Komisi III Sepakat DPR Tak Pilih Hakim Agung

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III yang membidangi masalah hukum, Dewan Perwakilan Rakyat, Tjatur Sapto Edy bersepakat dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan Dewan tak lagi memilih hakim agung. Tjatur mengacu pada konstitusi yang menyatakan Dewan memang hanya menyetujui atau menolak calon hakim agung yang disodorkan Komisi Yudisial.

“Memang seharusnya seperti itu,” kata Tjatur saat dihubungi, Kamis, 9 Januari 2014. Dia tak menampik selama ini Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Komisi Yudisial memang melebihi apa yang diperintahkan konstitusi.

Selama ini, kata dia, Dewan hanya menjalankan apa yang diperintahkan undang-undang. Termasuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan sebelum ada pemilihan hakim agung. Dia mengingatkan bahwa undang-undang merupakan produk bersama antara pemerintah dengan Dewan. Politikus Partai Amanat Nasional ini menghormati putusan MK yang dibacakan Kamis.

Sebelumnya, MK memutuskan bahwa DPR tak berhak lagi memilih hakim agung. Ketentuan bahwa Komisi Yudisial harus memilih satu di antara tiga hakim agung dianggap bertentangan dengan konstitusi. Menurut MK, Dewan hanya punya kewenangan menyetujui atau menolak calon yang disodorkan Komisi Yudisial.

WAYAN AGUS PURNOMO