Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Golkar Evaluasi Rekrutmen Kepala Daerah

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (kanan) bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad (tengah) dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-1 Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (15/2). ANTARA/Fanny Octavianus
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (kanan) bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad (tengah) dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-1 Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (15/2). ANTARA/Fanny Octavianus
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad mengatakan partainya akan mengevaluasi secara internal terhadap perekrutan calon kepala daaerah. Apalagi setelah Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengumumkan mayoritas kepala daerah yang bermasalah berasal dari Partai Golkar. 

“Banyak kader mengharapkan perubahan di tubuh Golkar,” kata Fadel melalui pesan singkat, Ahad, 30 September 2012. Menurut Fadel, rencana evaluasi ini salah satu materi yang dibahas dalam rapat pimpinan nasional keempat pada pertengahan Oktober nanti. “Kami tidak akan mentolerir kalau ada kepala daerah yang kami dukung terlibat korupsi." 

Soal kepala daerah korup ini juga akan dijadikan satu pokok pikiran yang akan disampaikan dalam pidato Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie, dalam rapimnas. Fadel yakin pengumuman kepala daerah korup tak akan mempengaruhi elektabilitas Golkar. 

Alasannya publik akan paham bahwa besarnya persentase kepala daerah Golkar bermasalah dikarenakan jumlah kepala daerah dari Golkar memang lebih besar dari partai lain, seperti Demokrat dan PDI Perjuangan. Sebanyak 56 persen lebih kepala daerah berasal dari Golkar. 

Golkar juga tak mempersoalkan fenomena kader Golkar yang hijrah ke partai lain untuk maju sebagai kepala daerah. Misalnya, yang dilakukan mantan Bupati Belitung Timur, Basuki Tjahaja Purnama, yang pernah berkiprah di Golkar. Basuki kemudian mundur dari Golkar dan pindah ke Gerindra untuk maju dan memenangi pemilihan kepala daerah DKI Jakarta.

Menurut Fadel, partai tak bisa memaksa para kader bertahan. Apalagi jika banyak kader yang pindah ke partai lain untuk bisa maju sebagai kepala daerah. Dia menegaskan, hak politik seseorang dalam memilih partai tidak bisa dipaksakan. “Tapi kalau dia kader yang bagus mestinya maju dari Golkar dan sabar.”

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung, mendukung evaluasi ini. Akbar bahkan mengingatkan partainya lebih selektif memilih kepala daerah. "Partai harus menerapkan sistem yang ketat untuk mencegah meluasnya kasus korupsi oleh kepala daerah,” kata Akbar.

Menurut Akbar, semakin banyak kepala daerah dari Golkar yang terlibat korupsi akan mempengaruhi penilaian publik terhadap partai. Bahkan, hal itu bisa saja mempengaruhi elektabilitas Golkar yang menurut sejumlah survei setahun terakhir ada di posisi teratas. "Dari segi politik, kesukaan publik itu sangat dipengaruhi citra dan persepsi publik."

Akbar yakin kasus korupsi menjadi perhatian utama publik dalam menentukan pilihan. Karena itu, dia tak mau kasus korupsi yang menyeret kepala daerah yang diusung partai akan mempengaruhi suara partai pada pemilu dan pilpres tahun 2014. "Ditambah lagi komitmen partai sudah sangat jelas menyatakan perang terhadap korupsi." Dia pun meminta partai bersikap tegas pada kepala daerah yang dinyatakan terlibat korupsi.

IRA GUSLINA SUFA

Berita terpopuler lainnya:
Tokoh di Balik Penghentian Pemutaran Film G30S
Untuk Tabok PKI, Tentara Pinjam Tangan Rakyat

Tiga Pesan Soeharto Kala G30S/PKI 

Djoko Susilo Langgar Perintah, Ini Respons Kapolri

Pengakuan Anwar Congo, Algojo di Masa PKI 1965

Ketika Ibu Nasution Melihat Keke

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Ilustrasi korupsi. Shutterstock
Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.


Azis Syamsuddin Bantah Bahas Kasus DAK Lampung Tengah dengan Eks Penyidik KPK

17 Januari 2022

Terdakwa mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin bertanya kepada para saksi dalam sidang lanjutan pemeriksaan keterangan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 3 Januari 2022. Jaksa penuntut umum KPK menghadirkan empat saksi, yaitu Aliza Gunado, Aan Riyanto, Taufik Rahman, dan Darius Hartawan. TEMPO/Imam Sukamto
Azis Syamsuddin Bantah Bahas Kasus DAK Lampung Tengah dengan Eks Penyidik KPK

Menjawab pertanyaan hakim, Azis Syamsuddin menyatakan uang yang ditransfer ke eks penyidik KPK sebagai pinjaman.


Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi (kiri) beserta staf, menunjukkan baju tahanan khusus koruptor di Jakarta, Senin (18/7). ANTARA/Puspa Perwitasari
Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.


Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Jalan Nangka, Tapos, Kota Depok, yang rencana pelebaran jalannya mangkrak dan menjerat mantan wali kota dua periode Nur Mahmudi Ismail sebagai tersangka korupsi, Rabu 29 Agustus 2018. Tempo/Irsyan
Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.


Setya Novanto Tersangka, Golkar Mau Tetap Fokus Persiapan Pilkada

12 November 2017

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto memberi hormat saat melakukan upacara ziarah di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, 20 Oktober 2017. DPP Partai Golkar dalam rangka memperingati HUT ke-53 Partai Golkar melakukan ziarah sebagai bentuk penghormatan terhadap para pahlawan bangsa dan pendiri Golkar. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Setya Novanto Tersangka, Golkar Mau Tetap Fokus Persiapan Pilkada

Maman mengatakan ada kepentingan yang jauh lebih besar dibandingkan masuk ke dalam ranah perdebatan konflik dinamika Ketua Umum Setya Novanto.


Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Ilustrasi pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dok. TEMPO/Fully Syafi;
Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.


Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Ilustrasi korupsi
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.


Kader Golkar Kena Korupsi, Nusron Wahid: Jangan Hanya Ganti Ketua

6 Oktober 2017

Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, menjawab pertanyaan wartawan usai meandatangani surat berita acara serah terima jabatan di Kantor BNP2TKI, Jakarta, 28 November 2014. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Kader Golkar Kena Korupsi, Nusron Wahid: Jangan Hanya Ganti Ketua

Nurson Wahid berpendapat, Partai Golkar perlu mengubah cara berpikir dan tujuan berpolitiknya setelah banyak kadernya yang terlibat korupsi.


Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Wakil Ketua KPK Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan dan Djarot Saiful Hidayat usai menghadiri penandatanganan komitmen bersama dalam rangka program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi di Balai Kota Jakarta, Rabu, 4 Oktober 2017. TEMPO/Larissa
Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.


Soal Setya Novanto yang Tampak Sakit, Begini Komentar Warganet

28 September 2017

Foto Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto, yang tengah dirawat di rumah sakit dengan sejumlah alat medis terpasang di badannya. Istimewa
Soal Setya Novanto yang Tampak Sakit, Begini Komentar Warganet

Ada yang mendoakan Setya, ?Semoga segera masuk surga... Kalau perlu, nanti malam sudah di surga...? Ada juga yang menyindir, ?Hebat dan kuat banget.?