Yulianis Sebut Politikus DPR Koneksi Grup Permai  

Reporter

Mantan Direktur Keuangan Permai Grup Yulianis ketika bersaksi untuk mantan Anggota Komisi X DPR RI, Angelina Sondakh dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, (04/10). TEMPO/Seto Wardhana.

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis, menyebut perusahaannya memiliki sederet relasi di Dewan Perwakilan Rakyat. Para politikus itulah yang membantu perusahaan milik Muhammad Nazaruddin mendapatkan proyek yang anggarannya dibahas di Senayan.

Saat ditanya hakim anggota Hendra Yosfin, Yulianis membeberkan sejumlah politikus yang menjadi perantara Grup Permai. "Untuk proyek Kejaksaan, Azis Syamsuddin, anggota Komisi III," ujar dia saat bersaksi untuk terdakwa kasus korupsi anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Angelina Sondakh, Kamis, 4 Oktober 2012, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Grup Permai juga memiliki koneksi di komisi lainnya. "Zulkarnaen (Djabar) yang di Komisi Agama. Ada juga Pak (Abdul Kadir) Karding, Pak Olly Dondokambey (PDI Perjuangan), dan Pak Said," kata Yulianis. "Kalau di Komisi Kesehatan ke bapak yang orang Partai Keadilan Sejahtera itu."

Menurut Yulianis, para politikus itu ada yang sudah membantu menggiring proyek untuk perusahaan Nazaruddin sejak 2009. Ada juga yang baru bergabung sejak 2010.

Adapun dengan Angelina, Yulianis menyebut perusahaannya baru bekerja sama pada 2010. Angelina dan anggota Komisi Olahraga DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, I Wayan Koster, diminta bantuannya untuk "menggiring" anggaran proyek Wisma Atlet dan pengadaan laboratorium universitas, yang dipesan Grup Permai.

Yulianis menjelaskan Grup Permai juga biasa membeli anggaran proyek. "Untuk mendapat anggaran, kami harus membayar." Pengaturnya adalah Direktur Marketing perusahaan, Mindo Rosalina Manulang. "Dia yang mengurus penggiringan proyek ke Badan Anggaran, Panitia Pengadaan, maupun pihak ketiga."

Adapun Nazar, menurut Yulianis, dalam rapat awal tahun biasanya membuat daftar proyek mana saja yang jadi incaran perusahaan. Dari daftar yang dibuat Nazar, Yulianis dan bagian pemasaran kemudian menghitung uang pelicin yang mesti dikeluarkan.

ISMA SAVITRI






Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

18 September 2022

Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

Surya Darmadi menyatakan dirinya seharusnya hanya mendapatkan sanksi administratif, bukan pidana.


Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

22 April 2022

Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

Berharap Majelis Hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak yang beritikad jahat


Daftar Pimpinan DPR yang Terjerat Kasus Korupsi

27 September 2021

Daftar Pimpinan DPR yang Terjerat Kasus Korupsi

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin menambah daftar pimpinan badan legislatif yang terjerat kasus korupsi.


Di Sidang Tipikor, Netanyahu Mengklaim Dirinya Dijebak

24 Mei 2020

Di Sidang Tipikor, Netanyahu Mengklaim Dirinya Dijebak

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berusaha tampil tak bersalah di sidang tindak pidana korupsi. Ia mengklaim polisi korup menjebaknya.


Surati Presiden dan DPR, KPK Minta UU Tipikor Direvisi

19 Desember 2019

Surati Presiden dan DPR, KPK Minta UU Tipikor Direvisi

Agus Rahardjo menilai, UU Tipikor sebenarnya lebih penting dibandingkan UU KPK.


KPU Tunggu Tiga Partai Lengkapi Berkas DPRD Kota Malang

7 September 2018

KPU Tunggu Tiga Partai Lengkapi Berkas DPRD Kota Malang

KPU sedang mengebut berkas pelantikan PAW DPRD Kota Malang.


Data ICW: Tilep Rp 29,41 Triliun, Ribuan Koruptor Divonis Ringan

3 Mei 2018

Data ICW: Tilep Rp 29,41 Triliun, Ribuan Koruptor Divonis Ringan

Hanya 300 dari 1.032 terdakwa pada semester 2 tahun 2017 yang dituntut hukuman di atas 4 tahun.


Pengusaha, Kontraktor Wisma Atlet Dituntut 7 Tahun Penjara

30 Oktober 2017

Pengusaha, Kontraktor Wisma Atlet Dituntut 7 Tahun Penjara

Mantan Direktur PT DGI, Dudung Purwadi, adalah terdakwa kasus korupsi proyek rumah sakit di Universitas Udayana dan pembangunan Wisma Atlet Palembang.


Pengadilan Tinggi Bebaskan Dahlan Iskan, Hakim Tidak Satu Suara

6 September 2017

Pengadilan Tinggi Bebaskan Dahlan Iskan, Hakim Tidak Satu Suara

"Karena kalah jumlah, majelis hakim memutuskan bahwa banding Dahlan dikabulkan," ujarnya.




Kasus E-KTP, Farhat Abbas Bilang Miryam Ditekan Anggota DPR

4 September 2017

Kasus E-KTP, Farhat Abbas Bilang Miryam Ditekan Anggota DPR

Farhat Abbas mengaku mendengar cerita dari Elza Syarief soal alasan pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Miryam S Haryani.