Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pencarian Terpopuler

Koran Tempo
Majalah Tempo
Dukung Tempo
MASUK DAFTAR
image-bahasa
image-language

Harta Hadi Poernomo, dari Bekasi hingga California

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Poernomo saat acara pelepasan masa baktinya di kantor BPK, Jakarta (21/4). Hadi Poernamo yang baru pensiun sebagai ketua BPK belum beri keterangan apapun terkait penetapan tersangka pada dirinya. TEMPO/Tony Hartawan
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Poernomo saat acara pelepasan masa baktinya di kantor BPK, Jakarta (21/4). Hadi Poernamo yang baru pensiun sebagai ketua BPK belum beri keterangan apapun terkait penetapan tersangka pada dirinya. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

8. Apartemen Taman Rasuna 0709E, Menteng Atas, Jakarta Selatan. Luas tanah/bangunan: 18/90 meter persegi, 91 meter persegi, dan 19/119 meter persegi. NJOP: Rp 675.845.000/unit. AJB 12 Juni 1998 atas nama Melita Setyawati.

9. Apartemen Taman Rasuna 0710E, Menteng Atas, Jakarta Selatan. Luas tanah/bangunan: 18/90 meter persegi, 91 meter persegi, dan 19/119 meter persegi. NJOP: Rp 675.845.000/unit. AJB 12 Juni 1998 atas nama Melita Setyawati.

10. Apartemen Taman Rasuna 0709F, Menteng Atas, Jakarta Selatan. Luas tanah/bangunan: 18/90 meter persegi, 90 meter persegi, dan 19/119 meter persegi. NJOP: Rp 675.845.000/unit. NJOP: Rp 672.745.000/unit. AJB 5 Mei 1998 atas nama Melita Setyawati.

11. Apartemen Taman Rasuna 0710F, Menteng Atas, Jakarta Selatan. Luas tanah/bangunan: 18/90 meter persegi, 90 meter persegi, dan 19/118 meter persegi. NJOP: Rp 672.745.000/unit. AJB 29 Juni 1998 atas nama Melita Setyawati.

12. Apartemen Kusuma Chandra, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Luas tanah/bangunan: 123/123,97 meter persegi. NJOP: Rp 407.278.000/unit. AJB 3 Juni 1999 atas nama Melita Setyawati.

13. Apartemen Kusuma Chandra 5M Blok C, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Luas tanah/bangunan: 150/149,5 meter persegi. NJOP: Rp 407.278.000/unit. AJB 28 Desember 1999 atas nama Melita Setyawati.

14. Raya Parung Ciputat RT 007/03, Kedaung, Sawangan, Bogor. Luas tanah/bangunan: 11.150/150 meter persegi dan 11.150/300 meter persegi. NJOP: Rp 614.000/meter persegi. AJB tahun 1988 atas nama Melita Setyawati.

15. Kampung Kebon Kopi, Serang, Bekasi. Luas tanah/bangunan: 244 meter persegi dan 244/140 meter persegi. NJOP: Rp 160.000/meter persegi. Hibah dan hasil sendiri, AJB 12 Mei 2003 atas nama Melita Setyawati.

16. Kampung Serang, Bekasi. Luas tanah/bangunan: 347 meter persegi dan 347/72 meter persegi. NJOP: Rp 160.000/meter persegi. Hibah dan hasil sendiri, AJB 26 April 2004 atas nama Melita Setyawati.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

17. Kampung Serang, Bekasi. Luas tanah/bangunan: 750 meter persegi dan 750/120 meter persegi. NJOP: Rp 160.000/meter persegi. Hibah dan hasil sendiri, AJB 27 April 2004 atas nama Melita Setyawati.

18. Tegal Rejo Bakti RT 01/12, Gading Rejo, Tanggamus, Lampung. Luas tanah: 1.107 meter persegi. NJOP: Rp 160.000/meter persegi. Hibah dan hasil sendiri, AJB 8 November 2004 atas nama Melita Setyawati.

19. Tegal Rejo RT 01/12, Gading Rejo, Tanggamus, Lampung. Luas tanah: 547 meter persegi. NJOP: Rp 160.000/meter persegi. Hibah dan hasil sendiri, AJB 8 November 2004 atas nama Melita Setyawati.

20. Tegal Rejo RT 01/12, Gading Rejo, Tanggamus, Lampung. Luas tanah/bangunan: 1.220 meter persegi dan 1.220/72 meter persegi. NJOP: Rp 160.000/meter persegi. Hibah dan hasil sendiri, AJB 12 Oktober 2004 atas nama Melita Setyawati.

21. Karya Bakti RT 11/12, Gading Rejo, Tanggamus, Lampung. Luas tanah: 3.034 meter persegi. NJOP: Rp 27.000/meter persegi, harga pasaran Rp 82.000/meter persegi. Hibah dan hasil sendiri, AJB 8 November 2004 atas nama Melita Setyawati

22. Wonokarto, Wonodadi, RT 02/12, Gading Rejo, Tanggamus, Lampung. Luas tanah: 2.285 meter persegi. NJOP: Rp 27.000/meter persegi, harga pasaran Rp 82.000/meter persegi. Hibah dan hasil sendiri, AJB 4 Juli 2004 atas nama Melita Setyawati.

23. Wonokarto, Wonodadi, RT 02/12, Gading Rejo, Tanggamus, Lampung. Luas tanah: 3.405 meter persegi. NJOP: Rp 27.000/meter persegi, harga pasaran Rp 82.000/meter persegi. Hibah dan hasil sendiri, AJB 17 Juni 2004 atas nama Melita Setyawati.

Selanjutnya Aset-aset lainnya

Iklan

Berita Selanjutnya

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Korupsi Pegawai Negeri Sipil | PNSDirektorat Jenderal PajakHadi Poernomo

Artikel Terkait

Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

15 hari lalu

Indonesia dan Australia Memperluas Kemitraan di Bidang Pajak pada Senin, 22 April 2024. Sumber: dokumen Kedutaan Besar Australia di Jakarta
Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.


Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

45 hari lalu

Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara buka puasa bersama DPP PAN di Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan buka puasa bersama pertama usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diputuskan oleh KPU dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.


Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

48 hari lalu

Petugas Pos Indonesia menunjukkan lembaran materai Rp10.000 yang dijual di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta, Senin, 1 Februari 2021. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi mengeluarkan materai tempel baru Rp10.000 yang sudah dapat dibeli oleh masyarakat di kantor pos seluruh Indonesia. TEMPO/Tony Hartawan
Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara


Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

55 hari lalu

Terdakwa mantan pejabat eselon III kabag umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 8 Januari 2024. Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo, pidana penjara badan selama 14 tahun, membayar uang denda Rp.500 miliar subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan membayar uang pengganti Rp.10.079.095.519 subsider 3 tahun kurungan. TEMPO/Imam Sukamto'
Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.


Sederet Tersangka Kasus Korupsi Lolos Setelah Praperadilan Termasuk Budi Gunawan, Terbaru Eddy Hiariej

1 Februari 2024

KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej menjadi tersangka gratifikasi. Dia diduga menerima gratifikasi senilai Rp 8 miliar dari Direktur PT Citra Lampia Mandiri Helmut Hermawan. KPK menduga suap tersebut diberikan agar Eddy membantu Helmut dalam perebutan kepemilikan PT CLM. Selain itu, gratifikasi diduga diberikan agar Eddy membantu Helmut dalam kasus pidana yang menjeratnya di Badan Reserse Kriminal Polri. Namun, hingga kini Eddy masih belum ditahan. TEMPO/Imam Sukamto
Sederet Tersangka Kasus Korupsi Lolos Setelah Praperadilan Termasuk Budi Gunawan, Terbaru Eddy Hiariej

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadila eks Wamenkumham Eddy Hiariej atas penetapannya sebagai tersangka


DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Kamis, 4 Maret 2021. TEMPO/Subekti.
DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.


2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

Petugas Bea Cukai memberikan keterangan kepada media terkait permasalahan impor KTP dan NPWP dari Kamboja di Kantor Bea Cukai Jakarta, 10 Febuari 2017. kartu-kartu ini diduga akan digunakan untuk kejahatan perbankan. Tempo/Dian Triyuli Handoko
2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP


Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

29 November 2023

Seorang wajib pajak menunggu proses validasi nomor pokok wajib pajak (NPWP) saat penyerahan SPT, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Dirjen Wilayah Jatim 1, Surabaya, 31 Maret 2015. TEMPO/FULLY SYAFI
Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.


Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

8 November 2023

Warga menunggu antrean di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanah Abang Tiga, Jakarta, Senin, 25 Juli 2022. Pemerintah menunjukkan dukungannya dalam upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 dengan memperpanjang periode pemberian insentif pajak hingga akhir tahun 2022. Tempo/Tony Hartawan
Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.


DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

27 Oktober 2023

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengadakan media gathering mengenai persiapan peluncuran core tax system di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, 26 Oktober 2023. TEMPO/Yohanes Maharso
DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

DJP memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.