Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BBPT Gelar Lomba Sistem E-Voting

image-gnews
ANTARA/Yudhi Mahatma
ANTARA/Yudhi Mahatma
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknoloi mengadakan lomba rancang bangun perangkat dan sistem E-voting untuk memperoleh sistem yang terbaik. "Sistem tersebut harus  menjamin terlaksananya asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan jurdil), serta keamanan informasinya," kata Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) BPPT, Hammam Riza kepada Tempo, Jum'at (20/8).

Lomba yang diberi judul "Rancang Bangun TIK untuk PEMILU "E-Voting" itu  dibuka mulai 19 Juli -  27 Agustus 2010. Bagi peserta yang tertarik bisa mendaftar langsung di situs "lomba-evoting.bppt.go.id". Diharapkan,  hasil lomba rancang bangun e-voting dapat  memberikan kontribusi besar untuk pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan umum 2014 nanti.

Menurut Hammam, sistem itu harus memiliki persyaratan tertentu, seperti kerahasiaan. Termasuk aman dari serangan hacker. Juga  harus "user friendly" mengingat tingkat melek IT di Indonesia tidak merata. "Itu artinya baik yang gagap teknologi (gaptek) ataupun yang sudah mengerti bisa dengan mudah menjalankannya. Mudah dipahami, "ujarnya.

Sistem e-voting yang baik, lanjut Hammam, harus memiliki  fungsi verifikasi dan bisa diaudit. "Artinya tercatat dalam perangkat elektronik iya, tercetak yang berupa verifikasi juga iya. Karena ada buktinya jadi tidak akan bermasalah," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Hammam, Indonesia merujuk India yang sudah berhasil melaksanakan e-voting di negaranya. Namun karena kegiatan ini cukup besar dan Indonesia masih dalam tahap mencoba, ia menilai penerapan e-voting sebaiknya diterapkan secara bertahap.

"Salah satu yang utama pemilu itu partisipasi. Contreng saja sudah bingung, karena dia gaptek.  Kita juga harus berfikir holisitik, bukan teknologi saja, tapi semua aspek harus diperhatikan," ujarnya.

MUNAWWAROH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Saran Panglima TNI Gatot Nurmantyo untuk Pembuatan UU Pemilu

5 Agustus 2017

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo . ANTARA Sigid Kurniawan
Saran Panglima TNI Gatot Nurmantyo untuk Pembuatan UU Pemilu

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyarankan UU Pemilu langsung dibuat setelah Pemilu selesai, bukan menjelang Pemilu.


Mahfud MD Anggap Putusan MK Perkuat UU Penyelenggaraan Pemilu

1 Agustus 2017

Mahfud MD. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Mahfud MD Anggap Putusan MK Perkuat UU Penyelenggaraan Pemilu

Mahfud MD menganggap putusan MK yang lalu soal pemilu serentak dan ambang batas presidensial akan membantu UU Penyelenggaraan Pemilu yang baru.


Rapat Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, Tjahjo Ingin Musyawarah

11 Juli 2017

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan revisi UU ormas telah selesai dibahas pemerintah, di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, 10 Juli 2017. TEMPO/Lidwina Tanuhardjo
Rapat Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, Tjahjo Ingin Musyawarah

Tjahjo berharap pembahasan RUU ini segera selesai.


Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Sistem Pemilu Terbuka Terbatas

11 Juni 2017

Penyandang disabilitas memperhatikan foto calon anggota legislatif di TPS 05 Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya, Kelurahan Sindrijala, Makassar, Rabu (9/4). TEMPO/Fahmi Ali
Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Sistem Pemilu Terbuka Terbatas

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu menolak perubahan sistem pemilu menjadi proporsional terbuka terbatas karena dianggap kemunduran demokrasi.


Perludem: Pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu Terlambat  

20 Mei 2017

Ilustrasi surat suara Pemilu, Pilkada, Pilgub, dll. TEMPO/Fahmi Ali
Perludem: Pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu Terlambat  

Pemerintah dianggap terlambat menyerahkan kepada DPR sebagai pengusul, karena terlalu terpaku pada euforia 2014. RUU Pemilu butuh dua tahun.


Alasan KPU Minta RUU Penyelenggaraan Pemilu Segera Disahkan  

26 April 2017

ANTARA/Wahyu Putro A
Alasan KPU Minta RUU Penyelenggaraan Pemilu Segera Disahkan  

Ketua KPU Arief Budiman berharap DPR dan pemerintah segera mengesahkan RUU Penyelenggaraan Pemilu.


Demokrasi Elektoral Mencari Bentuk

22 Maret 2017

Demokrasi Elektoral Mencari Bentuk

Dinamika pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang sedang berlangsung di DPR ternyata memunculkan beberapa pertanyaan mendasar. Pertanyaan itu, antara lain, mengenai representasi publik yang akan dihasilkan oleh sistem pemilu dan upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif melalui demokrasi elektoral multipartai.


Pansus Pemilu ke Jerman dan Meksiko, Eks KPU: Tidak Jelas

2 Maret 2017

Ramlan Surbakti. TEMPO/Wahyu Setiawan
Pansus Pemilu ke Jerman dan Meksiko, Eks KPU: Tidak Jelas

Dihitung dengan waktu perjalanan, Ramlan merasa kunjungan kerja tersebut terlalu singkat untuk dikatakan sebagai sebuah studi banding.


Mendagri: Pemerintah Tetap Kirim Hasil Pansel KPU-Bawaslu

2 Februari 2017

Mendagri Tjahjo Kumolo. TEMPO/Prima Mulia
Mendagri: Pemerintah Tetap Kirim Hasil Pansel KPU-Bawaslu

Mendagri Tjahjo menegaskan pemerintah akan tetap mengirimkan hasil seleksi calon komisioner KPU dan Bawaslu karena tahapan Pemilu 2019 mulai Juli 2017


Mahfud Md. Sebut Pengajuan Capres Tak Perlu Ambang Batas

18 Januari 2017

Mahfud MD. TEMPO/Tony Hartawan
Mahfud Md. Sebut Pengajuan Capres Tak Perlu Ambang Batas

Menurut Mahfud Md., pembahasan ambang batas tidak diperlukan karena pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden dilakukan secara serentak.