Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOMajelis Ulama Indonesia mengungkapkan ada sebanyak 63 persen produk di Indonesia yang tidak memiliki sertifikat halal. Saat ini jumlah produk yang teregistrasi adalah sebanyak 113 ribu sedangkan yang telah berlabel halal baru sebanyak 41 ribu produk.
Ketua LPPOM MUI Lukmanul Hakim mengatakan, hal tersebut menunjukan belum adanya perlindungan maksimal kepada konsumen Indonesia, terutama bagi umat Islam. "Ini berarti masyarakat Indonesia tidak dapat dijamin mendapatkan produk yang halal dan sehat," katanya ketika ditemui di kantor MUI, Kamis (6/1/2011).
Belum maksimalnya perlindungan terhadap konsumen tersebut salah satunya disebabkan oleh prinsip sukarela yang diterapkan dalam proses sertifikasi halal. Oleh sebab itu, kata Hakim, MUI akan mengupayakan agar dalam proses sertifikasi halal prinsip sukarela dapat diganti menjadi mandatori (wajib).
Untuk itulah, MUI terus melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan. "Khusus untuk perusahaan yang memiliki produk yang banyak dikonsumsi, dilakukan pendekatan khusus dan undang mereka hadir untuk kita jelaskan," ujar Hakim.
Dalam survei mengenai kepedulian masyarakat terhadap kehalalan produk yang dilakukan MUI tahun 2010, terungkap bahwa 92 persen masyarakat memiliki kesadaran untuk memilih produk yang telah berlabel halal. "Ini juga diimbangi dengan animo perusahaan yang semakin banyak mendaftarkan produk mereka untuk disertifikasi," kata dia.
Berdasarkan data LPPOM MUI, untuk tahun 2010 ada sebanyak 21.837 produk yang telah tercatat halal. Angka itu mengalami peningkatan sebesar 100 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 10.550 produk.
RIRIN AGUSTIA
Iklan
