“Memang DTKS itu kan data dinamis sebenarnya, ya, bisa sewaktu-waktu berubah karena meninggal atau karena hal-hal lain pindah tempat yang enggak lapor, yang kadang-kadang tidak di-input oleh petugas di lapangan. Jadi memang data ini patut untuk dicermati perkembangannya dan kita sudah punya tim yang mengikuti dinamika itu, jadi memang soal data ini hal yang sangat penting,” ucapnya.
Ia pun menyatakan akan bekerja maksimal dalam menyelesaikan program kerja Risma sebagai pendahulunya meskipun hanya memiliki waktu bekerja 40 hari. Dia menambahkan hanya ingin menjalankan sejumlah program untuk mengatasi masalah sosial yang sudah terprogram sembari menyiapkan transisi pemerintahan baru.
Soal Jabatannya sebagai Sekjen PBNU
Gus Ipul tidak menjawab dengan pasti apakah akan mundur atau tetap melanjutkan tanggung jawabnya sebagai Sekjen PBNU. “Nanti tergantung pada Rais Aam (Miftachul Akhyar) dan Ketua Umum (Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya)," kata Gus Ipul saat ditemui usai pelantikan seperti dikutip dari Antara.
Rais Aam merupakan jabatan tertinggi di dalam struktur kepengurusan NU. Meski demikian, Gus Ipul menyatakan rangkap jabatan tidak melanggar aturan yang ada di PBNU. "Secara aturan diperbolehkan dan tidak ada masalah,” tuturnya.
Adapun soal jabatannya sebagai Wali Kota Pasuruan, Gus Ipul menyatakan otomatis langsung mundur. “Saya ajukan pengunduran diri, nanti diproses lewat (pemerintah) provinsi ke Kementerian Dalam Negeri. Prosesnya normal aja. Otomatis akan diteruskan oleh Wakil Wali Kota," katanya.
Dia mengungkapkan baru menerima informasi pelantikan oleh Presiden Jokowi sekitar satu hingga dua hari menjelang hari H. Karena itu, Gus Ipul merasa perlu waktu untuk mempelajari apa saja tugas-tugas seorang Mensos.
“Baru satu-dua hari terakhir ini. Tapi tugasnya Kemensos itu membantu presiden. Apa yang menjadi arahan presiden, visi-misi presiden, itulah yang akan kami tindak lanjuti dan sekuat tenaga akan kami realisasikan," ujar Gus Ipul.
ANNISA FEBIOLA | DANIEL A. FAJRI | ANTARA
Pilihan editor: Menteri Prabowo: Dari Jumlahnya Bertambah Jadi 44 hingga Kabinet Zaken
