Selasa, 17 September 2019

Tim Jokowi-JK Usul Kejaksaan Mandiri  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto ini diambil setelah Jaksa Urip mengikuti sidang pertama (24/6). Majelis hakim hari ini akan memutuskan vonis (4/9). Foto: TEMPO/Amston P

    Foto ini diambil setelah Jaksa Urip mengikuti sidang pertama (24/6). Majelis hakim hari ini akan memutuskan vonis (4/9). Foto: TEMPO/Amston P

    TEMPO.CO, Surakarta - Pemberantasan korupsi menjadi salah satu fokus pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla setelah dilantik. Kuasa hukum tim Jokowi-JK, Ahmad Rifai, menilai perlu terobosan untuk memberantas korupsi.

    Salah satunya dengan memisahkan kejaksaan dari pemerintahan. "Mestinya kejaksaan terpisah dari pemerintahan seperti halnya Mahkamah Agung. Buktinya, kinerja MA lebih bagus saat tidak tergabung dalam pemerintahan," katanya dalam diskusi seputar kabinet Jokowi-Kalla yang diselenggarakan Lembaga Penegakan Hukum dan Strategi Nasional di Surakarta, Ahad, 7 September 2014.

    Dia mengatakan saat ini jumlah jaksa jauh lebih banyak daripada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Kejaksaan juga tersebar di seluruh Indonesia. Namun, faktanya, hanya sedikit kasus korupsi yang bisa diungkap kejaksaan. "Kalah oleh KPK," ucapnya.

    Terutama di daerah, ia menilai tidak mungkin ada kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh kejaksaan setempat. Sebab, selama ini kepala kejaksaan negeri atau kejaksaan tinggi menjadi bagian dari musyawarah pimpinan daerah dan kerap berinteraksi dengan kepala daerah.

    Ia mengusulkan kejaksaan terpisah dari pemerintahan. Dengan demikian, kejaksaan bisa lebih independen dalam mengusut kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara. "Tentunya harus ada pengawasan yang lebih ketat agar kejaksaan tidak bergerak di luar jalur," katanya.

    Pada kesempatan yang sama, pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret Surakarta, Hermanu Joebagio, menilai Indonesia adalah negara maling. Sebab, para penyelenggara negara justru menggerogoti kekayaan negara untuk kepentingan pribadi.

    "Jokowi harus memilih elite yang jujur dan punya integritas," ucapnya. Selain itu, dia melanjutkan, Jokowi juga harus memperkuat KPK serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, menempatkan inspektorat jenderal kementerian di bawah presiden, dan memperberat hukuman koruptor.

    "Korupsi tidak bisa dikendalikan jika menterinya dari partai politik dan berkolaborasi dengan elite politik," katanya. Karena itulah Jokowi harus berani bertarung melawan para elite politik tersebut.

    UKKY PRIMARTANTYO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Google Doodle, Memperingati Chrisye Pelantun Lilin-Lilin Kecil

    Jika Anda sempat membuka mesin pencari Google pada 16 September 2019, di halaman utama muncul gambar seorang pria memetik gitar. Pria itu Chrisye.