TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Panitia Khusus Angket Haji DPR atau Pansus Haji, Wisnu Wijaya, mengatakan sejumlah saksi yang didatangkan pansus mulai menerima tekanan dari beberapa pihak.
Wisnu tidak menjelaskan bentuk tekanan atau siapa pihak yang menekan para saksi. Namun, ia mengungkapkan tekanan itu dialami saksi dari unsur pemerintah maupun non pemerintah seperti Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan jemaah.
“Tekanan itu juga dirasakan oleh anggota pansus,” kata Wisnu kepada Tempo, 2 September 2024.
Wisnu mengatakan melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK adalah bentuk keseriusan Pansus haji dalam menjamin keselamatan dan keamanan para saksi. Menurut dia, LPSK akan memberikan perlindungan baik dalam bentuk fisik, misalnya, menyediakan safe house dan pengawalan melekat hingga pendampingan hukum bagi para saksi yang mengalami gugatan hukum akibat dari kesaksiannya tersebut.
“Perlindungan tersebut diberikan berdasarkan permintaan saksi melalui pansus angket haji DPR,” tutur Wisnu.
Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan sampai saat ini lembaganya belum memberikan perlindungan kepada saksi. Namun, Sri mengatakan kehadiran LPSK dalam rapat Jumat kemarin meminta saksi yang hadir agar mengungkap fakta tanpa rasa takut.
“Kemarin LPSK hanya datang diminta untuk meyakinkan saksi yang hadir di pansus untuk mengungkap fakta tanpa rasa takut,” kata Sri kepada Tempo.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mempertanyakan soal adanya tekanan kepada para saksi dalam sidang Pansus Haji DPR.
“Yang tertekan siapa? Siapa saksi yang minta perlindungan ke LPSK? Ada nggak? Karena saksi, setahu saya, semua dari Kemenag (Kementerian Agama),” ujar Yaqut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 2 September 2024, dikutip dari Antara.
Yaqut mengatakan saksi yang meminta perlindungan ke LPSK harus diperjelas, apalagi semua saksi berasal dari Kemenag. Dia memastikan tidak ada tekanan kepada jajarannya. Yaqut mengaku meminta para saksi menjawab seluruh pertanyaan dari Pansus Haji secara terang benderang.
Pilihan Editor: Reaksi Menag Yaqut atas Keputusan Pansus Haji DPR Gandeng LPSK
