Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Akal-akalan Merebut Lagi Kursi Pakai Duit Negara

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Ilustrasi mata uang Rupiah. TEMPO/Imam Sukamto
Ilustrasi mata uang Rupiah. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Semarang - Belasan orang duduk di ruang fraksi PDIP DPRD Jawa Tengah, pertengahan Desember 2013. Berpakaian sipil, rata-rata mereka menenteng jilidan proposal permohonan bantuan. Dalam pengamatan Tempo, di sela menunggu itu mereka ada yang baru menstempel surat permohonan bantuan.

Datang dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah, tujuan mereka adalah mengajukan bantuan melalui anggota DPRD Jawa Tengah. “Saya mau menyerahkan proposal bansos pembangunan masjid,” kata Farid, warga Banyumas.

Ia menyerahkan proposal ke staf Fraksi DPRD PDIP untuk diteruskan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam pengamatan Tempo, proposal menumpuk di meja semua ruang fraksi DPRD Jawa Tengah. Farid menggunakan “jasa” wakil rakyat itu ada konsekuensinya. “Anggota DPRD minta kami mendukung pencalegannya,” kata Farid.

Pemandangan itu seolah melanggar peringatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa hari sebelumnya. “KPK melarang proposal bantuan sosial dititipkan anggota DPRD,” kata pimpinan KPK, Zulkarnain, dalam seminar di Semarang.

Meski bukan pejabat eksekutif tapi para wakil rakyat punya “jatah” untuk menyalurkan bansos. Ini klop dengan sebuah rekaman rapat anggota DPRD Jawa Tengah yang diperoleh Tempo. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Jawa Tengah Rukma Setyabudi itu terdengar ada rencana pembagian jatah bansos dalam APBD 2014.

Dalam rekaman rapat, Rukma menyebut per anggota dewan dijatah dana aspirasi Rp 4 miliar. Tak hanya itu,  tiap komisi juga dijatah antara Rp 20 miliar-25 miliar. Rukma pun bersuara: ”Saya sendiri dapat Rp 25 miliar. Wakil-wakil dapat Rp 20 miliar,” kata Rukma. Jika lancar, total dana aspirasi itu sekitar Rp 500 miliar. Skema itu tak sesuai dengan permintaan DPRD. “Usulannya per anggota Rp 5 miliar. Per komisi antara Rp 30-40 miliar,” kata seorang anggota DPRD dalam rapat.

Saat Rukma menyampaikan skema dana itu, anggota diminta mencatat. Terdengar pula, dalam mengangsir anggaran itu, beberapa kali mereka berucap semangat tribrata, kebersamaan dan keterbukaan. Tujuannya agar tidak ada beda jatah duit aspirasi antar anggota. Terdengar juga ada anggota DPRD yang sudah lobi dengan kepala-kepala dinas agar proposal bantuannya bisa cair. Di akhir rapat, Rukma berujar: “Ojo woro-woro. Semangat tribrata, apa adanya, semoga memperkokoh kita”. Peserta rapat pun berujar: amin...amin..amin.

Ketua DPRD Jawa Tengah Rukma Setyabudi tak menyangkal ada rapat itu. “Itu baru hasil dari usulan para anggota, fraksi dan komisi,” kilah Rukma. Ia menyatakan usulan itu muncul karena mendekati pelaksanaan pemilu 2014.

Rukma menyatakan setelah diajukan, usulan dana aspirasi itu ditolak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Alasannya, kebutuhan anggaran tak klop dengan anggaran di provinsi. Padahal, dalam rekaman rapat, Rukma menyampaikan skema dana aspirasi itu adalah hasil kesepatan dengan eksekutif. Rukma juga beberapa kali menyebut Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sri Puryono. “Saya sempat stres, eyel-eyelan (dengan eksekutif) minta mundak (naik),” kata Rukma dalam rekaman.

Rukma menyatakan, anggota dewan masih bisa memainkan anggaran untuk merengkuh dukungan masyarakat. Sebab, dewan masih bisa membuat rekomendasi proposal dari masyarakat ke eksekutif. “Karena masyarakat juga sudah pragmatis transaksional,” kata Rukma.

Sekretaris Daerah yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemerintah Jawa Tengah Sri Puryono membantah pernah menerima usulan dana aspirasi dari DPRD. “Saya malah nggak ngerti,” katanya. Sri juga mengklaim tak tahu soal proposal titipan anggota DPRD. Ia berkilah dana bantuan ke masyarakat berdasarkan usulan kabupaten/kota. Jika memenuhi syarat dipenuhi jika tidak ya ditolak. Soal bantuan yang dimanfaatkan untuk merengkuh dukungan caleg, Sri juga menyatakan tidak mau tahu.

                                                      ***

Jalan selebar enam meter dengan panjang 300 meter itu masih tergolong mulus. Tak ada lubang, tak ada genangan air. Dilapisi paving, jalan di Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, itu masih lancar. Meski jalan masih bagus, tapi pada pertengahan Desember lalu, sekelompok pekerja melapisi jalan dengan aspal. Jalan yang tadinya paving, kini beraspal warna hitam.

Dari penelusuran Tempo, perbaikan jalan itu tak lepas dari peran anggota DPRD Kota Semarang yang maju lagi dalam pemilu 2014. Caleg inkumben butuh menggalang dukungan untuk meraih lagi kursi wakil rakyat. Para wakil rakyat Kota Semarang memanfaatkan jabatannya untuk menggalang dukungan. Caranya, berikhtiar menyodok anggaran bantuan untuk disalurkan ke kelompok-kelompok masyarakat. Tak tanggung-tanggung, mereka rajin turun di tingkat Rukun Tetangga.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Seorang Ketua RT di Ngaliyan Semarang, menyatakan pernah diajak menemui caleg bernama Wiwin Subiyon, politikus Partai Demokrat Semarang. Wiwin kini menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Semarang. Dalam pertemuan di rumah Wiwin itu, dibahas dukungan dalam pemilu legislatif 2014.

Setelah bertemu Wiwin, ketua RT itu mengabarkan ke warganya melalui rapat bulanan. Dalam rekaman rapat yang didapat Tempo, hampir semua warga RT setuju tawaran Wiwin. Tapi, agar tak tertipu, warga memberi catatan: bantuan disalurkan sebelum April 2014. Untuk meyakinkan, Wiwin ikut hadir rapat RT di bulan berikutnya. Warga RT menyatakan akan mencoblos Wiwin asal mau menyalurkan bantuan.

Di hadapan warga RT, Wiwin meminta agar mereka mengajukan proposal. “Saya bantu kawal,” kata Wiwin. Kini, warga RT itu siap mencoblos Wiwin pada 9 April 2014 nanti. Warga RT sudah percaya, dengan bukti jalan di Tambakaji sudah diperbaiki.

Saat dimintai konfirmasi, Wiwin mengakui sering ikut hadir dalam rapat RT. “Biasanya saya turun di pertemuan RT. Saya sampaikan: monggo ajukan proposal, nanti saya kasih orek-orekan semacam rekomendasi. Terus proposal saya teruskan ke eksekutif,” kata Wiwin. Setiap anggota dewan, kata dia, memiliki kekuasaan rekomendasi untuk mengakses dana bantuan di Kota Semarang.

Tidak ada batasan berapa jatah tiap anggota dewan dalam mengakses bantuan. “Tergantung kreatifitas anggota dewan,” kata Wiwin. Ada juga anggota dewan yang masa bodoh tak mau memperjuangkan masyarakat. Biasanya, nominal per proposal bantuan antara Rp 5 hingga  6 juta. “Jika itu dikalikan 20 proposal maka baru Rp 100 juta. Wajar kan dalam waktu setahun,” kata Wiwin. Dalam APBD Semarang 2013, hibah untuk prasarana umum saja sebesar Rp 2 miliar.

Wiwin menampik tudingan menumpangi anggaran pemerintah untuk kampanye. Prinsip anggota dewan, kata dia, memenuhi aspirasi konstituen. “Soal ada ucapan terima kasih atau balas jasa dukungan pemilu itu terserah masyarakat”.

                                             ***

Menjadi anggota DPRD bagai impian banyak orang. Maklum, gaji, tunjangan dan fasilitas yang wah menjadi daya tariknya. Di DPRD Jawa Tengah, banyak sekali pos anggaran yang diperuntukan untuk sang wakil rakyat.

Dalam APBD 2013, ada anggaran Rp 53 miliar untuk peningkatan kapasitas anggota DPRD. Jika anggaran itu dibagi 100 anggota DPRD Jawa Tengah maka per orang menghabiskan Rp 530 juta per tahun. Rp 53 miliar itu antara lain untuk penyusunan perda, perjalanan dinas, kunjungan kerja dan reses.

Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Tengah Mayadina menyatakan anggaran itu banyak yang untuk pelesiran. Parahnya, masyarakat tidak pernah tahu apa dampak pelesiran untuk kinerja dewan. “Karena belum pernah ada pertanggungjawaban publik, baik laporan penggunaan anggaran maupun hasil plesiran,” kata Mayadina.

Di luar gaji pokok dan tunjangan, FITRA menyebut ada juga jatah tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD Rp 10,8 miliar, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp 360 juta, asuransi anggota DPRD Rp 1,5 miliar, premi asuransi Rp 1,4 miliar dan lain-lain. “Publik tak pernah tahu ternyata ada dana-dana seperti itu,” kata Mayadina.

Ketua DPRD Jawa Tengah Rukma Setyabudi menyatakan tak hafal apa saja fasilitas yang dinikmati wakil rakyat. Yang ia ingat hanya uang reses tahun ini akan turun. Semua keperluan reses akan disediakan sekretariat dewan. “Tiap reses, kami hanya akan menerima uang saku Rp 700 ribu per hari. Kami bisa nombok,” kata dia.

ROFIUDDIN

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Profil Sri Rahayu, Caleg Terpilih PDIP yang Mundur agar Cucu Sukarno Dapat Kursi DPR

3 hari lalu

Caleg terpilih Dapil Jatim VI, Sri Rahayu, yang diminta mundur oleh DPP PDIP. Foto: Instagram @dra_srirahayu217_pdiperjuangan
Profil Sri Rahayu, Caleg Terpilih PDIP yang Mundur agar Cucu Sukarno Dapat Kursi DPR

Caleg terpilih dari fraksi PDIP Sri Rahayu mengundurkan diri agar Romy Soekarno bisa melenggang ke senayan. Siapa itu Sri Rahayu?


Sumber Kekayaaan Romy Soekarno, Anggota DPR Baru yang Geser Arteria Dahlan dan Sri Rahayu

4 hari lalu

Romy Soekarno. Dok.TEMPO/Aditia Noviansyah
Sumber Kekayaaan Romy Soekarno, Anggota DPR Baru yang Geser Arteria Dahlan dan Sri Rahayu

Mengintip harta anggota DPR RI periode 2024-2029, Romy Soekarno, yang kerap kali pamer kemewahan, mulai dari naik helikopter hingga jet pribadi.


Kasus Tia Rahmania, Alasan Calon Legislatif Batal Dilantik, Partai Politik Boleh Ambil Keputusan?

5 hari lalu

Caleg terpilih PDIP Tia Rahmania yang diganti dengan Bonnie Triyana. Foto: Instagram @tiarahmania_bantenofficial
Kasus Tia Rahmania, Alasan Calon Legislatif Batal Dilantik, Partai Politik Boleh Ambil Keputusan?

Berkaca dari kasus Tia Rahmania, kader PDIP yang gagal dilantik. Apakah partai politik bisa ambil keputusan?


Viral Kritik Nurul Ghufron di Acara Lemhanas, Tia Rahmania Mengklaim Saat Itu Masih Caleg Terpilih DPR RI

8 hari lalu

Caleg terpilih PDIP Tia Rahmania yang diganti dengan Bonnie Triyana. Foto: Instagram @tiarahmania_bantenofficial
Viral Kritik Nurul Ghufron di Acara Lemhanas, Tia Rahmania Mengklaim Saat Itu Masih Caleg Terpilih DPR RI

Video Tia Rahmania mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di acara Lemhanas viral. Setelah itu ia dikabarkan dipecat dari PDIP.


Penjelasan PDIP soal Pemecatan Tia Rahmania dan Rahmad Widodo Menjelang Pelantikan Anggota DPR Terpilih

9 hari lalu

Caleg terpilih PDIP Tia Rahmania yang diganti dengan Bonnie Triyana. Foto: Instagram @tiarahmania_bantenofficial
Penjelasan PDIP soal Pemecatan Tia Rahmania dan Rahmad Widodo Menjelang Pelantikan Anggota DPR Terpilih

PDIP memberhentikan dua nama anggota DPR terpilih periode 2024-2029 untuk daerah pemilihan Banten I dan Jawa Tengah V.


Tia Rahmania Batal jadi Anggota DPR usai Diberhentikan Status Keanggotaan dari PDIP

10 hari lalu

Caleg terpilih PDIP Tia Rahmania yang diganti dengan Bonnie Triyana. Foto: Instagram @tiarahmania_bantenofficial
Tia Rahmania Batal jadi Anggota DPR usai Diberhentikan Status Keanggotaan dari PDIP

Tia Rahmania meraih suara terbanyak sebagai caleg PDIP dari Dapil Banten i dan seharusnya dilantik sebagai anggota DPR.


Diduga Berupaya Loloskan Cucu Sukarno, PDIP Minta Caleg Terpilih Mundur

10 hari lalu

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan saat mengikuti rapat pengamanan Pemilu 2024 dengan Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 November 2023. Rapat tersebut membahas persiapan pengamanan dan penegakan hukum dalam rangka Pemilu serentak 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Diduga Berupaya Loloskan Cucu Sukarno, PDIP Minta Caleg Terpilih Mundur

Tiga politikus PDIP mengatakan bahwa Sri Rahayu diminta mundur untuk meluluskan cucu mantan presiden Sukarno, Hendra Rahtomo alias Romy Sukarno.


PDIP Berhentikan Dua Anggota DPR Terpilih 2024-2029 di Banten dan Jawa Tengah, Diganti Nama Lain

10 hari lalu

Suasana Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Menteng Jakarta Pusat pada Selasa, 20 Agustus 2024. TEMPO/Desty Luthfiani
PDIP Berhentikan Dua Anggota DPR Terpilih 2024-2029 di Banten dan Jawa Tengah, Diganti Nama Lain

PDIP, memberhentikan dua nama anggota DPR terpilih periode 2024-2029 untuk daerah pemilihan Banten I dan Jawa Tengah V.


Kata Caleg Terpilih DPR Tia Rahmania soal Digantikan Kader Lain dari PDIP

10 hari lalu

Logo PDIP
Kata Caleg Terpilih DPR Tia Rahmania soal Digantikan Kader Lain dari PDIP

PDIP mengganti dua caleg terpilihnya karena dua kader itu telah diberhentikan. Tia Rahmania angkat bicara.


Sepekan Menjelang Pelantikan, Dua Caleg Terpilih PDIP Diganti

10 hari lalu

Logo PDIP
Sepekan Menjelang Pelantikan, Dua Caleg Terpilih PDIP Diganti

PDIP mengganti dua caleg terpilihnya karena dua kader itu telah dipecat.