DPRD Minta Kapolda Klarifikasi Status Hukum Gubernur NTT

Reporter

Editor


TEMPO Interaktif, Jakarta:DPRD Nusa Tenggara Timur meminta polisi memperjelas status hukum Gubernur Piet A. Tallo yang masih belum jelas, dalam kasus dugaan korupsi proyek peningkatan sarana kesehatan tahun anggaran 2002-2003, senilai Rp 15 miliar. Dalam kasus ini, Tallo yang belum mengantongi izin pemeriksaan dari presiden sudah ditetapkan sebagai tersangka. Padahal, tim penyidik kepolisian tidak pernah melakukan pemeriksaan. Ketua DPRD NTT Melkianus Adoe mengatakan, pihaknya akan memanggil Kepala Polda Brigjen Pol. Edward Aritonang untuk memberikan klarifikasi. Mengapa Tallo pernah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi belakangan status hukumnya menjadi saksi dengan alasan ijin pemeriksaan belum ada, katanya, Rabu (9/3) di Kupang.Aritonang, dalam penjelasannya dihadapan peserta diskusi membedah korupsi yang digelar Perkumpulan Inisiatif Masyarakat NTT di Kupang, Selasa (8/3) malam mengatakan, Tallo belum pernah ditetapkan sebagai tersangka karena tim penyidik belum pernah melakukan pemeriksaan. Pernyataan ini bertolak belakang dengan keterangan mantan Kapolresta Kupang Ajun Komisaris Besar Polisi Viktor Simanjuntak, yang telah menetapkan Tallo sebagai tersangka pada awal 2003. Kasus dugaan korupsi proyek peningkatan sarana kesehatan itu diduga melibatkan beberapa mantan anggota DPRD juga. Bahkan, beberapa orang pengelola proyek sudah ditahan. Anggota Fraksi PDI Perjuangan NTT, Karel Yani Mbuik sempat ditahan selama satu malam di Mapolresta Kupang, dan hingga kini masih berstatus tersangka.l jems de fortuna





Terlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti

7 November 2017

Terlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memberhentikan Fahmi Zulfikar, anggota DPRD DKI yang terlibat korupsi UPS.


Kasus UPS, Ahok Kembali Diperiksa Bareskrim  

21 Juni 2016

Kasus UPS, Ahok Kembali Diperiksa Bareskrim  

Penyidik mengkonfirmasi sistem pelaporan anggaran kasus UPS kepada Ahok.


Korupsi UPS, Polisi Tahan Firmansyah, Mantan Anggota Dewan

9 Juni 2016

Korupsi UPS, Polisi Tahan Firmansyah, Mantan Anggota Dewan

Polisi tak mendapat sinyal keterlibatan Ahok dan Lulung dalam kasus ini.


Kasus UPS, Badan Reserse dan Kriminal Panggil Lulung Lagi  

15 Maret 2016

Kasus UPS, Badan Reserse dan Kriminal Panggil Lulung Lagi  

Lulung menganggap kasus UPS sudah selesai.


Alex Usman Divonis 6 Tahun, Ahok: Koruptor Harus Dimiskinkan  

11 Maret 2016

Alex Usman Divonis 6 Tahun, Ahok: Koruptor Harus Dimiskinkan  

Pelaku akan tertekan, begitu juga keluarga, hingga nanti pelaku dan semua turunannya menjadi stres.


Korupsi UPS, Alex Usman Dituntut 7 Tahun Penjara

3 Maret 2016

Korupsi UPS, Alex Usman Dituntut 7 Tahun Penjara

Alex juga dituntut membayar denda pidana Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara.


Bareskrim Sita Berkas dari Ruang Kerja Ketua DPRD DKI

3 Maret 2016

Bareskrim Sita Berkas dari Ruang Kerja Ketua DPRD DKI

Selain melihat berkas, polisi juga membuka data mantan Ketua DPRD terdahulu


Kasus UPS, Bareskrim Periksa Ruang Kerja Ketua DPRD DKI  

3 Maret 2016

Kasus UPS, Bareskrim Periksa Ruang Kerja Ketua DPRD DKI  

Prasetyo membenarkan bahwa pemeriksaan kali ini untuk menindaklanjuti kasus pengadaan uninterruptable power supply (UPS).


Ruang Ferial Sofyan Ikut Digeledah Penyidik Bareskrim

3 Maret 2016

Ruang Ferial Sofyan Ikut Digeledah Penyidik Bareskrim

Penyidik masih mengumpulkan barang bukti terkait dengan kasus pengadaan uninterruptable power supply (UPS).


Penyidik Bareskrim Geledah Ruang Ketua DPRD DKI  

3 Maret 2016

Penyidik Bareskrim Geledah Ruang Ketua DPRD DKI  

Seorang staf DPRD menyebutkan penyidik Bareskrim tiba sejak pukul 14.10. Sampai berita ini ditulis, penyidik belum keluar dari ruangan.