Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alasan Kosgoro Sebut Sejumlah Kadernya Siap Ditunjuk Jadi Menteri Prabowo

Reporter

Editor

Sapto Yunus

image-gnews
Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono
Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono
Iklan

TEMPO.CO, JakartaOrganisasi pendiri Partai Golkar, Pusat Pimpinan Kolektif (PPK) Kosgoro 1957, menyatakan para kadernya siap jika nantinya ditunjuk untuk mengisi posisi menteri di dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto mendatang.

Ketua PPK Kosgoro 1957 Dave Laksono mengatakan Kosgoro merupakan gudangnya kader Golkar dengan berbagai macam kebutuhan. Dia mengatakan hal itu sudah terbukti karena anggota Kosgoro sudah pernah menempati sejumlah pos jabatan.

“Untuk kebutuhan apa kita siap, untuk kementerian apa, kita ada. Jadi tinggal Pak Prabowo yang menentukan siapa, kita memiliki kadernya,” kata Dave di Jakarta pada Jumat, 13 September 2024 seperti dikutip dari Antara.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI itu pun menyebutkan telah menyodorkan sejumlah nama anggota Kosgoro untuk masuk ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dalam kepengurusan Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Dia berharap nama-nama kepengurusan DPP Partai Golkar lengkap akan segera tersampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM sebelum 1 Oktober 2024.

Dave mengatakan menyerahkan sepenuhnya nomenklatur maupun jumlah kementerian kepada Prabowo untuk menjalankan pemerintahan dalam lima tahun ke depan. 

Saat ini, kata dia, Rancangan Undang-Undang tentang Kementerian Negara yang mengubah batasan jumlah kementerian sudah selesai dibahas di tingkat Badan Legislasi DPR. Dia menilai kementerian pada kabinet Prabowo bisa berjumlah 44 kementerian atau lebih sedikit.

Dia menuturkan, berapa pun jumlah menterinya, Prabowo akan mempertimbangkan hal itu demi target pembangunan masif bisa berjalan secara optimal.

“Kita tidak dalam posisi mendikte, kita tidak mau pemimpin kita baik itu Pak Bahlil (Ketua Umum Golkar) apalagi presiden didikte dan dipaksa,” kata dia.

Gerindra Sebut Prabowo Sedang Menyeleksi Calon Menteri

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Prabowo masih melakukan simulasi terhadap jumlah nomenklatur kementerian pada kabinetnya mendatang. 

“Jadi begini, yang namanya penambahan, yang namanya pemisahan, dan lain-lain belum bisa kita publikasikan karena saat ini masih kami simulasikan," kata Dasco di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 12 September 2024.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kata Akademisi Soal Partai Buruh Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

6 jam lalu

Sejumlah simpatisan Partai Buruh menyimak rekaman video sambutan presiden RI terpilih untuk masa bakti 2024-2029 Prabowo Subianto dalam peringatan Tiga Tahun Kebangkitan Klas Buruh di Istora, kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 September 2024. Partai Buruh menyatakan dukungan kepada presiden terpilih untuk masa bakti 2024-2029 Prabowo Subianto. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Kata Akademisi Soal Partai Buruh Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Buruh optimistis klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja dapat menjadi perhatian pemerintahan Prabowo-Gibran.


Soal Masuk Tidaknya di Kabinet Prabowo, Sandiaga Uno: Harus Iso Rumongso

6 jam lalu

Menparekraf Sandiaga Uno di Yogyakarta Kamis (19/9). Dok.istimewa
Soal Masuk Tidaknya di Kabinet Prabowo, Sandiaga Uno: Harus Iso Rumongso

Sandiaga Uno menyadari posisi politiknya saat ini sehingga terkait formasi menteri di kabinet Prabowo ia tak terlalu berharap banyak.


UU Kementerian Disahkan: Prabowo Bebas Tambah Kementerian di Pemerintahan

6 jam lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melapor hasil kunjungan luar negeri ke Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
UU Kementerian Disahkan: Prabowo Bebas Tambah Kementerian di Pemerintahan

Berkat RUU Nomor 39 Tahun 2008 yang disahkan DPR, Prabowo bisa tambah kementerian dalam jumlah tak terbatas


Prabowo: Direncanakan Bertemu Megawati, Diskusi dengan SBY, dan Dukungan Partai Buruh

8 jam lalu

Presiden Terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan pidato politik saat Apel Kader Partai Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024. Dalam kegiatan tersebut, beberapa tokoh partai dan menteri terlihat hadir, di antaranya Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menparekraf Sandiaga Uno, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, serta sejumlah pemimpin dan petinggi partai politik lainnya. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Prabowo: Direncanakan Bertemu Megawati, Diskusi dengan SBY, dan Dukungan Partai Buruh

Prabowo mengajak kelompok buruh termasuk yang tergabung dalam Partai Buruh untuk bersama-sama memperjuangkan ekonomi berbasis Pancasila


Terkini Bisnis: Pendiri Sec Bowl Kuningan Janji Biayai Perawatan Medis Pelanggan, DPR Sahkan UU APBN 2025

8 jam lalu

Sec Bowl. Foto : Instagram/Rius Vernandes,
Terkini Bisnis: Pendiri Sec Bowl Kuningan Janji Biayai Perawatan Medis Pelanggan, DPR Sahkan UU APBN 2025

Founder Sec Bowl Rius Vernandes berjanji untuk menjalankan bisnis tersebut dengan baik.


Said PDIP Sebut Pertemuan Megawati dan Prabowo Tak Akan Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

9 jam lalu

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. ANTARA
Said PDIP Sebut Pertemuan Megawati dan Prabowo Tak Akan Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

Said Abdullah menegaskan bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo tidak akan membahas soal bagi-bagi jatah kekuasaan.


SBY Bertemu Prabowo di Kertanegara, Dahnil Anzar: Diskusi Biasa

10 jam lalu

Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik, Sosial Ekonomi, dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat ditemui di Kantor Kementerian Pertahanan, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 12 November 2019. Tempo/Egi Adyatama
SBY Bertemu Prabowo di Kertanegara, Dahnil Anzar: Diskusi Biasa

Dahnil menyebut pertemuan Prabowo dengan SBY di Kertanegara hanya berdiskusi biasa saja.


Respons Jusuf Kalla soal Kabar Menteri Prabowo Ada 44: Terserah Saja

10 jam lalu

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla berjalan saat menghadiri acara gerakan masjid bersih 2024 di Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan upaya berkelanjutan untuk mendorong terciptanya masjid yang bersih dan nyaman bagi umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya dalam menyambut bulan Ramadan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Respons Jusuf Kalla soal Kabar Menteri Prabowo Ada 44: Terserah Saja

Jusuf Kalla menyebut biasanya terdapat keseimbangan latar belakang bakal menteri yang terdiri dari kalangan profesional dan anggota partai.


Surya Paloh Bilang Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bukan Prioritas Nasdem

10 jam lalu

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat pengukuhan pengurus DPP Partai NasDem periode 2024-2029 di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis 19 September 2024.  Selain itu, majelis tinggi partai juga menugaskan kepada Surya Paloh untuk sebagai ketua umum untuk menyusun kepengurusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Nasdem untuk periode 2024-2029. TEMPO/Subekti.
Surya Paloh Bilang Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bukan Prioritas Nasdem

Surya Paloh mengungkap alasan partainya tidak terlalu mementingkan kursi kabinet.


PDIP: Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo hingga Komentar Soal Kabinet Zaken

11 jam lalu

Logo PDIP
PDIP: Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo hingga Komentar Soal Kabinet Zaken

Juru bicara PDIP Chico Hakim mengatakan, pertemuan Megawati dan Prabowo masih diupayakan