Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Diperlakukan Diskrimintatif Rumah Sakit, Warga Miskin Surabaya Wadul ke Dewan

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Surabaya - Sekitar 200 warga miskin di Surabaya yang mengatasnamakan Konsolidasi Arek Surabaya melakukan unjuk rasa di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kamis (21/1).

Mereka menuntut Pemerintah Kota Surabaya memberikan biaya pengobatan gratis kepada pasien miskin yang berobat di rumah sakit umum daerah (RSUD) Surabaya.

Selain membawa poster yang berisi "Cabut Perwali No.16/2009", "Uang sehatku dirampok perda bangsat", "Mlarat sekarat digarap pejabat bangsat", mereka juga berorasi dan bernyanyi-nyani.

Salah satu pengunjuk rasa, Alfiyah mengatakan warga miskin menuntut Peraturan Walikota Surabaya No. 16/2009 tentang pelayanan kesehatan dicabut. Kata dia, dalam salah satu pasal disebutkan warga miskin non kuota jaminan kesehatan masyarakat yang bisa dilayani gratis oleh rumah sakit hanya pasien yang mengidap penyakit yang mengancam jiwa.

"Kalau penyakitnya tidak parah, rumah sakit tidak mau memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin," kata Alfiyah disela-sela unjuk rasa.

Kordinator unjuk rasa, Agus Purnomo mengatakan hingga saat ini pelayanan kesehatan bagi warga miskin masih dipinggirkan. Rumah sakit, kata dia, seringkali beralasan kehabisan obat saat diminta menangani pasien miskin.

"Kami minta komitmen dewan kepada warga miskin. Realisasikan janji-janji saat berkampanye dulu," kata dia dalam orasinya.

Tak puas hanya berada dihalaman kantor Dewan, para pengunjuk rasa yang terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu serta anaknya dan para pemuda mendesak masuk ke kantor Dewan untuk manyampaikan aspirasinya secara langsung.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah melakukan negoisasi, akhirnya perwakilan pengunjuk rasa ditemui oleh anggota Komisi Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Surabaya.

"Pengobatan gratis hanya di rumah sakit daerah milik Pemkot Surabaya bukan rumah sakit milik provinsi," kata Baktiono, Ketua Komisi Kesejahteraan DPRD Surabaya kepada pengunjuk rasa.

Politisi PDI Perjuangan ini menjamin seluruh warga miskin bisa berobat gratis ke rumah sakit milik Pemkot Surabaya. "Jika ada yang tidak bisa masuk, saya akan langsung menegur rumah sakit setempat," ujarnya.

Hingga saat ini perwakilan warga dan anggota Komisi Kesejahteraan masih rapat dengar pendapat atas permasalahan kesehatan yang menimpa warga miskin di Surabaya ini.

DINI MAWUNTYAS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bantuan PKH 2018 Tahap Pertama Akan Dicairkan Awal Februari

16 Januari 2018

Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kota Banjar, Jawa Barat, 16 Januari 2018. Dalam kunjungannya ia membagikan ribuan Kartu Indonesia Pintar dan kartu Program Keluarga Harapan. TEMPO/Ahmad Faiz
Bantuan PKH 2018 Tahap Pertama Akan Dicairkan Awal Februari

Menteri Sosial Khofifah mengatakan secara nasional jumlah penerima PKH bertambah sebanyak 4 juta keluarga.


Alasan Kemensos Prioritaskan Penerima PKH dari Desa di Luar Jawa

18 Agustus 2017

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kepada perwakilan warga penerima di Desa Hunuth, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku, 11 April 2016. ANTARAFOTO
Alasan Kemensos Prioritaskan Penerima PKH dari Desa di Luar Jawa

Kemensos akan memprioritaskan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) dari wilayah luar Pulau Jawa.


Penerima Program Keluarga Harapan Bertambah Jadi 10 Juta  

19 Juni 2017

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (kiri) dan pendiri Tahir Foundation Dato Sri Tahir (kanan) menyepakati kerja sama pembangunan pusat penelitian dan pelayanan anak jalanan di Kementerian Sosial, Jakarta,  19 Mei 2017. Tempo/Aditya Budiman
Penerima Program Keluarga Harapan Bertambah Jadi 10 Juta  

Presiden Joko Widodo meminta Menteri Khofifah menambah jumlah penerima kartu Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 2018.


Desa Kohod Dijadikan Percontohan Kampung Sejahtera Tangerang

14 April 2017

Suasana Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang yang dijadikan contoh Kampung Sejahtera. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Desa Kohod Dijadikan Percontohan Kampung Sejahtera Tangerang

"Sekarang ditanami semua," kata Marjaya, warga Kohod. Sebelumnya, lahan kosong dibiarkan begitu saja untuk tempat sampah atau meletakkan barang.


Akan Ada Bantuan Tunai Bersyarat buat 6 Juta Warga Miskin

7 September 2015

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat menggelar jumpa pers di Jakarta, 2 Juli 2015. ANTARA/Vitalis Yogi Trisna
Akan Ada Bantuan Tunai Bersyarat buat 6 Juta Warga Miskin

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyiapkan bantuan tunai yang bersyarat untuk 6 juta warga miskin.


Ridwan Kamil Ancam Laporkan Ortu Murid yang Curang ke Polisi

2 Juli 2015

Ridwan Kamil, Walikota Bandung. TEMPO/Prima Mulia
Ridwan Kamil Ancam Laporkan Ortu Murid yang Curang ke Polisi

Wali Kota Bandung menggandeng kepolisian dalam menyelidiki penggunaan surat keterangan tidak mampu palsu.


Mensos: Biaya Persalinan Warga Miskin Ditanggung Pemerintah  

16 Juni 2015

Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa (tengah), mengenakan baju pada seorang bocah Suku Anak Dalam saat kunjungan dan pemberian bantuan di desa Olak Besar, Batanghari, Jambi, 13 Maret 2015. Mensos bertekad berikan Desa Adat sebagai bentuk solusi pasca meninggalnya 11 warga suku tersebut. ANTARA/Fanny Octavianus
Mensos: Biaya Persalinan Warga Miskin Ditanggung Pemerintah  

Penggratisan biaya persalinan tercakup dalam program Kartu Indonesia Sehat (KIS).


Pakai Data Lama, 9.000 Dana Fakir Miskin Salah Sasaran

25 April 2015

Presiden Jokowi meninjau pembagian dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Kantor Pos, Bengkulu, Rabu, 26 November 2014. ANTARA/Humas-Agus Suparto
Pakai Data Lama, 9.000 Dana Fakir Miskin Salah Sasaran

Ini akibat Kementerian Sosial masih menggunakan data lama tahun 2011.


Urunan, Warga BSD Bangun Rumah Yatim Rp 2,6 Miliar  

31 Mei 2014

Ilustrasi
Urunan, Warga BSD Bangun Rumah Yatim Rp 2,6 Miliar  

Warga mengumpulkan uang melalui zakat, infak, dan sedekah.


Pemkot Malang Perbaiki Seribu Rumah Tak Layak Huni  

11 Maret 2014

Prioritas dalam Renovasi Rumah
Pemkot Malang Perbaiki Seribu Rumah Tak Layak Huni  

Dalam sebulan terakhir, total rumah yang telah direnovasi 24 unit.