Salah satu hal penting yang disoroti Wakil Presiden adalah soal kesinambungan kebijakan. Pada masa lalu, karena presiden menjabat dalam waktu tak terbatas, kesinambungan kebijakan bisa dijaga. Pada saat ini, setiap presiden membawa platform dan program yang berbeda. Selain itu, meskipun Indonesia menganut sistem presidensial, presiden Indonesia saat ini tidak memiliki hak veto. Negosiasi dengan partai-partai di DPR menjadi hal yang sangat biasa.
Secara konseptual, kata Wapres, ada empat elemen penting yang menjadi dasar pengambilan kebijakan ekonomi di negara manapun, yakni situasi ekonomi dan politik yang mendasari substansi kebijakan, serta proses hukum dan birokrasi yang mendasari implementasi kebijakan tersebut. Pada dasarnya, kata Boediono, setiap kebijakan merupakan hasil dari interaksi keempatnya. “Dalam dunia riil, interaksi yang terjadi seringkali sangat rumit,” kata Wapres.
Akibat proses politik yang rumit tersebut, Boediono menyatakan bahwa tidak ada jaminan sebuah kebijakan akan tetap mengandung ide-ide bijak yang tidak terdistorsi oleh proses politik yang terjadi saat ia dibuat. Tidak ada jaminan pula bahwa kebijakan tersebut bisa diimplementasikan komplit dan utuh seperti dibayangkan pada saat pembuatannya. Sedari awal, berbagai bias dan kompromi bisa mempengaruhi pembuatannya, sementara saat implementasi, sebuah kebijakan tak akan lepas dari distorsi lapangan. “Tak ada kebijakan yang ideal,” kata Wapres Boediono.
Selanjutnya: banyak rintangan