"

Warga Tual dan Langgur Protes Pemberian Gelar Adat Tertinggi


TEMPO Interaktif, Ambon - Sekitar 3.000 warga Kota Tual dan Langgur, Kei Kecil, Maluku Tenggara, menutup jembatan Watdek, satu-satunya jembatan yang menghubungkan Kota Tual di Pulau Dulah dengan Langgur di Pulau Kei Kecil, pada Sabtu siang (17/10).

Penutupan itu dilakukan sebagai aksi protes atas pemberian gelar Dir U Ham Wang (penguasa pemberi tugas adat kepada masyarakat adat) -- gelar adat tertinggi yang ada pada raja-raja Kepulauan Kei, Maluku Tenggara-- kepada David Tjiu, Direktur Utama PT. Maritim Timur Jaya, yang beroperasi di Pulau Dulah, Kota Tual.

Akibat penutupan, warga di kedua daerah tersebut yang akan ke Kota Tual dan Kei Kecil, terhambat. Mereka terpaksa menggunakan long boat agar bisa melanjutkan penyeberangan. Aksi itu dilakukan setelah petinggi militer dari Ambon melewati jembatan tertsebut. Mereka memalang kedua sisi jembatan dengan batu, kayu dan drum.

Ribuan warga di kedua daerah itu mengancan baru akan membuka barikade jembatan setelah raja-raja yang berinisiatif memberikan gelar itu datang mempertanggungjawabkan kebijakan mereka. "Jangan mengambil kebijakan yang nantinya akan mengganggu kamtibmas," ujar Suja Toatubun, salah seorang tokoh pemuda Kei Kecil kepada Tempo via telepon selular.

Menurut Frans Futnarubun, salah seorang korlap demo, pemberian gelar itu hanya diputuskan empat raja yang ada di Pulau Dullah. Selain itu, tidak ada sosialisai rencana pemberian gelar di Tual maupun di Kei Kecil. "Jangan karena punya kepentingan, sehingga gelar adat dijual murah," tutur Futnarubun. Dia mensinyalir gelar itu diberikan lantaran ada iming-iming kendaraan dan rumah dari penerima gelar.

Sementara David Tjiu, penerima gelar adat tersebut, mengatakan pemberian gelar itu merupakan komitmen 22 raja yang ada di Pulau Kei Kecil dan Pulau Kei Besar, dan sudah disosialisasikan. "Kalau ada yang protes atau demo itu hal biasa," kata David Tjiu kepada wartawan di Tual.

Hadir dalam acara pemberian gelar tersebut Kapolda Maluku Brigjen Totoy Herawan Indra, Kepala Staf Kodam XVI Pattimua Brigjen Edi Hartanto dan sejumlah pejabat militer lainnya dari Ambon. Sedangkan Bupati Maluku Tengara dan wakilnya serta Wali Kota Tual dan wakilnya, berhalangan hadir.

"Pak Bupati dan Wali Kota serta wakilnya lagi dinas luar," kata Sekda Maluku Tenggara Petrus Beruatwarin kepada Tempo via telepon selular.


MOCHTAR TOUWE








Bamsoet Dorong Penguatan Masyarakat Hukum Adat

6 hari lalu

Bamsoet Dorong Penguatan Masyarakat Hukum Adat

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat


Hasil Rakernas AMAN: Desakan terhadap RUU Masyarakat Adat dan Pembatalan RUU Bermasalah

6 hari lalu

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menggelar kirab budaya sebagai acara pembuka Rakernas ke-VII di Rejang Lebong, Bengkulu, Jumat, 17 Maret 2023.  TEMPO/Rosseno Aji
Hasil Rakernas AMAN: Desakan terhadap RUU Masyarakat Adat dan Pembatalan RUU Bermasalah

Rakernas AMAN ke-VII menghasilkan sejumlah resolusi yang menjadi program prioritas. Salah satu resolusi adalah desakan pengesahan RUU Masyarakat Adat


Aliansi Masyarakat Adat Tolak Sistem Proporsional Tertutup

7 hari lalu

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menggelar kirab budaya sebagai acara pembuka Rakernas ke-VII di Rejang Lebong, Bengkulu, Jumat, 17 Maret 2023.  TEMPO/Rosseno Aji
Aliansi Masyarakat Adat Tolak Sistem Proporsional Tertutup

Perubahan sistem pemilu ke sistem proporsional tertutup akan sangat berpengaruh terhadap gerakan politik masyarakat adat.


AMAN Dorong Masyarakat Adat Perkuat Gerakan Ekonomi Kedaulatan Pangan

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi (kiri) dan Dewan AMAN Nasional Hein Namotemo di Istana Negara, Jakarta, 22 Maret 2017. ANTARA FOTO
AMAN Dorong Masyarakat Adat Perkuat Gerakan Ekonomi Kedaulatan Pangan

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi minta masyarakat adat memperkuat gerakan ekonomi dan kedaulatan pangan.


RUU Masyarakat Adat, AMAN: Kalau Draft Sekarang Disahkan Tak Berguna Sama Sekali

7 hari lalu

Kelompok O'Hogana Manyawa atau biasa di kenal Suku Tobelo Dalam melakukan aksi menuntut agar pemerintah segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat di wilayah Wasile Halmahera Timur. Tuntutan tersebut dilakukan dengan melakukan aksi keliling kampung maupun menggelar ritual adat seraya meminta pertolongan Sang Pencipta dan leluhur mereka supaya RUU tersebut segera disahkan. dok. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
RUU Masyarakat Adat, AMAN: Kalau Draft Sekarang Disahkan Tak Berguna Sama Sekali

AMAN memperkirakan perjuangan untuk lahirnya RUU Masyarakat Adat masih akan menemui banyak rintangan.


RUU Masyarakat Adat Belum Disahkan, AMAN: Perjalanan Kita Saat Ini Sangat Berat

8 hari lalu

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menggelar kirab budaya sebagai acara pembuka Rakernas ke-VII di Rejang Lebong, Bengkulu, Jumat, 17 Maret 2023.  TEMPO/Rosseno Aji
RUU Masyarakat Adat Belum Disahkan, AMAN: Perjalanan Kita Saat Ini Sangat Berat

AMAN dan koalisi masyarakat sipil sebenarnya telah menginisiasi pembahasan RUU Masyarakat Adat sejak 2009.


Kirab Budaya Ramaikan Rakernas Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di Rejang Lebong

9 hari lalu

Presiden Jokowi didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya bersalaman dengan anggota masyarakat adat saat pertemuan dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Istana Negara, Jakarta, 22 Maret 2017. Perwakilan AMAN menyampaikan hasil kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-V dan berharap pemerintah mengakui masyarakat adat sebagai subjek hukum terkait sejumlah konflik lahan adat dengan perusahaan. ANTARA FOTO
Kirab Budaya Ramaikan Rakernas Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di Rejang Lebong

Parade ini menandai dimulainya Rapat Kerja Nasional ke-VII Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.


Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Gelar Rakernas VII di Bengkulu

9 hari lalu

Kongres Masyarakat Adat Nusantara Keenam (KMAN VI) di Stadion Barnabas Youwe, Wilayah Adat Tabi, Papua pada Sabtu malam (29/10/2022) dan akan menakhodai kerja-kerja AMAN untuk periode 2022-2027.
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Gelar Rakernas VII di Bengkulu

Ratusan masyarakat adat akan berjalan bersama memakai pakaian khas adat dari seluruh Nusantara.


Masyarakat Adat Boven Digoel Gugat Izin Lingkungan Perusahaan Sawit

12 hari lalu

Pegiat lingkungan dari masyarakat adat Suku Awyu, Hendrikus 'Franky' Woro (kanan) dan Kasimilus Awe, saat mendaftarkan gugatan lingkungan hidup dan perubahan iklim ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, Kota Jayapura, Papua, Senin, 13 Maret 2023.  ANTARA FOTO/Gusti Tanati
Masyarakat Adat Boven Digoel Gugat Izin Lingkungan Perusahaan Sawit

Izin kelayakan lingkungan hidup dikeluarkan berdasarkan Amdal yang bermasalah karena mengabaikan keberadaan masyarakat adat sebagai pemilik wilayah,


RUU Masyarakat Adat Diharapkan Segera Disahkan

17 hari lalu

RUU Masyarakat Adat Diharapkan Segera Disahkan

Forum Diskusi Denpasar 12 edisi 140 ini membahas Menempatkan Masyarakat Adat dan Perempuan Adat dalam Konteks Kebangsaan.