Pembela: Peristiwa Priok Bukan Tanggung Jawab Dandim

TEMPO Interaktif, Jakarta: Sidang kasus pelanggaran HAM berat di Tanjung Priok dengan terdakwa mantan Komandan Distrik Militer 0502 Jakarta Utara Mayjen TNI (Purn) Rudolf Adolf Butar Butar kembali digelar di Pengadilan HAM Ad Hoc Jakarta Pusat, Rabu (8/10).Sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim Ad Hoc yang diketuai Cicut Sutiarso memasuki tahap pembacaan eksepsi (nota keberatan) dari tim kuasa hukum terdakwa. Dalam eksepsinya tim kuasa hukum terdakwa yang antara lain terdiri dari Kolonel (CHK) Burhan Dahlan, Letkol (CHK) Nurhajizah, dan Mayor (CHK) M. Ali Rido menyatakan bahwa peristiwa Tanjung Priok yang terjadi pada 12 September 1984 bukan merupakan pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Tindakan aparat dalam peristiwa itu hanya sebagai pembelaan diri dalam pelaksanaan tugas dari serangan masa yang sudah terlanjur beringas, jelas Kolonel (CHK) Burhan Dahlan.Lebih lanjut tim kuasa hukum terdakwa mengatakan dakwaan yang diajukan terhadap Butar Butar error inpersonal karena ketika peristiwa itu terjadi Pasukan Regu Tiga Arhanudse-6 yang dipimpin oleh Serda Sutrisno Mascung telah diperbantukan oleh Dandim dan sudah diserahkan oleh Pasiops Kodim ke Polres Jakarta Utara. Saat terjadi bentrokan dengan masa, regu tersebut berada di bawah kendali dan komando serta tanggung jawab Kapolres jelas Burhan. Berdasarkan hal itu kuasa hukum terdakwa menilai dakwaan jaksa penuntut umum terhadap kliennya sangat ironis dan tidak rasional. Jaksa penuntut umum sebelumnya mendakwa Butar Butar telah melakukan perbuatan melanggar karena selaku Komandan Distrik Militer 0502 Jakarta Utara telah membiarkan terjadinya pelanggaran HAM berat berupa pembunuhan yang dilakukan anak buahnya. Akibat peristiwa itu jatuh korban sipil kurang lebih 23 orang atau setidak-tidaknya 14 orang meninggal. Pada eksepsinya kali ini tim kuasa hukum terdakwa yang juga menjadi kuasa hukum para terdakwa kasus Tanjung Priok dalam beberapa perkara yang terpisah juga mempermasalahkan perubahan Keppres RI Nomor 53 Tahun 2001 menjadi Keppres RI Nomor 96 yang menurutnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Perubahan itu tidak didasari rekomendasi DPR RI. Dengan demikian tidak memiliki dasar hukum, jelas tim kuasa hukum. Selain itu tim kuasa hukum juga menilai KP3T yang bekerja berdasarkan keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 003/Komnas HAM/III/2000 tidak mempunyai mandat pro justisia melainkan hanya bersifat pemantauan. Karena itu, tambah mereka, hasil penyelidikannya tidak dapat ditindaklanjuti dengan penyidikan penuntutan, apalagi persidangan.Sidang rencananya akan dilanjutkan sepekan mendatang, Rabu (15/10), dengan agenda pembacaan tanggapan atas eksepsi oleh jaksa penuntut umum. Nunuy Nurhayati - Tempo News Room