TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau Elsam, Wahyudi Djafar berharap anggota DPR periode 2024-2029 mampu mengakomodasi secara efektif target yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Ia juga berharap legislator Senayan yang baru bisa merealisasikan rencana tersebut dalam pembentukan kebijakan di level legislasi.
Dalam RPJMN 2025-2045, kata dia, masalah hak asasi manusia atau HAM menjadi salah satu fundamen yang mengisinya. Sehingga, DPR sebagai representasi rakyat mesti mengaplikasikan RPJPN secara serius dalam setiap membentuk regulasi. "Salah satunya mengenai partisipasi bermakna yang acapkali diabaikan," ujar Wahyudi saat dihubungi, Selasa, 1 Oktober 2024.
Ia mengatakan, partisipasi bermakna dalam setiap agenda pembentukan kebijakan di level legislasi menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan oleh DPR. Sebab, partisipasi publik merupakan hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, dipertimbangkan, dan untuk memperoleh jawaban atas pendapat yang dikemukakan.
Apalagi, partisipasi bermakna dalam pembentukan Undang-Undang telah diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang bersifat final dan mengikat. "Sehingga tidak boleh hal ini diabaikan. DPR periode baru harus mengakomodasi RPJPN, salah satunya mengenai HAM," ucap dia.
Kendati begitu, Wahyudi mengatakan dengan komposisi DPR hari ini yang didominasi kalangan dari partai pendukung dan unsur petahana. Sehingga ia pesimistis target RPJPN terlaksana dengan optimal. Alasannya, pola partai mengunci kerja anggota DPR.
Dihubungi terpisah, Peneliti Politik Populi Center, Usep Saepul Ahyar, mengatakan pengaplikasian RPJPN dalam pembentukan regulasi cukup sulit terlaksana dengan dominannya kuasa partai terhadap anggota DPR yang menjadi kader partai.
Menurut Usep, kader partai yang menjadi legislator acapkali tunduk pada kebijakan yang dibuat oleh ketua umumnya. Sehingga, skeptis rasanya apabila DPR di periode baru ini akan bergerak lebih progresif ketimbang DPR periode sebelumnya.
"Ini akan sama saja, fungi pengawasan menurut saya aman tetap berjalan dalam skala yang menengah karena komposisinya adalah pendukung pemerintah," ujar Usep.
Adapun sebanyak 580 anggota DPR periode 2024-2029 diagendakan dilantik hari ini. 580 anggota DPR tersebut berasal dari mayoritas partai politik pendukung Presiden terpilih Prabowo Subianto seperti Partai Gerindra; Golkar; PAN; Demokrat; NasDem; PKB; PKS; dan PDIP yang belum menyatakan sikap mendukung atau tidak pemerintahan Prabowo mendatang.
Pilihan editor: UIPM Jadi Sorotan Seusai Berikan Gelar Honoris Causa kepada Raffi Ahmad
