Di Depan Penyidik KPK, Bhatoegana Cerita Soal Ibas

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sutan Bhatoegana. TEMPO/Imam Sukamto

    Sutan Bhatoegana. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat Sutan Bhatoegana berkali-kali menyebut nama koleganya di Partai Demokrat, Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas dalam pusaran rasuah di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Sutan menyebut nama Ibas, yang juga sekretaris jenderal DPP Partai Demokrat, kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Sutan, diperiksa penyidik sebagai saksi tersangka Rudi Rubiandini, mantan Kepala SKK Migas, pada November tahun lalu  menyebut nama Ibas. Seperti ketika penyidik memutar rekaman pembicaraan Sutan dengan Sartono Utomo, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat pengganti M. Nazaruddin.

    Berikut isi pembicaraan keduanya yang berisi penyebutan nama Ibas. “Pak, ini Sartono. Ini Sekjen (Ibas) mau bicara, bagaimana?” kata Sartono kepada Sutan. Pembicaraan ini berlangsung pada medio 2013 lalu. Dalam percekapan mereka, Sartono juga mengajak Sutan bertemu, tapi ditolaknya karena sedang rapat. (Baca: Sejauh Apa Peran Ibas di Kasus SKK Migas?)

    Rekaman pembicaraan Sutan dengan Sartono ada kaitannya dengan proyek pengelolaan laut dalam di Lapangan Gendalo-Dehem, Selat Makassar yang dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Chevron Indonesia. Proyek bernilai di atas US$ 1 miliar ini terungkap dalam kasus Rudi. Adapun Rudi dicokok KPK pada 13 Agustus 2013. Dia disangka menerima suap US$ 900 ribu dari pemilik PT Kernel Oil Ptd Ltd, Widodo Ratanachaitong. Kasus Rudi ini tengah bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. (Baca: Uang Suap Rudi Mengalir ke Sutan Bhatoegana)

    Sutan yang dikonfirmasi tidak bersedia mengomentari masalah ini dengan alasan dilarang oleh DPP Partai Demokrat. “Agar tidak terjadi mis-interpretasi,” kata Sutan, Kamis pekan lalu. Pengacara keluarga Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Palmer Situmorang, membantah jika Ibas disebut ikut cawe-cawe mengenai proyek tersebut. “Penyebutan nama Ibas ini sama sekali tidak berdasarkan fakta dan tidak punya bukti,” ujar Palmer. (Baca: Majalah Tempo, edisi 24 Februari-2 Maret 2013, Politikus Biru di Selat Makassar)

    Rusman Paraqbueq

    Terpopuler
    Ada Setoran di Balik Label Halal Daging Australia
    Demi Evan Dimas, Risma Batalkan Acara di Jakarta
    Langkah Politik Wali Kota Risma Dinilai Blunder
    Twitter Ridwan Kamil Dibanjiri Protes Jam Malam


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.