Daftar Pimpinan DPR yang Terjerat Kasus Korupsi

Tersangka kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto tiba di gedung KPK, Jakarta, 12 November 2017. Kasus yang menimpa Ketua DPR ini menjadi perhatian karena Setya sempat menghilang saat akan dijemput penyidik KPK, lalu terlibat dalam kecelakaan. ANTARA

TEMPO.CO, JakartaWakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin menambah daftar pimpinan badan legislatif yang terjerat kasus korupsi.  Aziz menjadi tersangka kasus suap terhadap bekas penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Robin Pattuju, guna mengurus penanganan kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah.

 

Sebelum Azis Syamsuddin, terdapat beberapa orang yang pernah menjabat sebagai pimpinan DPR dan tersandung kasus korupsi.

 

Setya Novanto

Pria kelahiran 1955 ini telah menjadi anggota DPR-RI sejak 1999. Hingga pada 16 Desember 2015 mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR-RI terkait kasus pencatutan nama presiden Jokowi dalam rekaman kontrak PT. Freeport Indonesia. Namun, pada November 2016 politikus Golkar ini kembali menjadi ketua DPR.

 

Setya Novanto divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta dengan subsider tiga bulan kurungan penjara karena terbukti mengintervensi proses penganggaran, pengadaan barang dan jasa dalam proyek e-KTP yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 2,3 triliun. Tindakan korupsi Setya Novanto ini dilakukannya pada kurun waktu 2011 hingga 2012.

 

Taufik Kurniawan

Taufik divonis 6 tahun penjara karena terbukti bersalah melanggar Undang-Undang  Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi karena menerima imbalan Rp  4.85 miliar atas pengurusan DAK.

 

 Tindak pidana korupsi yang dilakukan Taufik Kurniawan adalah Imbalan yang diterimanya dari hasil pengurusan DAK untuk Kebumen yang bersumber dari perubahan APBN 2016 senilai Rp 3.65 miliar dan pengurusan DAK untuk Purbalingga yang bersumber dari perubahan APBN 2017 sebesar Rp 1.2 miliar. Taufik Kurniawan divonis bersalah pada Senin, 15 Juli 2019 di Pengadilan Tipikor Semarang.

 

Taufik Kurniawan merupakan Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 dari fraksi PAN.

 

RAHMAT AMIN SIREGAR

Baca juga:

Alex Noerdin - Azis Syamsuddin Jadi Tersangka, Bagaimana Dampaknya ke Partai Golkar?






Airlangga Tanggapi Rencana Kaesang Pangarep Terjun ke Dunia Politik

27 menit lalu

Airlangga Tanggapi Rencana Kaesang Pangarep Terjun ke Dunia Politik

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi rencana Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi yang tertarik terjun ke dunia politik


DPR Puas Jawaban Dirut MIND ID tentang Utang Pajak PT Saka

1 jam lalu

DPR Puas Jawaban Dirut MIND ID tentang Utang Pajak PT Saka

Pengadilan pajak telah memutuskan PT Saka Energi Indonesia sebagai pembeli tidak memiliki utang pajak. Amerada Hess sebagai penjual yang mestinya dibebankan pajak.


Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

1 jam lalu

Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.


Masih Dalami RUU EBT, Wakil Ketua Komisi VII: Kami Minta Kajian Mendalam Soal Nuklir

3 jam lalu

Masih Dalami RUU EBT, Wakil Ketua Komisi VII: Kami Minta Kajian Mendalam Soal Nuklir

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakn pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut ihwal Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBT.


Begini Tanggapan Airlangga soal Usulan Gubernur Ditunjuk Pemerintah

4 jam lalu

Begini Tanggapan Airlangga soal Usulan Gubernur Ditunjuk Pemerintah

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pun ikut menyampaikan tanggapannya seputar usulan penunjukan jabatan gubernur oleh pemerintah


RDP dengan Kepala Otorita IKN, Komisi XI DPR: Dari 30 Slide, Tak Ada Satupun Progres Pembangunan IKN

6 jam lalu

RDP dengan Kepala Otorita IKN, Komisi XI DPR: Dari 30 Slide, Tak Ada Satupun Progres Pembangunan IKN

Komisi XI DPR RI menyebut presentasi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono belum membahas detail mengenai progres pembangunan ibu kota negara baru tersebut.


Raker Pemilu 2024, KPU dan DPR Bahas Soal Penambahan Dapil dan Kursi Anggota Parlemen

6 jam lalu

Raker Pemilu 2024, KPU dan DPR Bahas Soal Penambahan Dapil dan Kursi Anggota Parlemen

KPU dan Komisi II DPR membahas soal penambahan dapil dan kursi anggota parlemen untuk Pemilu 2024.


Bertemu Gibran di Solo, Airlangga Sebut Semua Pembicaraannya soal Politik

7 jam lalu

Bertemu Gibran di Solo, Airlangga Sebut Semua Pembicaraannya soal Politik

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartanto mengakui ada pembicaraan seputar politik secara empat mata dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming


Cak Imin Ajak Golkar Gabung Koalisi KIR, Prabowo: Kami Terbuka untuk Semua Partai

7 jam lalu

Cak Imin Ajak Golkar Gabung Koalisi KIR, Prabowo: Kami Terbuka untuk Semua Partai

Prabowo Subianto menanggapi pernyataan mitra koalisinya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang hendak mengajak Partai Golkar bergabung ke KIR


Isu Penghapusan Jabatan Gubernur, Ketua Komisi II DPR Pertanyakan Urgensinya

7 jam lalu

Isu Penghapusan Jabatan Gubernur, Ketua Komisi II DPR Pertanyakan Urgensinya

Ketua Umum Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, kritisi wacana penghapusan jabatan Gubernur, menurutnya wacana itu harus menimbang dua hal, yakni urgensinya dan fungsionalnya