Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kapoltabes Yogyakarta Diperiksa Panwaslu

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Yogyakarta:Kapoltabes Yogyakarta, Komisaris Besar Pol. Condro Kirono, Jumat (13/8) memenuhi panggilan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Yogayakarta. Condro dimintai keterangan selama hampir dua jam oleh tim Panwas di kantor Panwaslu Kota Yogyakarta. "Sudah saya jelaskan semuanya kepada Panwaslu. Selengkapnya silakan tanya kepada Panwaslu," kata Condro kepada puluhan wartawan yang sudah menunggu sejak pemeriksaan berlangsung. Setelah mengatakan demikian, Condro langsung bergegas meninggalkan kantor Panwaslu.Sementara Ketua Panwaslu Kota Yogyakarta, Teguh Basuki, didampingi semua anggotanya kepada wartawan mengatakan, apa yang disampaikan Kapoltabes kepada Panwas sama dengan penjelasan Kapoltabes sebelumnya. Kaus bergambar capres itu, kata Teguh, menurut Kapoltabes adalah milik adik iparnya Seno Riyakudu."Untuk masalah netralitas, kesimpulan sementara kami, kami tidak menemukan unsur kesengajaan ketidaknetralan institusi Polri, khususnya Kapoltabes Yogyakarta. Namun demikian, kami tetap akan melakukan rapat pleno karena bisa jadi ada informasi atau data lain sehingga kesimpulan kami belum lah kesimpulan final," kata Teguh.Menurut Teguh, berpijak pada UU Nomor 23 tahun 2003, wewenang Panwaslu hanya pada tiga hal, yaitu masalah sengketa pemilu, pidana pemilu dan administratif pemilu. Kasus tidak netralnya Polri, kata dia, sebenarnya bukan tanggung jawab Panwaslu. "Kami mengusut ini karena kami ikut bertanggung jawab secara moral kepada publik," kata dia.Dikatakan Teguh, sebelum memanggil Kapoltabes, pihaknya sudah mengumpulkan data dari pihak-pihak yang terkait, termasuk Seno Riyakudu. Panwas, kata dia, juga sudah menemui PT Bimaputra Expres selaku jasa ekspedisi angkut barang. Panwas, lanjutnya, juga sudah menghubungi DPD PDIP Jakarta selaku pengirim delapan karung kaus."Memang ada beberapa hal yang perlu kita perjelas, misalnya tentang invois (resi pengiriman). Kita perlu cek lagi apakah itu baru atau tidak. Yang jelas untuk masalah ini, Panwas Kota Yogyakarta selalu koordinasi dengan Panwas tingkat provinsi dan Panwaslu Pusat karena kami secara moral bertanggung jawab untuk menyelesaikannya," kata Teguh.Mengenai informasi dari Kapoltabes, kata Teguh, pihaknya tidak perlu lagi memanggil atau meminta keterangan dari Condro. Begitu juga dengan Seno Riyakudu, informasi dari adik ipar Kapoltabes dinilai sudah cukup. "Sekarang hanya tinggal pleno saja. Semua data sudah kita himpun mulai dari pengirim di Jakarta sampai pada tetangga-tetangga Seno Riyakudu yang menerima kaus," kata Teguh.Tentang kaus bergambar capres itu, kata Teguh, data yang diperoleh Panwas menyebutkan memang benar dikirimkan oleh Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, Sumiyati Sukarno. Kaus itu dikirim kepada Seno dengan alamat Kapoltabes Yogyakarta Jalan Reksobayan 1 Yogyakarta.Menurutnya, hasil pleno Panwas nantinya akan dilaporkan kepada Panwas tingkat provinsi dan Panwaslu Pusat. "Kami tidak punya kewajiban untuk melaporkan hasilnya kepada kepolisian. Tapi kalau ada nilai positifnya, tentu akan kami sajikan kepada kepolisian tentang hasil pengusutan kami," kata Teguh. Syaiful Amin - Tempo News Room
Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

10 jam lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.


Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

14 jam lalu

Panglima TPNPB Kodap VIII Intan Jaya Brigadir General Undius Kogeya bersama pasukannya. Sumber: TPNPB OPM
Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.


Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

17 jam lalu

Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus (kanan), Kasat Lantas Polres Bogor AKP Dicky Anggi Pranata (tengah) melakukan penutupan jalan menuju kawasan Puncak saat pemberlakuan Car Free Night di Tol Jagorawi pintu keluar Gadog, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 31 Desember 2022. Polres Bogor memberlakukan Car Free Night di kawasan Puncak pada malam Tahun Baru mulai pukul 18.00 WIB 31 Desember 2022 hingga pukul 06.00 WIB 1 Januari 2023, arus lalu lintas menuju Puncak atau Cianjur dialihkan melalui Jonggol atau Sukabumi. Hal ini guna mengatur arus masuknya agar tercipta kelancaran dalam perjalanan saat car free night di malam pergantian tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.


Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

18 jam lalu

Polisi militer memeriksa kendaraan dinas TNI saat pelaksanaan operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi di bypass jalan Jenderal A. Yani, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023. Detasemen Polisi Militer Kogartap I Jakarta menggelar razia rotator dan mobil pelat TNI. TEMPO/Tony Hartawan
Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.


Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

19 jam lalu

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Anis Hidayah memaparkan catatan penegakan hak asasi manusia (HAM) sepanjang 2023 di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis 25 Januari 2024. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin.
Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.


TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

22 jam lalu

Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto usai upacara pembukaan gelar Operasi Penegakan Ketertiban (Opsgaktib) dan Yustisi Pom TNI TA 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.


TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

23 jam lalu

Sebby Sambom. phaul-heger.blogspot.com
TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.


37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

Sebuah pesan tertulis di belakang pakaian petugas seleksi  nasional Polri jalur sarjana SIPSS 2024 di komplek Akademi Kepolisian Semarang, Jumat 1 Maret 2024. Polri mengikuti negara negara besar seperti Amerika, Australia dan Inggris yang membuka kesempatan kepada penyandang Disabilitas untuk ikut seleksi ini. TEMPO/Budi Purwanto
37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat


30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

1 hari lalu

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memeriksa pasukan pada apel gelar pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Ketupat 2024 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu, 3 April 2024. Operasi Ketupat yang digelar pada 4-16 April bertujuan untuk menjaga kelancaran dan keamanan arus mudik hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah dengan mengerahkan 155.165 personel gabungan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

Polri akan memindakan puluhan ribu anggotanya ke IKN dalam empat tahap hingga 2040


PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

2 hari lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.