PDIP Tak Keberatan Bendera Aceh Mirip GAM

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bendera Aceh berlambang bulan sabit. ANTARA/Ampelsa

    Bendera Aceh berlambang bulan sabit. ANTARA/Ampelsa

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  Zainun Ahmadi meminta Kementerian Dalam Negeri tak  bereaksi berlebihan atas keinginan masyarakat Aceh memiliki bendera sendiri. Pemerintah diminta segera memutuskan ihwal polemik bendera ini.

    "Boleh mengibarkan bendera asalkan diberi batasan," kata Zainun saat dihubungi, Senin, 12 Agustus 2013. Dia mengaku heran pemerintah khawatir berlebihan hanya karena masalah bendera.

    Zainun minta pemerintah menuruti keinginan masyarakat Aceh untuk memiliki bendera yang mirip bendera Gerakan Aceh Merdeka. Hanya saja, pemerintah mesti tegas mengenai batas waktu pengibaran. Pengibaran bendera mirip gerakan separatis itu hanya bisa dilakukan dalam kurun waktu tertentu. "Selebihnya mereka harus mengibarkan bendera Merah Putih," kata dia.

    Zainun mengatakan, kepanikan yang berlebihan dari pemerintah di Jakarta justru akan membuat senang mereka yang tak suka dengan perdamaian di Aceh. Hal ini bisa dipakai oleh kelompok tertentu menyulut konflik horizontal di Serambi Mekah.

    Menurut dia, semakin lama polemik ini dibiarkan, hubungan antara mereka yang pro dan yang kontra juga bakal  makin meruncing. "Lagipula, apakah akan muncul pemberontakan hanya karena sebuah bendera," ujar dia.

    WAYAN AGUS PURNOMO


    Topik Terhangat:
    Arus Balik Lebaran
    | Ahok vs Lulung | Sisca Yofie | Penembakan Polisi | Bom Vihara Ekayana

    Berita Terpopuler:
    Kisah Pembunuhan Sisca Yofie Versi Pelaku

    Haji Lulung Tak Mau Lagi Diadu dengan Ahok

    Ayah Pembunuh Sisca Yofie Menyesal dan Malu

    Eggi Sudjana Mengeluh Jarang Diwawancara Wartawan

    Ini Kejanggalan Pengakuan Pembunuh Sisca Yofie 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.