Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sekolah Antikorupsi Kritik Rendahnya Serapan Anggaran Aceh

image-gnews
Sejumlah anak bermain air di Desa Alue Bue Jalan, Peureulak Barat, Aceh Timur, Aceh, 18 Februari 2017. Banjir akibat tingginya intensitas hujan tersebut merendam puluhan rumah warga dan ratusan hektar lahan persawahan siap panen di Kecamatan Darul Aman dan Pereulak Barat. ANTARA/Syifa Yulinnas
Sejumlah anak bermain air di Desa Alue Bue Jalan, Peureulak Barat, Aceh Timur, Aceh, 18 Februari 2017. Banjir akibat tingginya intensitas hujan tersebut merendam puluhan rumah warga dan ratusan hektar lahan persawahan siap panen di Kecamatan Darul Aman dan Pereulak Barat. ANTARA/Syifa Yulinnas
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekolah Antikorupsi Aceh (Saka) mengkritik Pemerintah Aceh yang tidak maksimal menyerap anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana. “Serapan anggaran sejauh ini baru 33 persen atau Rp 4,8 triliun dari Rp14,733 triliun total Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2017. Ini jelas tidak mencapai target,” kata Mahmuddin, Kepala Sekolah Saka, Banda Aceh, Jumat 28 Juli 2017.

Informasi  tentang penyerapan anggaran Aceh bisa diakses di situs Percepatan dan Pengendalian Kegiatan (P2K) APBA, Provinsi Aceh.

Menurut Mahmuddin, jika serapan anggaran ini dikaji lebih jauh, anggaran yang terserap juga hanya untuk belanja tidak langsung atau belanja pegawai. “Sedangkan untuk belanja langsung seperti infrastruktur serapannya masih sangat rendah,” kata dia.

Saka Aceh meminta Gubernur Aceh yang baru untuk mendesak Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) agar mendongkrak realisasi APBA. Soalnya, saat ini 9 SKPA baru menyerap anggaran di bawah 20 persen dan 20 SKPA baru menyerap anggaran di bawah 30 persen.

“Kami mengingatkan agar eksekutif tidak mengulangi rendahnya realisasi anggaran tahun ini dan sebelumnya pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini sangat merugikan masyarakat,” ujar Mahmuddin.

Pada tahun 2016, APBA yang mampu diserap di bawah 90 persen, dari pagu yang Rp 12,77 triliun. Penyerapan oleh tiap SKPA tidak merata, dalam kisaran angka 64,24 persen, 81,79 persen atau hanya 82,91 persen. Untuk itu perencanaan yang matang, dan fungsi pengawasan legislatif harus benar-benar dilaksanakan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Dewan tidak boleh selalu sibuk dengan dana aspirasi dan kunjungan kerja yang tidak jelas azas manfaatnya bagi rakyat aceh,” kata Mahmuddin.

Sekolah Antikorupsi Aceh menilai, rendahnya serapan anggaran tahun 2017 berdampak pada lambannya tingkat pertumbuhan ekonomi Aceh. Selain itu, inflasi di Aceh menjadi sangat tinggi dibandingkan dengan daerah lain.

“Karena itu kami mendesak eksekutif dan legislatif jangan lamban dalam mengambil tindakan terkait rendahnya serapan anggaran, mengingat proses pembangunan aceh saat ini masih begitu lemah. Dalam hal ini rakyatlah yang rugi, bukan eksekutif dan legislatif,” ujar Mahmuddin.

YOSEP

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kongres PSSI 2024: Erick Thohir Ungkap Kemendagri Beri Lampu Hijau Revisi Peraturan APBD, Bisa Dipakai untuk Sepak Bola

11 hari lalu

Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan sambutan saat pembukaan Kongres Biasa PSSI 2024 di Hotel Shanghai-La, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam Kongres Biasa PSSI tahun ini membahas tentang transformasi Liga 1, regulations baru pemain asing hingga audit keuangan federasi perkembangan Training Center di IKN. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kongres PSSI 2024: Erick Thohir Ungkap Kemendagri Beri Lampu Hijau Revisi Peraturan APBD, Bisa Dipakai untuk Sepak Bola

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan hal ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mendukung transformasi sepak bola Indonesia.


Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Bambu Kuning Pekanbaru, Proyek dengan Anggaran Rp 902 Miliar

21 hari lalu

Presiden Joko Widodo meresmikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALDT) Bambu Kuning di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Jumat, 31 Mei 2024.   Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Bambu Kuning Pekanbaru, Proyek dengan Anggaran Rp 902 Miliar

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALDT) Bambu Kuning di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Jumat, 31 Mei 2024.


Alasan Pemerintah Cairkan Gaji ke-13 PNS pada Juni 2024

25 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Alasan Pemerintah Cairkan Gaji ke-13 PNS pada Juni 2024

Pemerintah akhirnya akan memberikan gaji ke-13 pegawai negeri sipil (PNS) pada Juni 2024. Apa alasannya?


Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemda Percepat Realisasi Belanja APBD

39 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemda Percepat Realisasi Belanja APBD

Tito Karnavian menekankan pentingnya realisasi APBD dalam pengendalian tingkat inflasi.


Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

22 April 2024

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie memantau TPS terdampak banjir di Kompleks  Maharta, Pondok Aren, Rabu 14 Februari 2024. Tempo/Muhammad Iqbal
Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.


Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

6 April 2024

Anggota  DPRD Kabupaten Maluku Tengah  memecahkan kaca karena dana pokok pikiran (pokir) belum cair. Dok. Istimewa
Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?


Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

6 Maret 2024

Pekerja merapikan kotak suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Tangerang Selatan di Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa, 17 November 2020. Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020 diikuti tiga pasang calon Wali kota dan Wakil Wali kota. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.


APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

18 Februari 2024

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.


5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

7 Februari 2024

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?


Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

6 Februari 2024

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.