TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan bahwa pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pilkada adalah sepenuhnya menjadi urusan partai politik atau gabungan partai politik. Ia membantah tudingan bahwa Presiden Jokowi ada kaitannya dengan penjegalan Anies Baswedan yang gagal maju di Pilkada 2024.
“Yang memutuskan siapa, yang dituduh siapa,” kata Ari melalui pesan singkat kepada Tempo pada Jumat, 30 Agustus 2024. ”Jangan sampai, semua problem putusan internal partai, selalu dikait-kaitkan dengan Presiden.”
Ari mengatakan keputusan pencalonan atau tidak dicalonkannya seseorang diputuskan melalui mekanisme internal partai masing-masing. Setiap partai, kata Ari, memiliki kedaulatan untuk memutuskannya.
Majalah Tempo edisi 12 Agustus 2024, menulis tentang manuver Jokowi dan Koalisi Prabowo yang bergerilya menggagalkan pencalonan Anies di Pemilihan Gubernur Jakarta. Saat itu ada skenario kotak kosong.
Sebanyak 13 partai pendukung pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM plus menyokong Ridwan Kamil dan Suswono. Kesepakatan politik itu menutup kans Anies maju Pilgub Jakarta.
Meskipun belakangan Anies digadang menjadi bakal calon gubernur Jakarta dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Namun PDIP pada akhirnya memberikan tiketnya pada pembantu Jokowi, Pramono Anung, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet.
Dinamika di hari terakhir pendaftaran pada Kamis, 29 Agustus 2024, kencang kabar Anies bakal diusung oleh PDIP sebagai calon gubernur di Jawa Barat. Namun sampai akhir pendaftaran pada 23.59 WIB, eks Gubernur Jakarta itu tidak teregistrasi dalam kontestasi di daerah mana pun.
PDIP akhirnya mendaftarkan pasangan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja yang merupakan kader internal partai itu ke KPU Jawa Barat pada Kamis malam. Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono mengungkap alasan di balik batalnya Anies Baswedan maju Pilkada Jabar lewat partainya karena ada tangan-tangan yang tak menyetujui Anies.
Saat ditanya, pihak yang menjegal Anies, Ono menyebut nama Mulyono. Nama Mulyono ini diketahui merupakan nama kecil Presiden Jokowi yang belakangan viral di media sosial saat aksi revisi UU Pilkada.
“Mulyono dan geng (yang jegal Anies), tulis saja Mulyono. Pak Mulyono gak usah cawe-cawe lagi di Pilkada, biarkan rakyat punya pilihan sesuai dengan hati nuraninya,” kata Ono dalam keterangan Jumat dini hari.
Adapun Anies Baswedan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang sempat berencana mengusung dirinya di Pilkada 2024. Melalui juru bicaranya, Sahrin Hamid, Anies mengaku tidak merasa kecewa meski batal diusung partai banteng dalam Pilkada.
“Justru sebaliknya, bahwa Mas Anies menyampaikan terima kasih apresiasi terhadap apa yang menjadi keputusan partai politik dalam hal ini PDI Perjuangan,” ucap Sahrin di Kantor Tim Operasional Anies Baswedan, Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis malam, 29 Agustus 2024.
Pilihan Editor: Gerilya Partai Pendukung Jokowi Menjegal Anies Baswedan di Pilkada Jakarta
Ahmad Fikri berkontribusi dalam penulisan ini.
