“Misalnya, reformasi di bidang penegakan hukum harus sejalan dengan reformasi di bidang pendapatan negara,” kata Erry saat dihubungi, Kamis (4/11).
Menurut dia, reformasi birokrasi tak bisa berjalan sendiri-sendiri. Untuk mencukupi kesejahteraan anggota organisasi atau pegawai lembaga yang direformasi, pemerintah juga harus mereformasi bidang-bidang pendapatan negara agar pendapatan negara meningkat demi menutupi pengeluaran.
“Kami akan memberi masukkan, membantu menetapkan prioritas, dan mengawasi jalannya proses,” kata dia.
Tim Independen ini dibentuk Wakil Presiden Boedino selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi. Tim terdiri dari berbagai tokoh pemerintah dan nonpemerintah, akademisi, dan ada pula tokoh dari dunia usaha. Selain Erry, anggota lainnya adalah Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) Ahmad Damiri, Guru Besar Universitas Indonesia Eko Prasojo, dan Guru Besar Universitas Gadjah Mada Sofyan Effendi.
ANTON SEPTIAN
