TEMPO Interaktif, Palembang:Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memastikan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar, Kamis (12/8). Demikian diungkapkan calon presiden dari Partai Demokrat tersebut usai melakukan silaturahmi dengan elemen dan Tokoh Masyarakat Sumatera Selatan di Hotel Novotel, Senin (9/8)malam. Tetapi, menurut SBY, pembicaraan itu belum pada tahap koalisi antar partai dalam pemilihan presiden kedua, 20 September.SBY menuturkan silaturahmi akan dilakukan secara resmi setelah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, bahwa tuntutan dari pasangan Wiranto dan Solahuddin Wahid sudah diputus."Jadi sah dan tepat serta etis kalau saya bisa melaksanakan pertemuan formal dengan Pak Akbar Tandjung. Di situ sebetulnya konteksnya. Oleh karena itu kita lihat saja apa yang kami bicarakan. Karena yang jelas, semangatnya semangat kebersamaan," ujar SBY. Menurut SBY, yang akan dibicarakan bersama Akbar Tandjung adalah soal apa yang dapat dilakukan bila dirinya nanti terpilih.Arif Ardiansyah - Tempo News Room
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu
10 jam lalu
Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu
Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.
Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku
12 jam lalu
Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku
Ahli Konstitusi UII Yogyakarta, Ni'matul Huda, menilai putusan MK mengenai sengketa pilpres dihasilkan dari pendekatan formal legalistik yang kaku.
Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat
14 jam lalu
Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat
Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.
DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini
15 jam lalu
DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini
Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.
Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK
18 jam lalu
Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK
Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.
Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal
1 hari lalu
Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal
Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.
Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024
1 hari lalu
Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024
Kemenpan RB menyiapkan jumlah formasi yang cukup besar bagi kejaksaan agung dan MA untuk formasi rekrutmen CPNS pada tahun ini.
Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah
1 hari lalu
Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah
Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.
Caleg NasDem Ikuti Sidang secara Daring, Hakim MK: di Tempat yang Layak, Tak Boleh Mobile
1 hari lalu
Caleg NasDem Ikuti Sidang secara Daring, Hakim MK: di Tempat yang Layak, Tak Boleh Mobile
Caleg Partai NasDem, Alfian Bara, mengikuti sidang MK secara daring tidak bisa ke Jakarta karena Bandara ditutup akibat erupsi Gunung Ruang
Sidang Sengketa Pileg, Hakim Arief Hidayat Bingung Tanda Tangan Surya Paloh Beda
1 hari lalu
Sidang Sengketa Pileg, Hakim Arief Hidayat Bingung Tanda Tangan Surya Paloh Beda
Hakim MK Arief Hidayat menyinggung tanda tangan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang berbeda di suratarie kuasa dan KTP.
