Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Center for Electoral Reform (CETRO) usulkan sistem proporsional campuran untuk pemilu 2014. Pemilihan calon legislator dilakukan dengan sistem distrik dan proporsional.
"Sistem itu lebih sederhana. Selama ini pemilih terlalu dirumitkan dengan banyak calon dalam surat suara yang besar," kata Direktur Eksekutif CETRO, Hadar Navis Gumay, Kamis (25/11).
Menurut dia, pemilu di Indonesia terbesar dan terumit di dunia. Baik penyelenggara, peserta, maupun pemilih. Pemilih harus memberi suara untuk empat macam pilihan. Total pemilih lebih dari 161 juta orang. Pemilu di Indonesia melibatkan 5 juta petugas di 560 ribu tempat pemungutan suara. Peserta pemilu 38 partai (44 di Nangroe Aceh Darussalam dengan partai lokal).
Sistem pemilu yang ada, kata Hadar, menyulitkan pemilih. Alasannya, pilihan terlalu banyak dengan ratusan calon legislator. Ukuran surat suara terlalu besar dan lebih dari satu lembar. "Akibatnya pemilih asal memilih dan suara tidak sah terlalu besar, yaitu 14,4 persen," katanya.
Kelemahan sistem yang ada juga terdapat pada penghitungan suara dan perolehan kursi yang sulit dipahami. Penghitungan meliputi tiga tingkat dan keterwakilan yang tidak jelas. Khususnya, untuk perolehan kursi DPR tingkat provinsi. "Akuntabilitas wakil rakyat rendah akibat daerah pemilihan terlalu besar, baik jumlah kursi maupun besaran wilayah," ujarnya.
CETRO menekankan konsistensi sistem proporsional harus ditingkatkan. Perubahan sistem juga harus menjamin calon terbaik partai yang terpilih. "Kami usulkan mixed member proportional," katanya.
Sistem proporsional campuran merupakan varian sistem proporsional (proportional representation) namun dalam penetapan calon legislator terbagi dua. Sebagian, kata dia, melalui perolehan suara terbanyak (distrik) dan sebagian lagi berdasarkan nomor urut dari daftar calon.
Kursi DPR dibagi dua, yaitu kursi daerah pemilihan (distrik) dan kursi daftar calon. Sistem itu digunakan di Jerman, Selandia Baru, Meksiko, dan Venezuela.
Penerapannya, kata Hadar, calon legislator yang dicalonkan di kursi daftar calon tidak bisa dicalonkan di kursi distrik. Calon untuk kursi distrik tetap dicalonkan partai yang berhak ikut pemilu. Sebelum penghitungan dan penetapan perolehan kursi, parliametary treshold diterapkan.
Prioritas pertama kursi diberikan ke calon dari partai yang menang di distrik. Sisa kursi yang belum terisi akan diisi dari daftar calon berdasarkan nomor urut.
Kurniasih Budi
Iklan
