TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai Presiden Joko Widodo bukanlah sosok yang tepat untuk menduduki jabatan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Menurut Hasto, Wantimpres harus diisi oleh sosok yang mengedepankan kepentingan bangsa, bukan kepentingan keluarga.
"Bagi kami Wantimpres itu harus diisi oleh orang-orang yang memang punya komitmen besar terhadap masa depan bangsa dan negara, bukan terhadap keluarga," kata Hasto saat ditemui usai menghadiri diskusi di Komunitas Utan Kayu, Kamis, 12 September 2024.
Sebelumnya, Menkominfo Budi Arie Setiadi menilai Presiden Jokowi layak menempati posisi Wantimpres ketika pensiun sebagai presiden. Menurut Ketua Umum Projo ini, Jokowi punya kapasitas dalam memberikan nasihat kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Budi mengklaim Jokowi dapat mempersatukan elit politik jika bergabung dalam Wantimpres. Selain itu, kata dia, Jokowi masih cukup muda untuk pensiun dari kegiatan politik.
"Kan beliau masih terlalu muda untuk pensiun. Masih muda, umur 63," kata Budi di kompleks parlemen, Selasa, 10 September 2024.
Di lain sisi, Presiden Jokowi mengatakan dirinya akan kembali ke Solo usai tidak lagi menjadi presiden. Jokowi akan purna tugas pada 20 Oktober mendatang.
"Saya mau pulang ke Solo," kata Jokowi sembari tertawa, saat memberikan keterangan di depan Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis, 12 September 2024.
Sebelumnya Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah menyepakati RUU Wantimpres dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Dalam daftar inventaris masalah revisi UU Wantimpres, pemerintah mengusulkan Ketua Wantimpres dapat dijabat secara bergantian di antara anggota yang ditetapkan oleh presiden.
Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, enggan berkomentar ihwal revisi Undang-undang Dewan Pertimbangan Presiden ( UU Wantimpres) untuk memuluskan jalan Jokowi sebagai penasihat Prabowo Subianto.
"Undang-Undang Wantimpres itu kan direvisi untuk penguatan," kata Dasco di kompleks Senayan, Jakarta pada Kamis, 12 September 2024.
Annisa Febiola berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: KontraS: Pembentukan Komcad Justru Tambah Konflik Horizontal Masyarakat IKN
