Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Paus Fransiskus Ingatkan Bahaya Kekuasaan dalam Pidato di Hadapan Jokowi

Editor

Imam Hamdi

image-gnews
Presiden Joko Widodo (kanan) saat menerima kunjungan Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 4 September 2024. Pertemuan tersebut membahas hubungan bilateral antara Indonesia dan Vatikan sekaligus membahas isu-isu global, khususnya perdamaian di seluruh konflik perang yang melanda sejumlah negara di dunia. TEMPO/Subekti
Presiden Joko Widodo (kanan) saat menerima kunjungan Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 4 September 2024. Pertemuan tersebut membahas hubungan bilateral antara Indonesia dan Vatikan sekaligus membahas isu-isu global, khususnya perdamaian di seluruh konflik perang yang melanda sejumlah negara di dunia. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Paus Fransiskus berbicara soal dampak buruk yang bisa timbul dari kekuasaan yang disalahgunakan dalam pidato di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu, 4 September 2024. Presiden Joko Widodo ikut hadir saat Paus menyampaikan pesan tersebut.

Awalnya, Paus berkata konflik kerap muncul di berbagai daerah karena kurangnya sikap saling menghargai. “Dari keinginan intoleran untuk memaksakan kepentingan sendiri, posisi sendiri, dan narasi historis sepihak dengan segala upaya,” kata sang uskup Roma itu. Paus menyampaikan sikap tersebut bisa membawa penderitaan tiada akhir bagi seluruh komunitas dan berujung pertumpahan darah.

Paus menyatakan berbagai ketegangan yang berujung kekerasan sering kali timbul karena kekuasaan yang tidak bertanggung jawab. “Karena mereka yang berkuasa ingin menyeragamkan segala sesuatu dengan memaksakan visi mereka,” ucap pria bernama lahir Jorge Mario Bergoglio itu.

Menurut Paus, ada hal-hal yang seharusnya diserahkan kepada otonomi masing-masing individu atau kelompok. Dia menilai pihak yang berkuasa tak seharusnya melampaui wewenang mereka dalam konteks tersebut.

Paus asal Argentina itu lalu menyinggung kurangnya tekad untuk mewujudkan keadilan sosial dari orang-orang yang berkuasa. “Terlepas dari kebijakan-kebijakan yang mengesankan, terdapat juga kurangnya komitmen sejati yang berorientasi ke depan untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan sosial,” ujar Paus.

Akibatnya, kata Paus, sebagian besar umat manusia terpinggirkan. “Tanpa sarana untuk menjalani hidup yang bermartabat dan tanpa perlindungan dari ketimpangan sosial yang serius dan bertumbuh, yang memicu konflik-konflik yang parah,” tutur dia.

Paus menyampaikan pidato tersebut dalam bahasa Italia yang kemudian diterjemahkan. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi, juga memberi pidato. Dia memberi pesan tentang pentingnya merayakan perbedaan. "Kunjungan ini memiliki pesan yang sangat kuat tentang arti pentingnya merayakan perbedaan," kata Jokowi di hadapan Paus Fransiskus.

Presiden menyampaikan kepada Paus Fransiskus bahwa Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri atas beragam etnis, yakni sebanyak 714 suku bangsa dan 17.000 pulau yang ditinggali.

Menurut Presiden, warga Indonesia di 17.000 pulau tersebut memiliki budaya, agama, dan suku bangsa yang berbeda sehingga bangsa Indonesia juga terus berupaya menjaga harmoni di tengah kebinekaan yang dimiliki.

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Ganjar Pranowo Bantu Pemenangan Andika-Hendrar di Pilkada Jawa Tengah

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kadin Kisruh, Lewat Munaslub Anindya Bakrie Geser Arsjad Rasjid dari Ketua Umum Kadin

7 jam lalu

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid saat konferensi pers terkait Munaslub di Jakarta, Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Ahad, 15 September 2024. Keterangan pers tersebut menolak dan menyatakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia pada Sabtu 14 September tidak sah. TEMPO/Ilham Balindra
Kadin Kisruh, Lewat Munaslub Anindya Bakrie Geser Arsjad Rasjid dari Ketua Umum Kadin

Arsjad Rasjid dilengserkan dari posisinya sebagai Ketua Umum Kadin, Diganti Anindya bakrie lewat Munaslub Kadin. Ada kaitannya sebagai TPN Ganjar?


Calon Tunggal Pilkada di Dharmasraya Kerabat Presiden Jokowi

7 jam lalu

Setelah sempat dipersulit, sejumlah pasangan bakal calon di berbagai daerah akhirnya diterima mendaftar di Pilkada 2024.
Calon Tunggal Pilkada di Dharmasraya Kerabat Presiden Jokowi

KPU tetap menolak pesaing calon tunggal di Dharmasraya. Beberapa daerah lain sempat kesulitan mendapat tiket untuk mendaftar pilkada


KontraS dan Ikapri Soroti 40 Tahun Peristiwa Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok 1984

8 jam lalu

Peristiwa kerusuhan Tanjung Priok 1984. DokTempo/Fakhri Amrullah Instagram/Datatempo
KontraS dan Ikapri Soroti 40 Tahun Peristiwa Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok 1984

KontraS dan Ikapri minta Presiden Joko Widodo untuk membangun memorialisasi peristiwa Tanjung Priok 1984 di ruang publik.


Publik Menyoroti Beda Cara KPK Tangani untuk Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Anak Rafael Alun

8 jam lalu

Kaesang saat tampil di podcast pribadinya, 6 September 2024. Foto: Youtube.
Publik Menyoroti Beda Cara KPK Tangani untuk Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Anak Rafael Alun

KPK mendapat sorotan publik lantaran dinilai beda penanganan dalam kasus dugaan gratifikasi Kaesang dan anak Rafael Alun.


Arsjad Rasjid Didongkel dari Ketua Umum Kadin, Ini Kilas Balik Penetapannya sebagai Ketua TPN Ganjar-Mahfud

9 jam lalu

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Ketua TPN Ganjar-Mahfud Arsjad Rasjid berbincang saat menghadiri deklarasi Program Gotong Royong untuk Ekonomi Sejahtera dan Inklusif (Progresif) di Gedung Smesco, Jakarta, Jumat, 8 Desember 2023. Perwakilan relawan Progesif dari berbagai daerah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Ganjar-Mahfud menang dalam Pilpres 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Arsjad Rasjid Didongkel dari Ketua Umum Kadin, Ini Kilas Balik Penetapannya sebagai Ketua TPN Ganjar-Mahfud

Arsjad Rasjid dilengserkan sebagai Ketua Umum Kadin. Berikut Penetapannya sebagai Ketua Pemenangan Ganjar-Mahfud Md di Pilpres 2024.


Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Susi Pudjiastuti Menangis di X

12 jam lalu

Ilustrasi pasir laut. Shutterstock
Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Susi Pudjiastuti Menangis di X

Pemerintahan Jokowi membuka kembali ekspor pasir laut setelah 20 tahun ditutup. Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti menangis di media sosial X.


Dualisme Kadin Indonesia: Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie Saling Klaim Paling Sah

13 jam lalu

Anindya Bakrie (kiri) dan Arsjad Rasjid (Foto: Tempo/Oyuk Ivani Siagian dan TEMPO/Ilham Balindra)
Dualisme Kadin Indonesia: Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie Saling Klaim Paling Sah

Kadin Indonesia memanas. Pasalnya, penyelenggaraan Munaslub yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin memicu terjadinya dualisme.


Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

16 jam lalu

Presiden Jokowi berfoto dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Stasiun Keret Cepat Halim, Jakarta Timur, sebelum berangkat menuju Stasiun Padalarang, Jawa Barat, Rabu, 13 September 2023. Foto: Agus Suparto
Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini kritik kebijakan ekonomi Presiden Jokowi. Pembangunan infrastruktur dinilai ngawur.


Indonesia Terjerat Utang Luar Negeri, Rektor Paramadina: Akibat Kebijakan Jokowi, sudah Diperingatkan Faisal Basri

16 jam lalu

Didik J. Rachbini. TEMPO/Gunawan Wicaksono
Indonesia Terjerat Utang Luar Negeri, Rektor Paramadina: Akibat Kebijakan Jokowi, sudah Diperingatkan Faisal Basri

Rektor Universitas Paramadina menyampaikan masalah utang luar negeri akibat kebijakan Presiden Jokowi.


Upaya Berantas Judi Online Senilai Rp 600 Triliun pada Triwulan I 2024, Bentuk Satgas hingga Muncul Inisial T

17 jam lalu

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani memenuhi panggilan klarifikasi yang dilayangkan Bareskrim Polri di Jakarta, Senin, 29 Juli 2024. Panggilan ini untuk klarifikasi mengenai sosok inisial T yang disebut dalang judi online di Indonesia. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Upaya Berantas Judi Online Senilai Rp 600 Triliun pada Triwulan I 2024, Bentuk Satgas hingga Muncul Inisial T

Maraknya judi online membuat Jokowi akhirnya membentuk Satgas Judi Online di bawah pimpinan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto. Apa hasilnya?