Para Petinggi Demokrat Keroyok Jokowi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. TEMPO/Tony Hartawan

    Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Petinggi Partai Demokrat yang mengeroyok Gubernur DKI Jakarta bertambah. Anggota Komisi Perhubungan DPR RI, Mulyadi, menyatakan kemacetan di Ibu Kota merupakan tanggung jawab Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Dia mengatakan jumlah kendaraan melebihi pertumbuhan jalan yang ada.

    "Jumlah kendaraan di Jakarta jauh lebih besar dari jalannya sendiri," kata dia kepada Tempo, Rabu, 6 November 2013.

    Sebelumnya, SBY juga melempar tanggung jawab soal kemacetan Jakarta kepada Jokowi--sapaan akrab Gubernur DKI Jakarta. SBY menyampaikan hal itu setelah mendapat sindiran dari pimpinan negara Asia Tenggara dalam pertemuan East Asian Summit 2013. Dia mengatakan, "Saya seperti tertusuk ketemu teman-teman PM (perdana menteri). Saya tidak enak ditanyakan solusi. Yang harus jelaskan bukan saya, tapi Gubernur-nya," kata SBY di Istana Bogor, Senin, 4 November 2013 (Baca: Jakarta Macet, SBY Lempar Tanggung Jawab ke Jokowi).

    Menurut Mulyadi, Jokowi harus memikirkan bagaimana caranya agar masyarakat mau menggunakan transportasi massal yang ada sekarang. Masyarakat, menurut dia, enggan memakai jasa transportasi umum karena keadaannya yang kurang nyaman. "Itu tugas Gubernur DKI Jakarta untuk memikirkan jalan keluarnya," ujar dia.

    Serangan Demokrat juga datang memakai “peluru” lain. Ketua Fraksi Demokrat DPR, Nurhayati Ali Assegaf, mengkritik kinerja setahun Jokowi. Ia sebelumnya juga mengatakan bahwa kebakaran sekitar 1.000 rumah di Kelapa Gading beberapa waktu lalu tidak pernah terjadi pada masa kepemimpinan Fauzi Bowo.

    Nurhayati kembali menyindir Jokowi terkait sikapnya menolak mobil murah. Padahal, saat menjabat Wali Kota Solo, ujar Nurhayati, Jokowi getol mendorong proyek mobil murah Esemka. Politikus Partai Demokrat ini menilai Jokowi seharusnya tidak menolak mobil murah, melainkan menolak keberadaan mobil mewah.  

    Jokowi sudah menangkis kritik SBY (Baca: SBY Lempar Kemacetan ke Jokowi, Ini Kata Jokowi). Tapi, sejauh ini, tidak ada pembelaan dari kubu Jokowi.

    AMRI MAHBUB

    Topik Terhangat:
    Vonis Fathanah | Dinasti Banten | Roy Suryo Marah di Pesawat | Suap Akil Mochtar | Amnesti TKI |

    Berita Terkait:
    Hakim Selingkuh Tak Terima Dipecat
    Diduga Selingkuh, Hakim Cantik Terancam Dipecat
    MA Siap Gelar Sidang Etik Hakim Selingkuh
    Hakim Selingkuh Diseret ke Majelis Kehormatan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.