TEMPO.CO, Jakarta - Majelis hakim konstitusi memberi kesempatan kepada pemohon, yaitu tim Prabowo-Hatta, untuk melakukan perbaikan isi gugatan. Hamdan Zoelva, ketua majelis hakim, memberi kesempatan 1 x 24 jam kepada tim Prabowo-Hatta untuk melakukan perbaikan.
"Apabila tak mengajukan perbaikan, maka (tim Prabowo-Hatta) dianggap tak melakukan perbaikan," katanya, Rabu, 6 Agustus 2014. (Baca: Soal Saksi Pilpres, MK Pentingkan Kualitas)
Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum, Adnan Buyung Nasution, mengingatkan ihwal perbaikan yang dilakukan. "Perbaikan hanya redaksional, bukan penambahan materi atau substansi," katanya. Adnan juga mengemukakan hal tentang pencantuman dugaan kecurangan di sepuluh provinsi yang tidak dilengkapi uraian. "Memberi kesempatan untuk diperbaiki atau mengabaikan, itu hak hakim," ujar Adnan.
Kuasa hukum Prabowo-Hatta, Firman Wijaya, mengatakan akan melakukan perbaikan seperti rekomendasi hakim. Ia juga mengamini anggapan bahwa laporan yang diajukan tak sempurna. Waktu yang singkat menjadi dalang laporan gugatan tak sistematis.
"Mustahil kami bisa membuat laporan dari seluruh Indonesia dalam waktu singkat dengan rapi dan sistematis. Tak masuk akal," ujar Firman kepada Tempo. (Baca: Hadapi Prabowo di MK, 200 Advokat Jokowi Saweran)
Lebih lanjut, Firman mengatakan ada terobosan yang bisa didesakkan kepada Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, Mahkamah dipandang dapat menetapkan presiden terpilih di luar keputusan KPU. "Tak hanya penghitungan ulang atau pemilihan ulang, tapi bisa menetapkan presiden juga," ujar Firman.
DINI PRAMITA
Topik terhangat:
Arus Mudik 2014 | MH17 | Pemilu 2014 | Ancaman ISIS
Berita terpopuler lainnya:
Ainun Najib: Next Project, Kawalpilkada.org
Google Tarik Game 'Bomb Gaza,' Dianggap Provokatif
Juru Parkir Liar di Kota Tua Raup Rp 2 Juta Sehari
