Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Partai Tolak Parliamentary Treshold 4 Persen

Dok. TEMPO/Panca Syurkani
Dok. TEMPO/Panca Syurkani
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta -Sejumlah partai politik menolak usulan pemerintah merevisi batas minimal perolehan suara partai di DPR dan DPRD atau parliamentary treshold dari 2,5 persen menjadi 4 persen.

“PKB menghendaki parliamentary treshold maksimal 3 persen untuk menghindari besarnya suara yang hangus atau tidak terkonversi dalam hitungan kursi,” jelas Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa Zainul Munasichin, Kamis, 27 Oktober 2011.

Zainul mencontohkan, dengan parliamentary treshold 2,5 persen saat Pemilu 2009, ada 20 juta suara yang tidak terkonversi. “Semakin besar angka parliamentary treshold, potensi suara yang hangus semakin besar dan mengurangi legitimasi pemilu,” ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi saat rapat kerja dengan Pansus RUU Perubahan UU Pemilu, Rabu malam, 26 Oktober 2011, mengusulkan perubahan parliamentary treshold dari 2,5 persen menjadi 4 persen.

Sejumlah parpol yang menolaknya adalah peserta Pemilu 2009 dengan suara kurang dari 4 persen atau di kisaran 4-6 persen. Perolehan suara 4-6 persen dalam Pemilu 2009 lalu dianggap masih rawan untuk Pemilu 2014 nanti. Ada lima partai yang perolehan suaranya dibawah 4 persen atau 4-6 persen saat pemilu 2009 antara lain Partai Hanura dengan 3.922.870 suara (3,77 persen), Gerindra 4.646.406 suara (4,46 persen), PKB 5.146.122 suara (4,94 persen), PPP 5.533.214 suara (5,32), dan PAN 6.254.580 suara (6,01 persen).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, lembaga penelitian dan survei, Reform Institute, memprediksi setidaknya ada empat parpol yang gagal memenuhi parliamentary treshold jika ditetapkan 4,5 persen. Parpol itu antara lain PKB, PAN, PPP, dan Partai Hanura. Hasilnya, PKB mendapat 4,33 persen, PAN 3,83 persen, PPP 2,64 persen, dan Hanura 1,54 persen. Survei dilakukan 12-24 September 2011 pada 2010 responden di 33 provinsi dengan metode multistage random sampling dan tingkat margin error 1,95 persen.

Direktur Pengembangan Reform Institute Abdul Hamid menganggap gagalnya keempat partai itu karena faktor ideologi yang diusung terutama PKB, PPP, dan PAN. “Tiga partai ini menurut kami berbasis ideologi Islam dan ideologi sudah tidak laku dalam politik sekarang,” katanya. Sedangkan Hanura yang tidak berbasis Islam dinilai belum begitu kuat meski ada figur Wiranto.

Namun ia memberi catatan bahwa konstelasi politik bisa merubah prediksi survei ini. “Jika ada perubahan atau gejolak tertentu, semua bisa berubah,” katanya. Partai besar yang sebelumnya diunggulkan bukan mustahil suaranya malah akan merosot dan sebaliknya.

ISHOMUDDIN

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Partai Buruh Kritik 3 Bacapres 2024: Tidak Ada Ruang untuk Orang Kecil

3 hari lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menggelar konferensi pers di sela-sela aksi demonstrasi di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, pada Senin, 5 Juni 2023. Aksi tersebut menuntut agar UU Cipta Kerja dicabut. TEMPO/Moh Khory Alfarizi
Partai Buruh Kritik 3 Bacapres 2024: Tidak Ada Ruang untuk Orang Kecil

Partai Buruh mengkritik tiga bakal calon presiden alias bacapres 2024 yang dinilai tidak mewakili kalangan pekerja dan orang kecil.


Respons Megawati Setelah Bertemu PAN dan PPP, Gerbong Sesak sampai Banyak Cawapres

5 hari lalu

Megawati Soekarnoputri memberikan pidato kebudayaan dalam seminar internasional arsip Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non Blok, di Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 26 Mei 2015. Mega mengatakan semangat Dasa Sila Bandung menjadi basis kekuatan moral bangsa-bangsa untuk merdeka.                       TEMPO/Imam Sukamto
Respons Megawati Setelah Bertemu PAN dan PPP, Gerbong Sesak sampai Banyak Cawapres

Megawati Soekarnoputri telah bertemu PAN dan PPP. Apa saja komentar Ketua Umum PDIP?


Tan Malaka: Pemikiran, Perjalanan dan Perannya bagi Indonesia

7 hari lalu

Tan Malaka. ANTARA/Arief Priyono
Tan Malaka: Pemikiran, Perjalanan dan Perannya bagi Indonesia

Sebagai Bapak Republik Indonesia, Tan Malaka memberikan sumbangsih dalam pemikiran untuk dasar negara dan pemikiran lainnya.


Prabowo Subianto Disebut Cocok Berpasangan dengan 4 Nama Ini sebagai Cawapresnya

12 hari lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono (kanan) dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kiri) menanam mangrove dalam Puncak Penanaman Mangrove Nasional oleh TNI di Seluruh Indonesia 2023 di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Jakarta Utara, Senin, 15 Mei 2023. Penanaman mangrove yang diikuti oleh personil TNI, Polri, Forkopimda, komunitas pecinta lingkungan, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat tersebut dalam rangka penanaman mangrove nasional secara serentak jajaran TNI di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Prabowo Subianto Disebut Cocok Berpasangan dengan 4 Nama Ini sebagai Cawapresnya

Prabowo Subianto dinilai perlu mempertimbangan sosok cawapres yang tepat sebagai pendampingnya. Pengamat menyebut ada 4 nama. Siapa saja?


KPU Sebut Baru 9 Partai yang Buka Rekening Kampanye Pemilu 2024

13 hari lalu

Komisi Pemilihan Umum saat melakukan uji publik terhadap sejumlah rancangan PKPU pada Pemilu 2024 di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, Sabtu, 27 Mei 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
KPU Sebut Baru 9 Partai yang Buka Rekening Kampanye Pemilu 2024

KPU akan memberikan akses terhadap Sidakam kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu pada setiap tingkatan, KPK, dan PPATK.


KPU Akan Umumkan DCS pada 19 Agustus, Masyarakat Diminta Memberikan Masukan

13 hari lalu

Komisioner KPU Idham Holik menerangkan jadwal pendaftaran Bacaleg DPR RI, DPRD, dan DPD untuk Pemilu Serentak 2024 di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Ahad, 30 April 2023. TEMPO/Ima Dini Safira
KPU Akan Umumkan DCS pada 19 Agustus, Masyarakat Diminta Memberikan Masukan

Komisioner KPU RI, Idham Holik, mengatakan publik dapt mengetahui Bacaleg yang diajukan Partai politik pada 19 Agustus 2023.


Kritik Oligarki Politik Jelang Pemilu 2024, Guru Besar Sejumlah Kampus Di Yogya Keluarkan Seruan

20 hari lalu

Guru besar dan akademisi sejumlah universitas di Yogyakarta yang membentuk Forum 2045 menyoroti dinamika politik jelang Pemilu 2024 Sabtu 20 Mei 2023. Tempo/Pribadi Wicaksono
Kritik Oligarki Politik Jelang Pemilu 2024, Guru Besar Sejumlah Kampus Di Yogya Keluarkan Seruan

Sejumlah guru besar lintas universitas di Yogyakarta keluarkan seruan kepada masyarakat, elit politik dan tokoh masyarakat menjelang Pemilu 2024.


Prabowo Bicara Kunci RI Agar Jadi Negara Maju: Elitnya Bisa Bekerja Sama dan Rukun

24 hari lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Ketua Umum Persatuan Purnawirawan (PP) Polri Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri usai melakukan pertemuan di kantor PP Polri, Jakarta, Senin, 15 Mei 2023. Kedatangan Prabowo Subianto bertemu dengan Persatuan Purnawirawan Polri tersebut untuk bersilatuhrahmi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Prabowo Bicara Kunci RI Agar Jadi Negara Maju: Elitnya Bisa Bekerja Sama dan Rukun

Prabowo menyimpulkan bahwa kunci Indonesia bisa jadi negara maju adalah jika seluruh elemen bangsa, utamanya para elit bisa bekerja sama


Alasan PDIP Pecat Murad Ismail dari Partai: Gebrak Meja saat Klarifikasi

29 hari lalu

Gubernur Maluku, Murad Ismail, bertindak sebagai upulatu pemimpin upacara di Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Maluku ke-77 tahun 2022 di lapangan merdeka Ambon, Jumat (19/8/2022).
Alasan PDIP Pecat Murad Ismail dari Partai: Gebrak Meja saat Klarifikasi

Djarot menyebut Murad Ismail tak cuma dipecat dari jabatannya sebagai Ketua DPD PDIP Maluku, tetapi juga dikeluarkan dari partai.


Pendaftaran Bacaleg, Ketua KPU Depok Sebut Kekurangan yang Kerap Terjadi

31 hari lalu

Ketua KPU Kota Depok Nana Shobarna, Senin, 8 Mei 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Pendaftaran Bacaleg, Ketua KPU Depok Sebut Kekurangan yang Kerap Terjadi

Pada 10 Mei mendatang direncanakan tiga partai yang akan datang, yakni NasDem, PKB dan Hanura untuk pendaftaran bacaleg di KPU Depok.