TEMPO.CO, Jakarta - Sekolah Antikorupsi Aceh (Saka) mengkritik Pemerintah Aceh yang tidak maksimal menyerap anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana. “Serapan anggaran sejauh ini baru 33 persen atau Rp 4,8 triliun dari Rp14,733 triliun total Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2017. Ini jelas tidak mencapai target,” kata Mahmuddin, Kepala Sekolah Saka, Banda Aceh, Jumat 28 Juli 2017.
Informasi tentang penyerapan anggaran Aceh bisa diakses di situs Percepatan dan Pengendalian Kegiatan (P2K) APBA, Provinsi Aceh.
Menurut Mahmuddin, jika serapan anggaran ini dikaji lebih jauh, anggaran yang terserap juga hanya untuk belanja tidak langsung atau belanja pegawai. “Sedangkan untuk belanja langsung seperti infrastruktur serapannya masih sangat rendah,” kata dia.
Saka Aceh meminta Gubernur Aceh yang baru untuk mendesak Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) agar mendongkrak realisasi APBA. Soalnya, saat ini 9 SKPA baru menyerap anggaran di bawah 20 persen dan 20 SKPA baru menyerap anggaran di bawah 30 persen.
“Kami mengingatkan agar eksekutif tidak mengulangi rendahnya realisasi anggaran tahun ini dan sebelumnya pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini sangat merugikan masyarakat,” ujar Mahmuddin.
Pada tahun 2016, APBA yang mampu diserap di bawah 90 persen, dari pagu yang Rp 12,77 triliun. Penyerapan oleh tiap SKPA tidak merata, dalam kisaran angka 64,24 persen, 81,79 persen atau hanya 82,91 persen. Untuk itu perencanaan yang matang, dan fungsi pengawasan legislatif harus benar-benar dilaksanakan.
“Dewan tidak boleh selalu sibuk dengan dana aspirasi dan kunjungan kerja yang tidak jelas azas manfaatnya bagi rakyat aceh,” kata Mahmuddin.
Sekolah Antikorupsi Aceh menilai, rendahnya serapan anggaran tahun 2017 berdampak pada lambannya tingkat pertumbuhan ekonomi Aceh. Selain itu, inflasi di Aceh menjadi sangat tinggi dibandingkan dengan daerah lain.
“Karena itu kami mendesak eksekutif dan legislatif jangan lamban dalam mengambil tindakan terkait rendahnya serapan anggaran, mengingat proses pembangunan aceh saat ini masih begitu lemah. Dalam hal ini rakyatlah yang rugi, bukan eksekutif dan legislatif,” ujar Mahmuddin.
YOSEP
