Ada Akil di Pilkada Palembang dan Empat Lawang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Ketua MK Akil Mochtar saat dijenguk istri dan anaknya di rutan gedung KPK, Jakarta, Senin (30/12). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Mantan Ketua MK Akil Mochtar saat dijenguk istri dan anaknya di rutan gedung KPK, Jakarta, Senin (30/12). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta -  Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar beberapa waktu lalu mendapat tambahan satu pasal sangkaan yakni pasal 12 B Undang-Undnag No.31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Menurut Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan pasal 12 B yang disangkakan ke Akil terkait dengan pengurusan sengketa Pilkada di 2 daerah.

    "Pasal 12 B itu pengembangan di Palembang dan Empat Lawang," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, Jumat, 24 Januari 2014. Pasal 12 B mengatur pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi yang tidak dilaporkan ke KPK.

    Menurut Johan, pengembangan kasus Akil baru sampai di sengketa Pilkada Palembang dan Empat Lawang. Mengenai Akil yang disebut-sebut juga bermain di kasus sengketa Pilkada untuk beberapa daerah lainnya, Johan menuturkan KPK masih mengusutnya. "Yang lain-lain belum tahu, bisa jadi terkait, bisa juga enggak," kata dia.

    Akil diduga menerima Rp 3 miliar untuk pengurusan sengketa pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Serta Rp 1 miliar untuk sengketa pilkada Lebak, Banten.(baca:Akil Pasang Tarif Miliaran Urus Sengketa )

    Untuk kasus sengketa pengurusan Pilkada Gunung Mas, Akil disangkakan melanggar pasal 12 huruf c Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP atau pasal 6 Undang-Undang tipikor jo pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

    Sedangkan kasus Pilkada Lebak, Akil disangka dengan pasal 12 huruf C Undang-Undang No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat1 kesatu KUHP atau pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Tipikor jo Pasal 55 ayat1 kesatu KUHP.

    Bekas Politikus Golkar itu juga dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

    LINDA TRIANITA

    Berita terkait
    Kasus Suap Akil, KPK: Keterangan Idrus Sudah Cukup 
    Akil Diduga Amankan 11 Sengketa Pilkada 
    Akil Pasang Tarif Miliaran Urus Sengketa 
    Akil Diperiksa KPK Lebih dari Enam Jam


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.