TEMPO Interaktif, Jakarta:Pembacaan putusan atas kasus yang diajukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengenai Keputusan Presiden tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditunda sampai hari Jumat mendatang (12/11). Kepres No 185/M tahun 2004 itu dianggap DPD telah melanggar kewenangannya seperti diatur dalam Pasal 23F UUD 1945. Alasan penundaan pembacaan putusan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) adalah belum selesainya permusyawaratan hakim sampai pukul 08.00 WIB pagi tadi. Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie pada awalnya menganggap kasus ini cukup sederhana. Namun ternyata, kasus ini membutuhkan kajian yang lebih mendalam, sehingga sampai pagi tadi majelis hakim belum mencapai suatu kesepakatan dan masih dalam proses perdebatan. Selain itu, masalah lain juga timbul karena ada satu hakim yang belum membaca dan memberi pendapatnya, dikarenakan baru pulang dari luar negeri. Sidang penundaan yang diselenggarakan pada pukul 09.00 WIB pagi tadi, Rabu (10/11) dihadiri oleh kesembilan majelis hakim. Dari BPK, dihadiri oleh Ketua BPK Satrio B Joedono.Indriani Dyah-Tempo
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya
3 jam lalu
PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya
Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.
PPP Minta Dukungan PKB di Sidang Sengketa Pileg, Muhaimin Siapkan Ini
13 jam lalu
PPP Minta Dukungan PKB di Sidang Sengketa Pileg, Muhaimin Siapkan Ini
PPP menyatakan gugatan sengketa Pileg 2024 dilayangkan karena menilai ada kesalahan pencatatan suara di KPU.
PPP Akui Rencana Pertemuan dengan Prabowo dalam Waktu Dekat
14 jam lalu
PPP Akui Rencana Pertemuan dengan Prabowo dalam Waktu Dekat
PPP mengkonfirmasi pihaknya akan menemui Prabowo Subianto usai pilpres 2024 selesai. Namun PPP menegaskan arah politiknya akan dibahas dalam Rapimnas.
Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong
16 jam lalu
Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong
Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.
PPP Akan Bahas Arah Politik Pasca Pilpres 2024 dalam Rapimnas
16 jam lalu
PPP Akan Bahas Arah Politik Pasca Pilpres 2024 dalam Rapimnas
Pilpres 2024 baru saja selesai, PPP belum menentukan arah politiknya karena masih fokus untuk sengketa pileg di MK.
Bagaimana Peluang PPP Lolos ke Senayan Berbekal Gugatan ke MK?
16 jam lalu
Bagaimana Peluang PPP Lolos ke Senayan Berbekal Gugatan ke MK?
Pengamat politik menanggapi mengenai peluang PPP mendapatkan kursi DPR RI lewat permohonan sengketa pemilu ke MK.
Ketua MK Pertanyakan Perbedaan Tanda Tangan di Dokumen Pemohon Sengketa Pemilu
1 hari lalu
Ketua MK Pertanyakan Perbedaan Tanda Tangan di Dokumen Pemohon Sengketa Pemilu
Ketua MK Suhartoyo mengungkapkan ada tanda tangan berbeda dalam dokumen permohonan caln anggota DPD Riau.
Gugat Hasil Pemilu ke MK, Caleg PAN Soroti Oligarki Partainya
1 hari lalu
Gugat Hasil Pemilu ke MK, Caleg PAN Soroti Oligarki Partainya
Caleg petahana DPR RI dari PAN, Sungkono, menyoroti oligarki dalam tubuh partainya lewat permohonan sengketa pileg.
Sederet Fakta Sidang Perdana Sengketa Pileg di MK, Beda Posisi Anwar Usman dan Arsul Sani
1 hari lalu
Sederet Fakta Sidang Perdana Sengketa Pileg di MK, Beda Posisi Anwar Usman dan Arsul Sani
MK menggelar sidang perdana sengketa pileg DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, dan DPD RI hari ini. Berikut sederet faktanya.
Ada Pemohon Sengketa Pileg Tak Hadir di MK, Saldi Isra: Berarti Tidak Serius
1 hari lalu
Ada Pemohon Sengketa Pileg Tak Hadir di MK, Saldi Isra: Berarti Tidak Serius
Hakim MK Saldi Isra menegur sejumlah pemohon sengketa pileg yang tidak hadir dalam sidang pada hari ini.
