Soal Dana Aspirasi, DPR Seakan Ingin Jadi Sinterklas

Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru telah menyiapkan dana cadangan tanggap bencana alam sebesar Rp1 miliar untuk tahun 2016.

Hal itu terjadi di wilayah Malang Raya, yang meliputi Kabupaten


Malang, Kota Malang, dan Kota Batu.

Dengan adanya penambahan tersebut, maka total jumlah anggaran JPK Gakin dan SKTM menjadi Rp 513 miliar di tahun ini.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Ja'far minta semua fraksi menempatkan pelbagai usulan alokasi anggaran langsung untuk desa dimasukkan dalam pembahasan Rencana Undang-undang tentang desa.

Namanya dana aspirasi, harusnya yang dibawa dari masyarakat bawah. Jadi bukan dari anggota Dewan, tapi usulan itu harusnya dari masyarakat kata Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (16/6).

Partai Golkar mengklaim dana aspirasi sudah menjadi keputusan rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat.

Melalui Golkar, Aburizal bertekad usulan dana aspirasi akan terus diperjuangkan melalui APBN dan APBD. Ia juga mengklaim usulan ini sudah disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mendapat respon yang positif.

Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis memaparkan, dana aspirasi Rp 15 miliar untuk tiap daerah pemilhan anggota dewan muncul karena ketidakpercayaan pengelolaan anggaran oleh pusat terhadap pemerintah daerah.

Politisi Golkar menilai penolakan pemerintah terhadap usulan dana aspirasi Rp 15 miliar per anggota DPR pertahun sebagai terburu-buru.

Pemerintah menyatakan penolakannya atas usulan dana aspirasi Rp 15 miliar per tahun per satu daerah pemilihan bagi kalangan anggota DPR karena dianggap berpotensi melanggar Undang-Undang.