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menjawab pertanyaan wartawan setelah resmi menjadi hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 23 November 2022. Guntur Hamzah resmi menjadi hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR setelah membacakan sumpah dan janji di hadapan Presiden Joko Widodo menggantikan Aswanto yang diberhentikan oleh DPR. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Hakim Guntur Hamzah Terbukti Ikut Ubah Putusan MK, Sanksinya Teguran Tertulis

Guntur Hamzah mendapatkan teguran tertulis karena terbukti melakukan pengubahan putusan Mahkaman Konstitusi terkait uji materi UU MK.


Jokowi Effort to Pairing Prabowo and Ganjar for Presidential Election

8 jam lalu

Jokowi Effort to Pairing Prabowo and Ganjar for Presidential Election

PRESIDENT Jokowis latest effort to direct his successor: trying to pair Prabowo Subianto and Ganjar Pranowo for Presidential Election.


Jokowi Cerita Sempat Bingung dengan Singkatan PPKM dan PSBB

10 jam lalu

Presiden Jokowi. TEMPO/Subekti
Jokowi Cerita Sempat Bingung dengan Singkatan PPKM dan PSBB

Presiden Jokowi mengaku sempat bingung dengan istilah PSBB dan PPKM yang sempat diberlakukan saat pandemi Covid-19 melanda.