TEMPO.CO, Brebes - Gabungan aktivis dari Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia melakukan aksi penggalangan dana dan tenaga bangunan, yang hendak disumbangkan untuk membangun gedung KPK. Aksi penggalangan ini dilakukan di alun-alun Brebes, Jawa Tengah, Sabtu 30 Juni 2012.
Darwanto, koordinator badan pekerja Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) Brebes, mengatakan, aksi ini sebagai simbol perlawanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat dan menguatkan dukungan terhadap komisi anti-korupsi.
Dalam aksinya Sabtu malam, massa mensosialiasikan kepada publik bahwa KPK sengaja dianaktirikan. “Dewan hanya merealisasikan sejumlah proyek yang menguntungkan untuk dikorup,” ujar Darwanto.
Koalisi bersama aktivis ini membuka posko dalam waktu yang tak ditentukan. Selain uang, mereka telah menginventarisir sejumlah tenaga kerja yang siap menjadi relawan untuk pembangunan gedung KPK. Rencananya, dana dan tenaga yang dikumpulkan ini akan dikirim ke kantor Indonesian Corupstion Watch di Jakarta.
Darwanto meminta agar penyumbang dana mencantumkan nama dan alamat jelas untuk kepentingan akuntabilitas dan menghindari potensi adanya pencucian uang. “Karena hasil donasi akan dibuka untuk umum dan diaudit,” katanya. Pihaknya menolak bantuan yang lebih dari Rp 10 juta per orang atau per bulan. “Kalau lebih dari Rp 10 juta, mengandung korupsi.”
Aksi aktivis anti-korupsi ini mendapat simpati dari salah satu pengusaha asal Brebes. “Saya siap mendatangkan tenaga dan karyawan untuk membangun,” ujar Tubagus Angke, Direktur CV Anke Berhias, di Kabupten Brebes. Ia memastikan ada 10 karyawannya yang siap untuk membantu proses pembangunan gedung KPK.
Aksi penggalangan dana juga dilakukan mahasiswa di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, yang tergabung dalam Barisan Mahasiswa Merdeka (BMM). Hingga hari ini, Sabtu 30 Juni 2012, dana yang terkumpul baru Rp 300 ribu.
Menurut Koordinator BBM Pamekasan Zaini, aksi galang dana ini sebagai bentuk protes kepada DPR yang mempersulit langkah KPK untuk memiliki gedung yang baru. "Kalau keputusan DPR berdasarkan aspirasi rakyat, maka mestinya gedung baru KPK disetujui," kata Zaini, Sabtu 30 Juni 2012.
Penggalangan dana ini, kata dia, akan dilakukan selama sepekan. Zaini mengaku sengaja tidak melakukan penggalangan dana ke pejabat dan lebih memilih meminta sumbangan kepada pedagang kaki lima dan tukang becak. "Biar tukang becak yang menyumbang, supaya DPR tahu, rakyat jengah dengan korupsi," katanya.
EDI FAISOL | MUSTHOFA BISRI
