Pukat: Ungkap Hambalang, KPK Terganjal Kekuasaan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pembangunan Stadion Hambalang di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat,  (26/7).  ANTARA/Jafkhairi

    Pembangunan Stadion Hambalang di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat, (26/7). ANTARA/Jafkhairi

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Hifdzil Alim menilai lambannya pengungkapan kasus Proyek Hambalang disebabkan Komisi Pemberantasan Korupsi ingin mengungkap semua aktor yang berperan. Namun, kata dia, penuntasan terhalang kekuasaan.

    “Ujung-ujungnya, ya, memang ke situ (kekuasaan) hubungannya,” kata Hifdzil saat dihubungi, Jumat, 5 Juli 2013.

    Menurut dia, kasus Proyek Hambalang digangsir oleh banyak pejabat legislatif dan eksekutif. KPK, lanjut dia, berupaya mengumpulkan semua alat bukti yang mendukung pengejaran yang luas ini. "Ketika itulah KPK terganjal faktor kekuasaan," ujar dia.

    Selain itu, kata Hifdzil, masih ada hal yang belum bisa dibongkar oleh KPK dalam kasus ini. Salah satu contohnya, KPK masih belum bisa membuktikan kapan terjadinya penerimaan gratifikasi yang diduga dilakukan Anas Urbaningrum. “Saat Anas masih jadi anggota dewan atau sudah jadi ketua umum partai demokrat, karena perbedaan waktunya sangat tipis,” kata Hifdzil.

    Perbedaan jabatan Anas ini, kata Hifdzil, akan menentukan pasal mana yang akan dipakai untuk menjerat Anas. Jika penerimaan gratifikasi tersebut terjadi saat Anas masih jadi anggota dewan, maka Anas akan dikenakan pasal gratifikasi. Namun, jika dilakukan saat sudah menjadi ketua partai, maka akan dikenakan pasal penyuapan. “Unsur pidananya, kan, harus ditentukan,” kata Hifdzil.

    Dalam hal ini, kata Hifdzil, KPK memang harus hati-hati dalam mengambil langkah. Karena jika salah membuktikan, menurut Hifdzil, KPK akan mencoreng arang di muka sendiri. Kasus Proyek Hambalang sendiri dianggapnya berbeda dengan kasus korupsi lainnya.

    Kemarin, kalangan pegiat antikorupsi mengaku heran dengan sikap KPK dalam menangani kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Ketua Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Yenti Garnasih menilai, kondisi ini memunculkan spekulasi bahwa KPK tidak maksimal mengusut kasus karena faktor intervensi atau takut kepada kekuasaan. Lebih lengkap soal kasus Proyek Hambalang.

    TRI ARTINING PUTRI

    Topik Terhangat:
    Tarif Progresif KRL
     | Bursa Capres 2014 | Ribut Kabut Asap | PKS Didepak? | Puncak HUT Jakarta


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.