Sekolah Antikorupsi Kritik Rendahnya Serapan Anggaran Aceh

Sejumlah anak bermain air di Desa Alue Bue Jalan, Peureulak Barat, Aceh Timur, Aceh, 18 Februari 2017. Banjir akibat tingginya intensitas hujan tersebut merendam puluhan rumah warga dan ratusan hektar lahan persawahan siap panen di Kecamatan Darul Aman dan Pereulak Barat. ANTARA/Syifa Yulinnas
Sejumlah anak bermain air di Desa Alue Bue Jalan, Peureulak Barat, Aceh Timur, Aceh, 18 Februari 2017. Banjir akibat tingginya intensitas hujan tersebut merendam puluhan rumah warga dan ratusan hektar lahan persawahan siap panen di Kecamatan Darul Aman dan Pereulak Barat. ANTARA/Syifa Yulinnas

TEMPO.CO, Jakarta - Sekolah Antikorupsi Aceh (Saka) mengkritik Pemerintah Aceh yang tidak maksimal menyerap anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana. “Serapan anggaran sejauh ini baru 33 persen atau Rp 4,8 triliun dari Rp14,733 triliun total Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2017. Ini jelas tidak mencapai target,” kata Mahmuddin, Kepala Sekolah Saka, Banda Aceh, Jumat 28 Juli 2017.

Informasi  tentang penyerapan anggaran Aceh bisa diakses di situs Percepatan dan Pengendalian Kegiatan (P2K) APBA, Provinsi Aceh.

Menurut Mahmuddin, jika serapan anggaran ini dikaji lebih jauh, anggaran yang terserap juga hanya untuk belanja tidak langsung atau belanja pegawai. “Sedangkan untuk belanja langsung seperti infrastruktur serapannya masih sangat rendah,” kata dia.

Saka Aceh meminta Gubernur Aceh yang baru untuk mendesak Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) agar mendongkrak realisasi APBA. Soalnya, saat ini 9 SKPA baru menyerap anggaran di bawah 20 persen dan 20 SKPA baru menyerap anggaran di bawah 30 persen.

“Kami mengingatkan agar eksekutif tidak mengulangi rendahnya realisasi anggaran tahun ini dan sebelumnya pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini sangat merugikan masyarakat,” ujar Mahmuddin.

Pada tahun 2016, APBA yang mampu diserap di bawah 90 persen, dari pagu yang Rp 12,77 triliun. Penyerapan oleh tiap SKPA tidak merata, dalam kisaran angka 64,24 persen, 81,79 persen atau hanya 82,91 persen. Untuk itu perencanaan yang matang, dan fungsi pengawasan legislatif harus benar-benar dilaksanakan.

“Dewan tidak boleh selalu sibuk dengan dana aspirasi dan kunjungan kerja yang tidak jelas azas manfaatnya bagi rakyat aceh,” kata Mahmuddin.

Sekolah Antikorupsi Aceh menilai, rendahnya serapan anggaran tahun 2017 berdampak pada lambannya tingkat pertumbuhan ekonomi Aceh. Selain itu, inflasi di Aceh menjadi sangat tinggi dibandingkan dengan daerah lain.

“Karena itu kami mendesak eksekutif dan legislatif jangan lamban dalam mengambil tindakan terkait rendahnya serapan anggaran, mengingat proses pembangunan aceh saat ini masih begitu lemah. Dalam hal ini rakyatlah yang rugi, bukan eksekutif dan legislatif,” ujar Mahmuddin.

YOSEP








Erick Thohir Jadi Ketua Umum PSSI, Bolehkah Rangkap Jabatan Menteri BUMN?

40 hari lalu

Ketua Umum PSSI terpilih Erick Thohir (tengah) berjabat tangan dengan mantan Calon Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti (kiri) disaksikan Ketua Umum PSSI periode 2019-2023 Mochamad Iriawan (kanan) pada Kongres Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (KLB PSSI) 2023 di Jakarta, Kamis (16/2/2023). Dalam kongres tersebut Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 setelah meraih 64 suara voters dari 87 voters. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Erick Thohir Jadi Ketua Umum PSSI, Bolehkah Rangkap Jabatan Menteri BUMN?

Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Apakah dengan begitu dia harus melepas jabatan Menteri BUMN?


DKI Akan Gunakan Dana Non APBD untuk Penataan Kawasan Kumuh

41 hari lalu

Perkampungan kumuh pinggir kali, Tanah Tinggi, Jakarta, Kamis 20 Januari 2022. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut angka kemiskinan Indonesia turun dari 27,54 juta orang pada Maret 2021 menjadi 26,5 juta orang pada September 2021. TEMPO/Subekti.
DKI Akan Gunakan Dana Non APBD untuk Penataan Kawasan Kumuh

Pemprov DKI akan menggunakan dana non APBD untuk membenahi kawasan kumuh.


Warga Solo Keluhkan Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan, 2 Fraksi DPRD Minta Gibran Beri Respons

50 hari lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan keterangan kepada awak media di Solo, Jawa Tengah, Senin (2/1/2023). (Antara/Aris Wasita)
Warga Solo Keluhkan Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan, 2 Fraksi DPRD Minta Gibran Beri Respons

Keputusan Wali Kota Gibran Rakabuming Raka menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) 2023 dikeluhkan banyak warga.


BPS Sebut Kebijakan Fiskal dan Moneter Jaga Daya Beli dan Aktivitas Ekonomi 2022

50 hari lalu

Buruh pekerja bangunan menyelesaikan pembangunan gedung bertingkat di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa, 26 Juli 2018. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan upah nominal harian buruh bangunan termasuk tukang bukan mandor pada Mei 2018 naik 0,12 persen dibanding April 2018, atau naik dari Rp 85.983,00 menjadi Rp 86.104,00 per hari pada Mei 2018. TEMPO/Tony Hartawan
BPS Sebut Kebijakan Fiskal dan Moneter Jaga Daya Beli dan Aktivitas Ekonomi 2022

BPS mencatat bagaimana kebijakan pemerintah melalui konsolidasi fiskal dan moneter sepanjang 2022.


Peserta Nonformal Jauh dari Target, BPJS Ketenagakerjaan Depok Dorong CSR Perusahaan

58 hari lalu

Seorang marbot Masjid Al Jauhariyah membersihkan masjidnya di Jakarta Timur, 28 November 2022. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong para guru ngaji, marbot masjid dan pengurus gereja bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. TEMPO/Fardi Bestari
Peserta Nonformal Jauh dari Target, BPJS Ketenagakerjaan Depok Dorong CSR Perusahaan

BPJS Ketenagakerjaan Depok juga mengupayakan Perda untuk menanggung pekerja rentan dan nonformal dapat tercover di APBD.


Ramai Permintaan Masa Jabatan Diperpanjang Hingga 9 Tahun, Berapa Gaji Kepala Desa?

24 Januari 2023

Ribuan Kepala Desa se - Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ramai Permintaan Masa Jabatan Diperpanjang Hingga 9 Tahun, Berapa Gaji Kepala Desa?

Ratusan Kepala Desa menggelar aksi pekan lalu menuntut masa jabatan diperpanjang menjadi 9 tahun per periode. Berapa gaji mereka sebetulnya?


Sepuluh Provinsi Memiliki Penduduk Miskin di Atas 11,9 Persen, Papua Nomor Satu

20 Januari 2023

Suasana Kantor Gubernur Papua pascapenangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, Papua, Selasa, 10 Januari 2023. Pengamanan Kantor Gubernur Papua dilakukan pascapenangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe oleh KPK. ANTARA/Gusti Tanati
Sepuluh Provinsi Memiliki Penduduk Miskin di Atas 11,9 Persen, Papua Nomor Satu

Daftar 10 provinsi yang memiliki banyak penduduk miskin di Indonesia per September 2022. Provinsi Papua nomor satu.


10 Provinsi Kaya di Indonesia, DKI Jakarta Pertama

20 Januari 2023

Foto udara suasana lalu lintas dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Pinisi, di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin, 9 Januari 2023. Menurut data dari perusahaan konsultasi global untuk real estate, pariwisata, dan pembangunan ekonomi, Resonance Consultancy, Jakarta berada di peringkat ke-89 terbaik di dunia tahun 2023 atau 'World's Best Cities' 2023. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
10 Provinsi Kaya di Indonesia, DKI Jakarta Pertama

Daftar provinsi tajir di Indonesia berdasarkan APBD 2021, urutan pertama adalah DKI Jakarta


Berita Terpopuler: Mulai Nilai Tukar Rupiah Melemah hingga Nasib Bank Perkreditan Rakyat

18 Januari 2023

Aktivitas pelayanan penukaran mata uang asing di kawasan Kwitang, Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2020. Nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup berbalik menguat 5 poin atau 0,03 persen ke level Rp14.625 per dolar AS pada Selasa (4/8) sore. TEMPO/Tony Hartawan
Berita Terpopuler: Mulai Nilai Tukar Rupiah Melemah hingga Nasib Bank Perkreditan Rakyat

Berita terpopuler di Tempo.co. Mulai dari analisa kondisi Rupiah yang sempat melemah hingga nasib bank perkreditan rakyat.


Kantor Satpol PP Numpang di Kecamatan, Arifin Curhat Anak Buahnya Keleleran

18 Januari 2023

Seorang wanita mengamuk saat satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Jakarta Timur melakukan penggusuran bangunan di bantaran Kali Ciliwung di Jalan IPN Kebon Nanas, Jakarta, Kamis 12 Januari 2023. Sejumlah warga penghuni bantaran Kali Ciliwung mengaku memiliki bukti surat kepemilikan tanah dan melakukan perlawanan saat penggusuran. TEMPO/Subekti.
Kantor Satpol PP Numpang di Kecamatan, Arifin Curhat Anak Buahnya Keleleran

Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPKAD) diharap dapat menyiapkan tempat yang sudah tidak dikelola untuk bisa digunakan sebagai kantor Satpol PP.