Calon tunggal Kapolri Komisaris Jendral Timur Pradopo bersama wakil ketua Aziz Syamduddin dan anggota Nasyir Jamil (kiri) dan Sa'an Mustofa (kanan), saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III, di Gedung MPR/DPR, Jakarta. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta -DPR pada hari ini, Selasa 19 Oktober 2010 mengelar Rapat Paripurna soal Calon Kapolri. Ketua DPR Marzuki Alie memaparkan, keputusan paripurna dilakukan setelah Senin kemarin, digelar rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi terkait agenda Rapat Paripurna."Soal Kapolri akan dibahas dalam Rapat Paripurna" kata Marzuki.
Berdasarkan informasi yang terpampang di situs DPR, Rapat Paripurna tersebut diagendakan akan dimulai pukul 09.00.
Selain acara laporan dari Komisi III mengenai hasil pembahasan terhadap Pemberhentian dan Pengangkatan Kapolri, rapat tersebut juga akan dilanjutkan pengambilan keputusan terkait dengan hasil uji kelayakan calon Kapolri yang telah dilakukan Komisi III pada kamis lalu.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
3 jam lalu
Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.
Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL
12 jam lalu
Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
2 hari lalu
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
2 hari lalu
Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
2 hari lalu
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
3 hari lalu
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
4 hari lalu
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
5 hari lalu
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
5 hari lalu
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
5 hari lalu
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.