TEMPO Interaktif, Jakarta - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengkritik kebijakan Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat yang berencana ke Yunani 23 Oktober mendatang. "Kalau dari frekuensi memang sudah melampaui ambang batas kunjungan ke luar negeri itu," kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Sidik ketika dihubungi Selasa (19/10).
Kunjungan ke luar negeri, kata Mahfudz, penting sebagai sarana diplomasi antar parlemen dan benchmarking dalam pembuatan Undang-Undang. Tapi, frekuensinya pun harus proporsional dengan hasil terukur. Pada kasus Badan Kehormatan ini, menurutnya, memang perlu dikaji lagi.
Wakil Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Nudirman Munir punya alasan mengapa Yunani dipilih sembilan orang anggota Badan Kehormatan untuk dikunjungi selama enam hari. Ini karena Yunani karena negara itu merupakan negara demokrasi tertua serta negara yang memiliki lembaga Badan Kehormatan untuk senator tertua. "Disitu sudah lama dibentuk BK dari zaman Romawi Kuno itu sudah ada," katanya saat ditemui di Gedung DPR, Selasa (19/10).
Mahfudz menyarankan, kajian kunjungan ke luar negeri juga dilakukan pemerintah karena anggaran pemerintah ke luar negeri juga besar. Pemerintah dan Dewan duduk bersama untuk mengurangi alokasi kunjungan yang tidak perlu baik ke luar negeri maupun dalam negeri. Lalu merelokasinya ke sektor layanan masyarakat." Kalau ini jadi kesepakatan, angkanya besar lho," paparnya.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Jafar meminta Badan Kehormatan membatalkan kunjungannya. "Emang kita tidak punya etika politik sendiri sehingga harus belajar ke Luar Negeri," ujarnya.
Seharusnya Badan Kehormatan memiliki skala prioritas tentang masalah yang perlu dituntaskan ketimbang jalan-jalan ke luar negeri. "Kalau hasilnya positif, ya ndak papa, kalau tidak ada manfaatnya mending belajar di negeri sendiri saja," kata Marwan.
Anggota Badan Kehormatan, Ia menambahkan, bisa belajar dengan akademisi di sejumlah perguruan tinggi lokal. "Tinggal kumpulkan para rektor untuk belajar filsafat etika," Marwan menyarankan.
DIANING SARI
