Partai Tolak Parliamentary Treshold 4 Persen

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dok. TEMPO/Panca Syurkani

    Dok. TEMPO/Panca Syurkani

    TEMPO Interaktif, Jakarta -Sejumlah partai politik menolak usulan pemerintah merevisi batas minimal perolehan suara partai di DPR dan DPRD atau parliamentary treshold dari 2,5 persen menjadi 4 persen.

    “PKB menghendaki parliamentary treshold maksimal 3 persen untuk menghindari besarnya suara yang hangus atau tidak terkonversi dalam hitungan kursi,” jelas Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa Zainul Munasichin, Kamis, 27 Oktober 2011.

    Zainul mencontohkan, dengan parliamentary treshold 2,5 persen saat Pemilu 2009, ada 20 juta suara yang tidak terkonversi. “Semakin besar angka parliamentary treshold, potensi suara yang hangus semakin besar dan mengurangi legitimasi pemilu,” ujarnya.

    Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi saat rapat kerja dengan Pansus RUU Perubahan UU Pemilu, Rabu malam, 26 Oktober 2011, mengusulkan perubahan parliamentary treshold dari 2,5 persen menjadi 4 persen.

    Sejumlah parpol yang menolaknya adalah peserta Pemilu 2009 dengan suara kurang dari 4 persen atau di kisaran 4-6 persen. Perolehan suara 4-6 persen dalam Pemilu 2009 lalu dianggap masih rawan untuk Pemilu 2014 nanti. Ada lima partai yang perolehan suaranya dibawah 4 persen atau 4-6 persen saat pemilu 2009 antara lain Partai Hanura dengan 3.922.870 suara (3,77 persen), Gerindra 4.646.406 suara (4,46 persen), PKB 5.146.122 suara (4,94 persen), PPP 5.533.214 suara (5,32), dan PAN 6.254.580 suara (6,01 persen).

    Sementara itu, lembaga penelitian dan survei, Reform Institute, memprediksi setidaknya ada empat parpol yang gagal memenuhi parliamentary treshold jika ditetapkan 4,5 persen. Parpol itu antara lain PKB, PAN, PPP, dan Partai Hanura. Hasilnya, PKB mendapat 4,33 persen, PAN 3,83 persen, PPP 2,64 persen, dan Hanura 1,54 persen. Survei dilakukan 12-24 September 2011 pada 2010 responden di 33 provinsi dengan metode multistage random sampling dan tingkat margin error 1,95 persen.

    Direktur Pengembangan Reform Institute Abdul Hamid menganggap gagalnya keempat partai itu karena faktor ideologi yang diusung terutama PKB, PPP, dan PAN. “Tiga partai ini menurut kami berbasis ideologi Islam dan ideologi sudah tidak laku dalam politik sekarang,” katanya. Sedangkan Hanura yang tidak berbasis Islam dinilai belum begitu kuat meski ada figur Wiranto.

    Namun ia memberi catatan bahwa konstelasi politik bisa merubah prediksi survei ini. “Jika ada perubahan atau gejolak tertentu, semua bisa berubah,” katanya. Partai besar yang sebelumnya diunggulkan bukan mustahil suaranya malah akan merosot dan sebaliknya.

    ISHOMUDDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Bagi-bagi Jatah Menteri di Komposisi Kabinet Jokowi

    Partai koalisi pemerintah membahas komposisi kabinet Jokowi - Ma'ruf. Berikut gambaran komposisi kabinet berdasarkan partai pendukung pasangan itu.