Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Edy vs Bobby Jelang Pilgub Sumut: Poin-poin Pesaingan Sengit Bobby Nasution dengan Edy Rahmayadi

image-gnews
Kolase foto Calon Gubernur Sumut  Edy Rahmayadi dan Bobby Nasution dalam Pilkada 2024. (Dok.ANTARA)
Kolase foto Calon Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Bobby Nasution dalam Pilkada 2024. (Dok.ANTARA)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Calon Gubernur (Cagub) Sumatera Utara nomor urut 1 Bobby Nasution-Surya dan nomor urut 2 Edy Rahmayadi-Hasan Basri, bakal bersaing memperebutkan 10.771.496 suara pemilih di pemilihan Pilgub Sumut 2024.

Sebelumnya, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut Robby Efendy mengungkapkan sudah melakukan rekapitulasi (Daftar Pemilihan Tetap) atau DPT. 

"Kami sudah melakukan rekapitulasi DPT (Daftar Pemilih Tetap) tingkat provinsi dari 33 kabupaten/kota se-Sumut. Jumlahnya sebanyak 10.771.496 pemilih," ujar, di Medan, Rabu, 25 September 2024.

Robby menjelaskan dari total 10.771.496 orang, terdiri dari 5.302.681 pemilih laki-laki dan 5.468.815 pemilih perempuan yang tersebar di 33 kabupaten/kota.

Berikut point persaingan sengit Bobby Nasution vs Edy Rahmayadi menjelang Pilgub Sumut.

Partai Pengusung 

Pilgub Sumut 2024, Bobby-Surya diusung oleh beberapa partai seperti, Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus yang terdiri dari Partai NasDem, PKS PAN, PKB, Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, Partai Demokrat, Partai Perindo dan PSI dengan menetapkan suara sah DPRD Sumut Pemilu 2024 sebanyak 5.493.530 suara.

Sedangkan, Edy-Hasan Basri diusung oleh PDIP, Partai Hanura, PKN, Partai Buruh, Partai Gelora dan Partai Ummat dengan menggunakan 1.820.883 suara sah DPRD Sumut Pemilu 2024.

Bobby Sindir Jalan di Sumut Jelek 

Pada rapat pleno penetapan nomor urut calon gubernur dan wakil Gubernur Sumut, Bobby Nasution dalam sambutannya mengatakan pembangunan infrastruktur di Sumut tidak merata. Bobby menyinggung proyek tahun jamak pembangunan infrastruktur tersebut sebesar Rp 2,7 triliun. Selain itu, ia membandingkan jalan tersebut dengan provinsi tetangga.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kalau sudah kejedut kepala kita, berarti sudah masuk Sumut. Artinya, jalan di Aceh bagus, jalan di Sumatera Barat juga bagus. Begitu masuk Sumut, benjol kepala kita karena infrastruktur di Sumut, mungkin belum merata," kata.

Tak sampai disitu, Bobby kembali menyindir nomor dua identik dengan proyek Rp 2,7 triliun yang dijalankan pemerintahan Edy Rahmayadi.

"Saya sangat setuju kita dapat nomor urut satu, Pak Surya. Karena kalau nomor dua jadi ingat Rp 2,7 triliun. Pembangunan infrastruktur memang perlu biaya, tapi APBD Sumut cukup untuk memperbaikinya. Kalau bisa selesai proyek itu, mungkin agak enak sikit, tapi kalau tak selesai agak berat juga jalanan di Sumut," kata Bobby.

Edy Rahmayadi: Jalan Itu Kerjaan Mulyono 

Sementara itu, Edy Rahmayadi menanggapi pernyataan Bobby dengan tenang. Dikatakannya jalan tersebut, statusnya jalan nasional dan berada di perbatasan Sumut . Artinya, jalan rusak merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintahan yang dipimpin mertua Bobby Nasution yakni Presiden Joko Widodo.

"Masalah infrastruktur yang disebut Bobby, itu di perbatasan, jalan nasional. Jalan yang belum diselesaikan Mulyono. Ada jalan yang belum selesai, justru itu kami kembali menjadi gubernur untuk menyelesaikannya," ujar.

Mulyono merupakan nama Jokowi, yang diberikan kedua orang tuanya, Widjiatno Notomihardjo dan Sudjitami Notomihardjo, saat lahir. Tetapi, nama itu tidak bertahan lama. Saat kecil Jokowi sering sakit. Dalam budaya Jawa, jika seorang bayi laki-laki sering sakit, biasanya nama yang diberikan dianggap terlalu berat. 

“Nama itu tidak bertahan lama karena orang tua saya segera mencari nama baru ketika saya sering sakit," kata Jokowi dalam buku Jokowi Menuju Cahaya karya Alberthiene Endah, yang dirilis pada 2018. 

ANNISATUL FATHONAH | ANANDA RIDHO SULISTYA | MEI LEANDHA
Pilihan editor:  Bobby Nasution Sindir Jalan di Sumut Jelek, Edy Rahmayadi: Itu Jalan yang Belum Diselesaikan Mulyono

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Gelar Aksi Simbolik, ICW Lakukan Teatrikal 'Timpuk Dinasti Mulyono' di Halaman KPK

13 jam lalu

Indonesian Corruption Watch (ICW) dalam gelaran aksi
Gelar Aksi Simbolik, ICW Lakukan Teatrikal 'Timpuk Dinasti Mulyono' di Halaman KPK

"Independensi KPK tidak lagi ada, tidak lagi hadir pada 2019 pasca-revisi UU KPK dan semua ini salah satu apa yang dilakukan oleh Jokowi," kata ICW.


Cuitan Ridwan Kamil Diskreditkan Orang Jakarta Beberapa Tahun Lalu, Ingatlkan Cara Bijak Bermedia Sosial

16 jam lalu

Ridwan Kamil di GIIAS 2023. (Foto: TEMPO/ Erwan Hartawan)
Cuitan Ridwan Kamil Diskreditkan Orang Jakarta Beberapa Tahun Lalu, Ingatlkan Cara Bijak Bermedia Sosial

Cuitan Calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil, di media sosial Twitter-kini X- bertahun lalu dinilai mendiskreditkan orang Jakarta masih jadi polemik.


Kilas Balik Cuitan Ridwan Kamil yang Dianggap Mendiskreditkan Orang Jakarta

16 jam lalu

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil berdialog dengan pelajar di acara 'Kongkow Pelajar se-Jajarta' di Kantor DPD Partai Golkar DKI, Jakarta Pusat, Sabtu, 28 September 2024. RK berjanji akan memfasilitasi para pelajar supaya bisa menonton pertandingan Persija Jakarta di Stadion secara gratis. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Kilas Balik Cuitan Ridwan Kamil yang Dianggap Mendiskreditkan Orang Jakarta

Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil kembali menyinggung soal cuitan lamanya di Twitter, kini X, yang disebut-sebut mendiskreditkan orang Jakarta.


Bobby Nasution Vs Edy Rahmayadi Soal Status Jalan, Begini Karakteristik Jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten

16 jam lalu

Kolase foto Calon Gubernur Sumut  Edy Rahmayadi dan Bobby Nasution dalam Pilkada 2024. (Dok.ANTARA)
Bobby Nasution Vs Edy Rahmayadi Soal Status Jalan, Begini Karakteristik Jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten

Bobby Nasution menyindir pernyataan kandidat petahana, Edy Rahmayadi, soal jalan nasional di Sumut yang rusak merupakan tanggung jawab kepala daerah.


Bobby Nasution dan Edy Rahmayadi Terus Berbalas Sindiran, Menantu Jokowi: Kepala Daerah Jangan Lempar Tanggung Jawab

19 jam lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan sekaligus menantunya, Bobby Nasution memberikan keterangan saat Car Free Day (CFD) di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu pagi, 12 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Bobby Nasution dan Edy Rahmayadi Terus Berbalas Sindiran, Menantu Jokowi: Kepala Daerah Jangan Lempar Tanggung Jawab

Pilkada Sumut 2024, Bobby Nasution dan Edy Rahmayadi terus berbalas sindiran. Menantu Jokowi sebut kepala daerah jangan lempar tanggung jawab.


Setelah Kenakan Rompi Putra Mulyono, Kaesang Kelakar Soal Hadiahi Kader PSI Jet Pribadi

19 jam lalu

Ketua Umum terpilih Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep memberikan tanda cinta (love sign) saat pidato politik pertamanya pada acara Kopdarnas Deklarasi Politik PSI di Djakarta Theater, Jakarta, Senin, 25 September 2023. Kaesang resmi menggantikan posisi Giring Ganesha yang didapuk menjadi Ketua Umum PSI sejak November 2021 lalu. Giring purna tugas dan diangkat sebagai Dewan Pembina PSI. DOK.TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Setelah Kenakan Rompi Putra Mulyono, Kaesang Kelakar Soal Hadiahi Kader PSI Jet Pribadi

Kaesang kenakan rompi bertulis Putra Mulyono, setelah itu berkelakar akan beri hadiah kader PSI dengan jet pribadi. Ada ulah anak Jokowi.


Soal Pernah Mencuit Mendiskreditkan Jakarta, Ridwan Kamil: Saya Sudah Minta Maaf Tiga Kali, Apa Saja Cuitannya?

22 jam lalu

Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta  Ridwan Kamil mendatangi rumah Wakil Presiden ke-11 dan 12, Jusuf Kalla, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis, 5 September 2024. JK, kata RK, juga berpesan bahwa solusi di bidang perumahan dapat membawa efek domino terhadap permasalahan kemacetan, polusi, hingga biaya ekonomi tinggi. RK mencontohkan perumahan vertikal di Singapura dan Hongkong dapat membantu mengatasi masalah jarak tempat kerja dengan rumah. TEMPO/Ilham Balindra
Soal Pernah Mencuit Mendiskreditkan Jakarta, Ridwan Kamil: Saya Sudah Minta Maaf Tiga Kali, Apa Saja Cuitannya?

Ridwan Kamil kembali meminta maaf ihwal cuitan lamanya di Twitter, kini X, yang disebut-sebut mendiskreditkan orang Jakarta. Ini sederet cuitan RK itu


Ragam Respons Tokoh Soal Kaesang Pakai Rompi Putra Mulyono, Sosiolog: Sok Asyik, Pakar Hukum: Strategi Pembalikan Isu

3 hari lalu

Kaesang Pangarep memakai rompi bertuliskan Putra Mulyono. Istimewa
Ragam Respons Tokoh Soal Kaesang Pakai Rompi Putra Mulyono, Sosiolog: Sok Asyik, Pakar Hukum: Strategi Pembalikan Isu

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep kembali mengundang polemik. Anak Jokowi itu mengenakan rompi bertuliskan Putra Mulyono. Apa maksudnya?


Berbagai Respons Soal Kaesang Pakai Rompi Putra Mulyono

3 hari lalu

Kaesang Pangarep memakai rompi bertuliskan Putra Mulyono. Istimewa
Berbagai Respons Soal Kaesang Pakai Rompi Putra Mulyono

Feri Amsari, mengatakan apa yang dilakukan Kaesang dengan menggunakan rompi bertuliskan "Putra Mulyono", sebagai respons pembalikan isu.


Bobby Nasution dan Edy Rahmayadi Saling Sindir soal Jalan di Sumut, Ketahui Perbedaan Jalan Provinsi dengan Jalan Nasional

3 hari lalu

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menetapkan pasangan Bobby Nasution-Surya nomor urut 1 dan pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri nomor urut 2 sebagai calon gubernur dan wakil gubernur wilayah setempat pada Pilkada 2024. ANTARA/Anggi Luthfi Panggabean
Bobby Nasution dan Edy Rahmayadi Saling Sindir soal Jalan di Sumut, Ketahui Perbedaan Jalan Provinsi dengan Jalan Nasional

Edy Rahmayadi menyebut jalan Sumut yang rusak seperti disinggung Bobby Nasution adalah jalan nasional, yang jadi tanggung jawab pemerintah pusat.