Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah belum menanggapi usulan yang muncul di Komisi I DPR untuk tak memperpanjang izin tinggal Sidney Jones, aktivis International Crisis Group (ICG) di Indonesia.Menteri Koordinator Bidang Polkam ad interim Hari Sabarno mengatakan, sebaiknya hal itu tidak dibahas dalam lingkup komisi saja, melainkan harus ada sikap resmi dari DPR yang memberikan rekomendasi. "Maka pemerintah punya keyakinan dan kepercayaan, jangan sampai nanti pemerintah bertindak sendiri lalu ada anggota Dewan yang tidak sependapat," kata Hari Sabarno di Istana Negara, Jakarta, kamis (27/5). Usulan di Komisi I itu terungkap saat rapat dengar pendapat komisi itu dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Selasa (25/5). Sidney dinilai sering memberikan informasi atau pernyataan yang membahayakan keamanan negara. Hari mengatakan, persoalan itu belum dibahas pemerintah secara serius sehingga belum ada sikap resmi yang diambil. Lagipula, persoalan itu baru pada tahap kajian intelijen dan belum dilaporkan di dalam rapat koordinasi bidang polkam. "BIN memang wajib menjaga jangan sampai negara ini terkontaminasi oleh gerakan-gerakan yang bisa merugikan," katanya. Hari yang juga Menteri Dalam Negeri ini mengatakan pemerintah memiliki perangkat aturan menyangkut orang atau kelompok yang dinilai nyata mengganggu keamanan. Langkah awalnya, katanya, adalah pendekatan, namun bila gagal maka pemerintah akan menghubungi negara dari mana orang atau kelompok tersebut berasal. "Negara lain pun begitu, itu hak administratif suatu negara," katanya. Deddy Sinaga - Tempo News Room
Iklan
