MK Tolak Permohonan Judicial Review UU Surat Utang Negara
Jumat, 29 Oktober 2004 12:27 WIB
Bagikan
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan judicial review atas UU No.24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (SUN) dalam sidang yang berlangsung sejak pukul 10.20 WIB, Jumat (29/10). Pemohon terdiri dari 11 organisasi seperti APHI, PBHI, ICEC, LBH APIK. Namun dalam sidang ini tidak ada seorang pun dari pemohon yang hadir. Pemohon hanya diwakili seorang kuasa hukumnya, Ecoline Situmorang. Ketika dimintai tanggapan mengenai penolakan MK, Ecoline mengaku tidak mengusai permasalahan dan menyarankan untuk meminta keterangan kepada kuasa hukum yang lain seperti Hotma Timbul.MK menolak permohonan tersebut, khususnya pasal 20 karena MK berpendapat penerbitan SUN yang tidak berhubungan dengan kebijakan pemulihan ekonomi akibat krisis moneter, adalah wajar dan wajib dilakukan oleh negara. Disamping itu, ada dua hakim yang menganggap pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan judicial review karena tidak memenuhi syarat dalam pasal 51 ayat 1. Majelis hakim menganggap kerugian yang diajukan pemohon tidak spesifik, tidak aktual, atau potensial yang berkaitan dengan berlakunya undang-undang tersebut. Indriani Dyah Setiowati - Tempo
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya
3 jam lalu
PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya
Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.
PPP Minta Dukungan PKB di Sidang Sengketa Pileg, Muhaimin Siapkan Ini
13 jam lalu
PPP Minta Dukungan PKB di Sidang Sengketa Pileg, Muhaimin Siapkan Ini
PPP menyatakan gugatan sengketa Pileg 2024 dilayangkan karena menilai ada kesalahan pencatatan suara di KPU.
PPP Akui Rencana Pertemuan dengan Prabowo dalam Waktu Dekat
14 jam lalu
PPP Akui Rencana Pertemuan dengan Prabowo dalam Waktu Dekat
PPP mengkonfirmasi pihaknya akan menemui Prabowo Subianto usai pilpres 2024 selesai. Namun PPP menegaskan arah politiknya akan dibahas dalam Rapimnas.
PPP Akan Bahas Arah Politik Pasca Pilpres 2024 dalam Rapimnas
16 jam lalu
PPP Akan Bahas Arah Politik Pasca Pilpres 2024 dalam Rapimnas
Pilpres 2024 baru saja selesai, PPP belum menentukan arah politiknya karena masih fokus untuk sengketa pileg di MK.
Bagaimana Peluang PPP Lolos ke Senayan Berbekal Gugatan ke MK?
16 jam lalu
Bagaimana Peluang PPP Lolos ke Senayan Berbekal Gugatan ke MK?
Pengamat politik menanggapi mengenai peluang PPP mendapatkan kursi DPR RI lewat permohonan sengketa pemilu ke MK.
Ketua MK Pertanyakan Perbedaan Tanda Tangan di Dokumen Pemohon Sengketa Pemilu
1 hari lalu
Ketua MK Pertanyakan Perbedaan Tanda Tangan di Dokumen Pemohon Sengketa Pemilu
Ketua MK Suhartoyo mengungkapkan ada tanda tangan berbeda dalam dokumen permohonan caln anggota DPD Riau.
Gugat Hasil Pemilu ke MK, Caleg PAN Soroti Oligarki Partainya
1 hari lalu
Gugat Hasil Pemilu ke MK, Caleg PAN Soroti Oligarki Partainya
Caleg petahana DPR RI dari PAN, Sungkono, menyoroti oligarki dalam tubuh partainya lewat permohonan sengketa pileg.
Sederet Fakta Sidang Perdana Sengketa Pileg di MK, Beda Posisi Anwar Usman dan Arsul Sani
1 hari lalu
Sederet Fakta Sidang Perdana Sengketa Pileg di MK, Beda Posisi Anwar Usman dan Arsul Sani
MK menggelar sidang perdana sengketa pileg DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, dan DPD RI hari ini. Berikut sederet faktanya.
Ada Pemohon Sengketa Pileg Tak Hadir di MK, Saldi Isra: Berarti Tidak Serius
1 hari lalu
Ada Pemohon Sengketa Pileg Tak Hadir di MK, Saldi Isra: Berarti Tidak Serius
Hakim MK Saldi Isra menegur sejumlah pemohon sengketa pileg yang tidak hadir dalam sidang pada hari ini.
Daftar Gugatan dalam Sengketa Pileg di MK Mulai Hari Ini, Pemohon Telah Siapkan Bukti dan Saksi
1 hari lalu
Daftar Gugatan dalam Sengketa Pileg di MK Mulai Hari Ini, Pemohon Telah Siapkan Bukti dan Saksi
Sengketa Pileg 2024 di MK tidak hanya sekadar proses hukum, tetapi juga merupakan cerminan dari dinamika politik dan demokrasi di Indonesia. Apa saja gugatannya?
