TEMPO.CO, Jakarta - DPR mengesahkan tambahan anggaran untuk Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG sebesar Rp 25 miliar dalam APBN 2025.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk pembiayaan modifikasi cuaca pada 2025.
Dwikorita mengatakan tambahan anggaran tersebut sudah disahkan oleh Badan Anggaran DPR. Dia menjelaskan modifikasi cuaca tersebut akan dilakukan sebanyak 40 hari sepanjang tahun 2025 dengan total biaya Rp 22,09 miliar.
"Modifikasi cuaca ini diperlukan untuk mencegah dampak bencana hidrometeorologi ekstrem pada tahun 2025," kata Dwikorita dalam rapat rencana kerja anggaran bersama Komisi V DPR, Selasa, 17 September 2024.
Meski mendapat tambahan anggaran, Dwikorita mengatakan jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan modifikasi cuaca secara nasional. Dia mengatakan dalam alokasi yang disusun BMKG, dibutuhkan Rp 700 miliar untuk modifikasi cuaca nasional.
Eks Rektor Universitas Gadjah Mada ini mengatakan akan memetakan di wilayah mana saja modifikasi cuaca dilakukan. Nantinya, kata dia, dalam satu hari akan ada satu unit pesawat yang akan menebarkan garam di sejumlah titik.
Untuk wilayah mana saja modifikasi cuaca dilakukan, Dwikorita mengatakan pihaknya masih melakukan kajian dan pemetaan.
Selain mengurangi dampak bencana akibat cuaca ekstrem, Dwikorita mengatakan modifikasi cuaca juga diperlukan di daerah yang menjadi sentra pangan. Cuaca ekstrem di wilayah pertanian berpotensi mengancam lahan pertanian dan memicu gagal panen.
"Untuk sampai menghentikan risiko hujan ekstrem, itu akan susah. Tapi paling tidak modifikasi cuaca ini bisa mengurangi dampak dari hujan ekstrem yang menjadi pemicu bencana hidrometeorologi," katanya.
Pilihan Editor: Pawang Hujan Ramaikan IKN Menjelang Upacara 17 Agustus
