Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Basarah PDIP Sebut Nasib Anies di Pilgub Jakarta Tunggu Keputusan Megawati

Reporter

image-gnews
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah bersama pengurus DPP PDIP Ribka Tjiptaning dan Rano Karno yang hadir dalam deklrasi calon kepala daerah se Banten di ICE BDD, Tangerang Selatan. TEMPO/ JONIANSYAH HARDJONO
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah bersama pengurus DPP PDIP Ribka Tjiptaning dan Rano Karno yang hadir dalam deklrasi calon kepala daerah se Banten di ICE BDD, Tangerang Selatan. TEMPO/ JONIANSYAH HARDJONO
Iklan

TEMPO.CO, Tangerang - Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Ahmad Basarah mengatakan, nasib Anies Bawesdan dalam pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta masih menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Kalau untuk calon gubernur DKI Jakarta sampai saat ini keputusan masih dipertimbangkan Bu Megawati Soekarnoputri," ujar Ahmad usai deklarasi calon gubernur dan wakil gubernur Banten Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi di ICE BDS, Ahad 25 Agustus 2024. 

Ibarat menu makanan, Ahmad mengatakan, DPP PDIP hanya membantu Megawati menyiapkan menu masakan mengenai komposi, simulasi calon kepala daerah, termasuk Jakarta. "Anies masuk dalam menu yang kami sajikan untuk dipertimbangkan sebagai kandidat calon gubernur DKI Jakarta," ucapnya.  

Ketika ditanya apakah Anies akan dipasangkan dengan Rano Karno, Ahmad mengatakan semua itu menjadi kewenangan Megawati. Dia menegaskan, Rano Karno merupakan salah satu kandidat calon gubernur Jakarta. Nama lainnya, ada Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Andika Perkasa.  

Ahmad mengatakan, sebagai pihak yang ditugasi partai PDIP memilih kandidat calon gubernur Jakarta, proses yang telah berjalan cukup panjang. Ia telah berkomunikasi intensif dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang lebih awal mengusung Anies. "Bahkan pasca putusan MK, kami terus berkomunikasi," ujarnya.  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Soal syarat Anies harus menjadi kader PDIP untuk bisa diusung, Ahmad mengungkapkan, banyak opsi yang bisa digunakan seperti kerja sama politik dengan tokoh eksternal atau diluar PDIP. "Apakah bisa langsung bergabung menjadi anggota dan kader atau melakukan kerja sama politik. Tapi yang paling penting bukan status formalitas ber-KTA atau tidak, tapi hati, pikiran, perbuatan sama dan sebangun dengan visi dan idealisime PDIP," kata Ahmad. 

Ahmad mengatakan, calon gubernur DKI akan diumumkan Megawati berbarengan dengan pengumuman rekomendasi calon gubernur gelombang ketiga dalam waktu dekat ini. Opsi untuk Anies, dia menambahkan, "Biarkan saja mengalir dan bermuara yang terbaik untuk semua," katanya.

Pilihan Editor: Ketua DPD Hanura Jakarta Bilang Jalan Politik Anies Dihambat Terus

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mobil Harun Masiku Ditemukan, Ada Dimana?

1 menit lalu

Mobil Toyota Camry diduga milik Harun Masiku, tersangka penyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan disegel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Mobil itu kini terparkir di area Apartemen Thamrin Residences, Jakarta, Ahad, 19 Januari 2020. TEMPO/Rosseno Aji
Mobil Harun Masiku Ditemukan, Ada Dimana?

Dimana mobil Harun Masiku yang berhasil ditemukan oleh KPK dan diduga berisi dokumen penting?


Said Abdullah Bicara Peluang PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo

26 menit lalu

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah saat memimpin rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menko Perekonomian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024. Rapat tersebut membahas  rencana kerja anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RAPBN tahun anggaran 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Said Abdullah Bicara Peluang PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyatakan tak menutup kemungkinan PDIP mendukung pemerintahan Prabowo Subianto bila terdapat kesamaan visi dan misi


Gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon, KPU DKI Ingatkan yang Mengajak Bisa Dipidana

26 menit lalu

Anggota KPU DKI Jakarta Astri Megatari dan Dody Wijaya saat jumpa pers usai penutupan pendaftaran bakal calon pasangan independen di Jakarta Senin dinihari. ANTARA/Mario Sofia Nasution
Gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon, KPU DKI Ingatkan yang Mengajak Bisa Dipidana

KPU DKI mengingatkan pihak yang mengajak gerakan anak abah tusuk 3 paslon bisa dipidana


Soal Klaim Kabinet Zaken Prabowo, PDIP: Kami Apresiasi

46 menit lalu

Said Abdullah memulai karier menjadi anggota DPR/MPR RI pada periode 2004-2009 dan berlanjut hingga periode 2009-2014 serta periode 2019-2024. Politisi PDIP ini juga pernah menjadi Calon Wakil Gubernur Jawa Timur pada 2013 lalu. Dok. DPR
Soal Klaim Kabinet Zaken Prabowo, PDIP: Kami Apresiasi

PDIP merespons rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang bakal membentuk kabinet zaken untuk pemerintahan mendatang.


Hasto Sebut Jokowi Tidak Pantas Duduki Kursi Wantimpres

47 menit lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto saat menjadi pembicara diskusi Beranda Politik di Komunitas Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur, Kamis, 12 September 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Hasto Sebut Jokowi Tidak Pantas Duduki Kursi Wantimpres

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai Presiden Jokowi tidak pantas duduki jabatan Wantimpres. Mengapa?


KPU DKI Nyatakan 3 Pasangan Cagub-Cawagub Jakarta Lolos Syarat Administrasi

1 jam lalu

Anggota KPU DKI Jakarta Astri Megatari dan Dody Wijaya saat jumpa pers usai penutupan pendaftaran bakal calon pasangan independen di Jakarta Senin dinihari. ANTARA/Mario Sofia Nasution
KPU DKI Nyatakan 3 Pasangan Cagub-Cawagub Jakarta Lolos Syarat Administrasi

KPU DKI menyatakan tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan ikut Pilkada Jakarta lolos tahap syarat administrasi.


Nawawi Pomolango Tolak Anggapan KPK Anak Kandung Pemerintahan Megawati

6 jam lalu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara, Nawawi Pomolango saat ditemui usai rapat dengan Komisi 3 DPR pada Selasa, 11 Juni 2024 di Kompleks Parlemen Senayan. TEMPO/Intan Setiawanty
Nawawi Pomolango Tolak Anggapan KPK Anak Kandung Pemerintahan Megawati

Nawawi Pomolango mengatakan seharusnya KPK lahir pada Agustus 2001, namun, KPK tak kunjung dibentuk karena banyak pihak tak menginginkannya.


Hasto Sebut PDIP Bakal Laporkan Pengacara yang Tipu 5 Kadernya

9 jam lalu

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meninggalkan gedung KPK usai diperiksa sebagai saksi, di Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2024. Hasto diperiksa selama lebih dari 4 jam soal kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub). TEMPO/Ilham Balindra
Hasto Sebut PDIP Bakal Laporkan Pengacara yang Tipu 5 Kadernya

PDIP akan mengambil langkah hukum terhadap orang yang menipu lima kader mereka untuk menggugat kepemimpinan Megawati.


Pengamat Anggap Rekomendasi Bawaslu soal Dharma Pongrekun Tak Berdampak dalam Pencalonan

17 jam lalu

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memberikan pernyataan kepada wartawan sebelum menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat, Ahad 1 September 2024. ANTARA/Luthfia Miranda Putri
Pengamat Anggap Rekomendasi Bawaslu soal Dharma Pongrekun Tak Berdampak dalam Pencalonan

Bawaslu Jakarta menyatakan pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana tidak melanggar UU Pemilu di kasus pencatutan KTP. Namun ada dugaan pelanggaran lain.


Pengamat Sarankan Pencalonan Dharma Pongrekun di Pilkada Jakarta Tetap Dilanjutkan KPU

17 jam lalu

Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memberikan keterangan sebelum menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan, Jakarta Pusat, Ahad, 1 September 2024. Keduanya menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran Pilkada. Tempo/Ilham Balindra
Pengamat Sarankan Pencalonan Dharma Pongrekun di Pilkada Jakarta Tetap Dilanjutkan KPU

Bawasliu menilai ada dugaan pelanggaran yang dilakukan Dharma Pongrekun dalam kasus pencatutan KTP warga Jakarta.