TEMPO Interaktif, Jakarta - Jaleswari Pramordawardani menilai Penempatan Marciano sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tidak menjadikan badan intelijen itu dikuasai militer."Yang paling penting track record, apakah beliau pernah melanggar. Dilihat dari karier militernya yang profesional, ia layak," kata Jaleswari ketika dihubungi Tempo, Selasa, 18 Oktober 2011.
Letnan Jenderal TNI Marciano Norman rencananya akan menggantikan posisi Jenderal (Pol) Sutanto sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hari ini, Selasa 18 Oktober, Marciano menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Angkatan Darat, Jakarta.
Marciano merupakan lulusan Akabri 1978. Pria kelahiran Banjarmasin 28 Oktober 1954 ini dilantik menjadi Panglima Daerah Militer Jaya pada 29 Juni 2010 menggantikan Mayjen TNI Darpito Pudyastungkoro. Sebelumnya, Marciano merupakan Komandan Pasukan Pengaman Presiden sejak 2008.
Menurut Jaleswari, selama karier militernya, Marciano tidak memiliki jejak rekam telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Jaleswari mengatakan sipil tidak perlu tegang BIN akan dikuasai militer. "Yang paling penting harus ada pengawasan berlapis dari selurus jajaran," katanya.
Jaleswari mengatakan memilih kepala BIN pada dasarnya harus memenuhi sejumlah syarat seperti regulasi, komitmen serta jejak rekam calonnya dalam hukum, hak asasi manusia dan demokrasi. "Kepala BIN harus memenuhi persyaratan itu," kata Jaleswari.
Ia juga mengatakan ada 10 jabatan sipil yang bisa dimasuki oleh prajurit aktif. Menurut dia, semuanya diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang TNI ayat dua. "Banyak sekali posisi sipil dari militer," ujarnya.
ILHAM
